Pelatihan Kepala/Guru TK, Paud Se-Kab.Poso

Poso – Bupati Poso Drs.Piet Inkiriwang,MM diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Poso Drs.Amdjad Lawasa,MM Membuka Resmi kegiatan Pelatihan Kepala / Guru TK,PAUD Se-Kabupaten Poso, di Gedung Mess PGRI Poso, Senin (25/10)2010.

Pelatihan Kepala / Guru TK, PAUD Se-Kabupaten Poso tersebut, bertajuk “ Melalui Pelatihan Kepala / Guru TK Se-Kabupaten Poso, kita kembangkan paradigma tentang Metode dan pendidikan, pembelajaran anak usia pra sekolah di Bumi Sintuwu Maroso”.

Pelatihan tersebut, rencananya dilaksanakan selama 2 hari, dari tanggal 25-26 november, yang kemudian akan dilanjutkan dengan Konperda IGTKI (Konperensi Daerah Ikatan Guru TK Indonesia)-PGRI Kabupaten Poso Tahun 2010, selama 1 Hari, pada tanggal 27 November 2010.

Hadir pada Pembukaan Pelatihan, Para pejabat Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, para Kepala / Guru TK,PAUD Se-Kabupaten Poso, Ketua IGTKI – PGRI Kabupaten Poso, Mariones Biralino,S.Pd.MTh beserta para pengurus, Para pengurus Cabang IGTKI – PGRI Se-Kabupaten Poso, Pemateri Pelatihan Drs.Mohammad Petro Alexy, para peserta pelatihan serta undangan lainnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Poso Drs.Amdjad Lawasa,MM dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kegiatan seperti ini merupakan salah satu cara yang tepat dengan melaksanakan pelatihan yang dilanjutkan dengan Konperda yang melibatkan para guru TK, paud Se-Kabupaten Poso yang merupakan langkah untuk menambah pengetahuan dalam mengembangkan paradigma baru dalam proses belajar mengajar di usia pra sekolah serta keseragaman pola pikir dalam mengelola organisasi yang mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga  serta menjadi kader organisasi yang berkulitas dan mengevaluasi sekaligus akan membicarakan program kedepan khususnya dibidang pendidikan di daerah ini.

Untuk itu melalui pelatihan dan konperda tahun ini mempunyai arti penting dan strategis, karena jajaran pendidikan dan pengajaran terutama para guru TK,PAUD akan menjadi dasar dalam pembentukan secara dini sumber daya manusia. Sehingga apa yang akan diprogramkan diharapkan akan mampu membawa implikasi langsung bagi perkembangan dunia pendididkan di daerah ini. kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh pendidikan warganya , sehingga pendidikan yang akan kita berikan kepada anak-anak kita sekarang akan sangat menentukan kecerdasan, kemampuan, ahlak dan moral serta watak anak bangsa yang akan mengisi pembangunan dimasa kini dan masa yang akan datang. Ketika arus globalisasi ekonomi dan mobilitas tenaga professional makin melintasi batas-batas Negara, sumber daya manusia Indonesia yang bermutu kita pertaruhkan, para guru dan semua pemangku kepentingan terpanggil untuk secara kontinyu dan sungguh-sungguh meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia Indonesia, masa depan yang cerdas, beriman, bermartabat, terampil dan kompetitif maka disinilah profesi guru dituntut kehadirannya untuk dapat berperan dan berpartisipasi karena tugas guru sangat berat dan kompleks. Guru harus tanggap dalam mengamati dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengembangkan daya nalar dan daya kreasi pada setiap jenjang pendidikan.

Sekkab mengaharapkan pelatihan ini kiranya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya yang tentunya yang berkaitan dengan aspek peningkatan pendidikan melalui langkah-langkah strategis yang diformat dan aplikasi dari konsep kerjasama pada tatanan operasional sehingga dari kondisi itu diperlukan kerjasama antar para penentu Kebijakan pada tingkat Pemerintah Daerah Secara utuh.

Sementara itu, ketua IGTKI-PGRI Kabupaten Poso Mariones Biralino S.Pd, MT.h dalam sambutannya menyampaikan bahwa jumlah guru TK Se-Kab.Poso kurang lebih 500 orang , dan pelatihan kali ini telah mendatangkan pemateri dari Tingkat Nasional yang diharapkan nantinya materi yang diberikan dapat dicerna dengan baik serta dapat diImplementasikan ataupun dipraktekan kepada anak-anak TK, yang tentunya akan membawa paradigma baru dalam mengajarkan kepada para anak-anak, yang pada gilirannya nanti akan tercipta perkembangan proses pembelajaran yang lebih baik dan dapat ataupun mudah di terima akan-anak. Jumlah peserta pelatihan ini  sebanyak 215 orang.

Penutupan Masa Persidangan II Ditandai Dengan Penyerahan Nota Keuangan Perubahan APBD 2010

Poso -  Penutupan Masa Persidangan II DPRD Kabupaten Poso yang dipimpin langsung oleh ketua DPRD Kabupaten Poso Ir Jani Mamuaja, Wakil Ketua I, Ir Soni L.Kapito, Wakil Ketua II, Soeharto Kandar dan Wakil Bupati Poso Ir T.Samsuri berlangsung di gedung DPRD Poso, Kamis 28 Oktober 2010.

Persidangan ini juga menyampaikan tentang sepuluh rancangan peraturan daerah (Raperda) yang nantinya akan dituangkan pada peraturan daerah (Perda) tahun 2010. Kesepuluh Raperda itu diantaranya perubahan nama kecamatan Pamona Utara menjadi Kecamatan Pamona Puselemba di wilayah Kabupaten Poso, perubahan pertama atas Perda Kabupaten Poso nomor 26 tahun 2008 tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan, penyerahan urusan kabupaten kepada desa, pembentukan kelembagaan kemasyarakatan di desa dan kelurahan, irigasi, izin usaha peternakan, sistim perencanaan pembangunan daerah, penyertaan modal Pemda kepada PDAM Kabupaten Poso, penetapan APBD perubahan 2010, dan pembentukan kecamatan Pamona Utara di wilayah Kabupaten Poso .

Sementara pada persidangan, membahas dua diantara sepuluh raperda yaitu yang terdapat pada Nomor 2 tanggal 27 Oktober 2010 tentang perubahan nama kecamatan Pamona Utara menjadi Kecamatan Puselemba, dan nomor 10 tanggal 27 Oktober 2010 tentang penetapan Perubahan APBD 2010.

Penyampaian pandangan Raperda tentang pemekaran kecamatan Pamona Utara yang akan berganti nama menjadi kecamatan Puselemba melalui empat fraksi, yaitu fraksi Golkar, PDS, fraksi Bhinneka Tunggal Ika, dan Fraksi Poso Bersatu. Dari keempat fraksi ini yang menyetujui 3 fraksi yaitu PDS, Bhinneka Tunggal Ika, dan Poso Bersatu, sementara fraksi Golkar menunda hasil pandangannya terhadap pemekaran kecamatan ini.

Yang menjadi dasar dan alasan Pamona Utara layak berubah nama menjadi Kecamatan Pamona Puselemba yang beribukota di Sulewana, menurut Fraksi Bhinneka Tunggal Ika bahwa Kecamatan Pamona Utara memiliki kemajuan yang signifikan yaitu memiliki jumlah penduduk 30.772 jiwa pada tahun 2008, memiliki tempat pendidikan dari tingkat  TK, SD, SMP, SMA/ Kejuruan sampai ke Perguruan Tinggi, dan memiliki luas wilayah 1182,38 KM.

Seiringnya dengan perkembangan penduduk dan ekonomi tersebut, Kecamatan Pamona Utara menginginkan adanya pemekaran wilayah kecamatan, dan pemekaran tersebut dimaksudkan agar supaya pemerintahan Kecamatan Pamona Utara bisa lebih berjalan dengan Optimal. “Sebagai syarat utama Pemerintah dan seluruh elemen yang terlibat pada pemekaran ini harus menjadi pengayom, dan perlu adanya sosialisasi langsung kepada masyarakat sebelum pemekaran,” tegas Burhannudin Hamzah dari Fraksi Poso Bersatu yang menyatakan bahwa ada sebagian juga masyarakat yang tidak menginginkan pemekaran ini.

Menyusul disahkannya rancangan Perda tentang perubahan nama kecamatan Pamona Utara yang akan berganti nama Pamona Puselemba saat persidangan di DPRD, Wakil Bupati Poso Ir T.Samsuri mengatakan, perubahan nama kecamatan dan perpindahan ibukota kecamatan ini, mengacu pada ketentuan pasal 11 peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan.

Wabup Samsuri juga menjelaskan bahwa nama Pamona Puselemba ini memiliki arti yang sangat penting bagi warga Pamona karena memiliki nilai sejarah. “Kecamatan Pamona Utara, disebelah Selatan Kota Poso merupakan wilayah yang dihuni oleh salah satu suku terbesar di kabupaten Poso yakni Suku Pamona,” cerita Wabup.

Masih dikatakannya, kata Puselemba sendiri berarti pusat wilayah, hal ini menurut Syamsuri menunjukkan bahwa daerah ini berada di pusat wilayah kabupaten Poso. “Salah satu tujuan penting dari perubahan nama ini adalah pelestarian kata Pamona sekaligus upaya untuk menjaga kelesatarian budaya dan adat,” urai Samsuri saat pembahasan Perda pada persidangan II perubahan APBD 2010, Kamis (28/10)

Sementara berdasarkan Peraturan Nomor 10 tahun 2010 tentang perubahan APBD Kabupaten Poso maka anggaran APBD Kabupaten Poso adalah Rp. 566.742.129.419.000, dan Anggaran Belanja Daerah  Rp. 613.422.807.000.

Pembukaan Festival Budaya Daerah Poso ke-4

Poso – Bupati Poso Drs. Piet Inkiriwang, MM membuka dengan resmi kegiatan Festival Budaya Daerah Poso ke-4 sekaligus pelaksanaan musyawarah Adat se- kabupaten poso yang ditandai dengan pemukulan alat musik tradisional, di Arena lokasi Festival Danau Poso Tentena Kecamatan Pamona Utara./ senin 25 oktober 2010.

Bupati Poso dalam sambutannya mengatakan bahwa pelaksanaan festival budaya daerah poso yang dilaksanakan ini dengan tujuan mempererat persatuan, memupuk kebersamaan dalam satu kesatuan serta menumbuhkembangkan rasa kecintaan terhadap nilai-nilai budaya yang dimiliki melalui kreatifitas karya seni budaya dan potensi-potensi pariwisata yang ditampilkan oleh masing-masing kecamatan se-kabupaten poso, mewujudkan ketahanan budaya dan citra pariwisata untuk menunjang pertumbuhan ekonomi kerakyatan di kabupaten poso serta meningkatkan dan mengembangkan kebudayaan dan pariwisata yang ada di kabupaten poso terutama kualitas dan profesionalisme para seniman dalam menunjang promosi industri kebudayaan dan pariwisata di kabupaten poso. olehnya itu, pelaksanaan festival budaya daerah ini disamping untuk mempromosikan kebudayaan daerah juga untuk menarik perhatian bagi wisata baik lokal maupun dari mancanegara, sehingga saya sangat mengharapkan kegiatan ini harus berhasil dengan baik dan sukses, karena festival ini merupakan langkah  untuk  menuju festival  danau poso yang akan diselenggarakan pada bulan ini juga, dan tidak menutup kemungkinan saudara-saudara sekalian akan dapat mewakili  kabupaten poso di festival danau poso yang akan datang.

         Lanjut disampaikan, pelaksanakan festival kali ini yang dirangkaikan dengan pembukaan musyawarah adat tentunya merupakan moment yang sangat baik bagi kita semua untuk lebih mengetahui sejauh mana peranan lembaga adat yang ada ditana poso ini. Yang sudah memiliki landasan yuridis peraturan daerah kabupaten poso nomor 15 tahun 2001 yang mengatur tentang adat istiadat dan lembaga adat di kabupaten poso, peraturan itu lahir disebabkan  dengan pandangan secara geografis memang sebagian besar wilayah kabupaten poso didiami berbagai adat istiadat, sehingga kehadiran para lembaga adat untuk bermusyawarah saat sekarang ini, membuat saya sangat merasa bahagia, mengingat betapa  pentingnya peranan adat dalam kehidupan masyarakat untuk menciptakan kondisi yang harmonis ditengh-tengah masyarakat sekaligus  sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan demi terwujudnya kondisi yang dinamis bagi seluruh masyarakat di daerah ini tanpa terkecuali.

         Sementara itu Assisten Administrasi umum Drs. Sinsigus Songgo selaku ketua umum panitia pelaksana dalam laporannya menyampaikan bahwa, tujuan pelaksanaan festival budaya daerah poso dan pelaksanaan musyawara lembaga adat kabupaten poso yaitu untuk mewujudkan ketahanan budaya dan citra kepariwisataan, memupuk rasa persatuan dan persaudaaraan memahami perbedaan yang bukan untuk saling mengalahkan, serta meningkatkan profesionalisme seniman guna menunjang industri kebudayaan dan pariwisata, mewujudkan kerjasama intern dan antar lembaga adat se kabupaten poso,mewujudkan persamaan presepsi dan menyelaraskan pelaksanaan masing – masing adat, terutama adapt perkawinan, adat mpobotusi, dan nilai – nilai sintuwu maroso.

            Lebih lanjut disampaikan bahwa pelaksanaan festival budaya daerah dan musyawarah lembaga adat se kabupaten poso yang akan berlangsung selama 25 – 27 oktober 2010 ini berasal dari 18 kecamatan, dimana utusan masing – masing kecamatan mempunyai kontingen sebanyak kurang lebih 75 orang dan 2 peserta musyawara lembaga adat, jadi jumlah keseluruhan peserta kurang lebih 1386 orang, adapun sumber dana pelaksanaan Festival budaya daerah dan musyawarah lembaga adat se kabupaten poso   bersumber dari APBD II kabupaten poso.

Workshop Pemberdayaan Perempuan Berbasis Gender Di Kab.Poso Tahun 2010

Poso – Wakil Bupati Poso Ir.T.Samsuri,M.Si Membuka Resmi kegiatan Workshop Perempuan yang berbasis Gender, di Hotel Wisata Poso (18/10)2010.

Hadir pada Pembukaan Workshop tersebut, Para Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah Kab.Poso, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan, Organisasi Perempuan, LSM, Nara Sumber dari Pihak Akademisi Untad Palu Ratna Dewi Petalolo, SH,MH, Koperasi Dan UKM Kab.Poso serta undangan lainnya.

Wakil Bupati Poso Ir.T.Samsuri,M.Si dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kegiatan ini merupakan wujud kita bersama untuk lebih memaksimalkan sumber daya manusia khususnya kaum perempuan sebagai bentuk keikutsertaan kaum perempuan dalam mengisi derap langkah pembangunan di daerah ini. Hal ini tentunya merupakan tujuan kita bersama, yang mana Kaum Perempuan dapat juga memberikan kontribusinya dalam Pembangunan di Daerah ini, yang pada akhirnya dapat dirasakan bagi kemaslahatan serta peningkatan kehidupan Keluarga dan masyarakat, serta kemajuan di Bumi Sintuwu Maroso.

Untuk itu, diharapkan kepada Kaum Perempuan agar dapat memperoleh serta meningkatkan Pengetahuan, pemanfaatan Iptek, Pelatihan Managemen, Kepemimpinan, dan memroleh keterampilan profesionalisme yang sangat diandalkan, yang kesemuanya itu akan bermuara pada kemajuan suatu bangsa dan daerahnya.Karena ini akan sangat menentukan kecerdasan, kemampuan, ahlak dan moral serta watak anak bangsa yang akan mengisi pembangunan dimasa kini dan masa yang akan datang. Ketika arus globalisasi ekonomi dan mobilitas tenaga professional makin melintasi batas-batas Negara, sumber daya manusia Indonesia yang bermutu kita pertaruhkan, maka disinilah akan dituntut Peran dari kaum perempuan untuk turut berperan aktif dalam memberikan sesuatu yang dapat membawa perubahan peningkatan bagi dirinya.Kaum Perempuan, diharapkan kedepan harus tanggap dalam mengamati dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengembangkan daya nalar dan daya kreasi pada setiap jenjang pendidikan dan pengetahuan.

 Melalui Workshop ini akan menjadi jembatan komunikasi secara periodic pemerintah Daerah dengan pihak baik dari lembaga swadaya masyarakat lainnya terkhusus yang berkaitan dengan aspek peningkatan pendidikan dan pengetahuan bagi kaum Perempuan melalui langkah-langkah strategis yang diformat dan aplikasi dari konsep kerjasama para penentu Kebijakan pada tingkat Pemerintah Daerah Secara utuh.

Diakhir sambutannya Ir.T.Samsuri,M,Si mengharapkan kiranya Workshop ini akan membawa mafaat yang besar bagi kita semua dalam menyatukan visi kedepan terutama dalam  peningkatan pendidikan dan pengetahuan bagi Kaum Perempuan yang lebih terarah yang pada gilirannya akan bermuara pada kemajuan  taraf ekonomi masyarakat Kabupaten Poso tanpa terkecuali.

Sementara itu, Panitia Pelaksana, Asmawati Gume dalam laporannya memaparkan bahwa pelaksanaan Workshop Pemberdayaan Perempuan Berbasis Gender ini berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak. UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekekrasan dalam Rumah Tangga. Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang pelaksanaan Pengutamaan Gender dalam pembanghunan Nasional, serta SK Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB No.185.45/ tentang kegiatan Workshop yang berbasisi gender tahun 2010.

Maksud dan tujuan dilaksanakannya workshop ini adalah wujud Kebijakan dan Program Pembangunan yang responsive Gender untuk meningkatkan peran serta Pemerintah dalam pembangunan sebagai upaya mendukung dan mengefektifkan Sumber Daya Manusia dan menjamin Perlindungan Hak Perempuan Ibu dan Anak, memperkuat kelembagaan dan jejaring kerja secara akuntabel, serta meningkatkan pengetahuan serta menambah wawasan tentang pemberdayaan Perempuan yang berbasis Gender.

Mahasiswa Antropology Se-Indonesia Kunjungi Poso

Poso – Tepatnya, jumat (15/10) 2010, Pemerintah Kabupaten Poso menerima kedatangan Mahasiswa Antropology Se-Indonesia.

 Mahasiswa Antropology Se-Indonesia tersebut, merupakan komunitas ataupun perkumpulan mahasiswa Antropology seluruh Indonesia, yang menamakan dirinya ”Jaringan Kekerabatan Antropology Indonesia (JKAI).

 Kedatangan 250 mahasiswa Antropology ini  merupakan Rangkaian Kegiatan Nasional  Mahasiswa Antropology Se Indonesia yang digelar 2 tahun Sekali, dan pada tahun ini Diselenggarakan di Propinsi Sulawesi Tengah.

Program Nasional Mahasiswa Antropology Se- Indonesia, dikemas kedalam bentuk sarasehan Nasional Jaringan Kekerabatan Antropology Indonesia (JKAI), yang sebelumnya telah dilaksanakan dipalu selama 4 hari, dari tanggal 11-14 oktober 2010, Dan pada tanggal 15 berkunjung ke Kabupaten Poso, yang merupakan sasaran untuk penelitian mahasiswa Antropology tersebut.

Wakil Bupati Poso Ir.T.Samsuri,M.Si Dalam sambutannya menyampaikan Bahwa Kabupaten Poso merupakan salah satu primadona ataupun kebanggaan di Provinsi Sulawesi Tengah. Betapa tidak, yang mana dulunya Kabupaten Poso ini merupakan Kabupaten yang masuk pada urutan ke 22 daerah wisata Di Indonesia, Ungkap Wakil Bupati Poso.

Kabupaten Poso yang kaya akan wisata alamnya, serta wisata Budayanya, daerah yang mempunyai beragam suku, dan bahasa daerahnya, merupakan paduan yang komplit bagi daerah Wisata.Sebagai daerah Flural, Kabupaten Poso adalah daerah yang mempunyai banyak peninggalan Budaya, diantaranya Goa Tentena di Kecamatan Pamona utara, Patung Megalit, dan rumah adat yang terletak di Daerah Kecamatan Lore. Serta wisata Alam, berupa Danau  Poso, yang merupakan termpat wisata di Kabupaten Poso.

Wakil Bupati Poso juga memaparkan sekilas tentang daerah Kabupaten Poso, dari luas wilayah Kabupaten Poso, Ikon Kabupaten Poso, Administrasi Wilayah Kabupaten Poso, Visi Misi Kabupaten Poso, serta Obyek Wisata.

Diakhir sambutannya Wakil Bupati Poso, memberikan Apresiasi bagi Mahasiswa Antropology Seluruh Indonesia ini, yang telah menjatuhkan pilihannya sebagai daerah tempat penelitian bagi mahasiswa Antropology se-Indonesia ini. Agar kiranya nanti mahasiswa Jaringan Kekerabatan Antropology Se-Indonesia ini bisa melihat lebih jelas, dan dapat mengetahui sedikit banyaknya tentang daerah Kabupaten Poso. Yang pada gilirannya nanti tujuan Penelitian Mahasiswa ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Sementara itu, Ketua Rombongan Mahasiswa Antropology Se-Indonesia Ansar Munis,S.Sos,M.Si, dalam laporannya memaparkan bahwa Jaringan Kekerabatan Mahasiswa Antropology Se-Indonesia ini merupakan Perkumpulan Mahasiswa Antropology Seluruh Indonesia, yang melaksanakan kegiatan rutinitas seperti ini selama 2 tahun sekali dengan mengambil daerah penelitian di seluruh Indonesia.

Untuk itu, Ansar Munis,S.Sos,M.Si menyampaikan kiranya kedatangan Mahasiswa Antropology Seluruh Indonesia, ini untuk melihat lebih dekat, dan dapat berkoordinasi, serta bisa berkomunikasi dengan warga masyarakat didaerah penelitian, yang pada akhirnya penelitian ini dapat terlaksana dengan baik dan sukses.

Adapun Mahasiswa Antropology se-Indonesia ini merupakan delegasi dari seluruh Universitas Di Indonesia, delegasi dari Mahasiswa Antropology Univesitas Gajah Mada,Universitas Indonesia, Universitas Erlangga, Universitas,Hauleo, Universitas Hasanuddin, Universitas Tadulako, dan Universitas Lainnya.

Setelah Sambutan berakhir di lanjutkan dengan Pemberian Cenra Mata dari Jaringan Kekerabatan Mahasiswa Indonesia (JKAI) Kepada Wakil Bupati Poso

PERESMIAN UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN PAMONA TENGGARA

Poso,- Bupati Poso yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Poso Drs. Amdjad Lawasa,MM meresmikan Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan di Kecamatan Pamona Tenggara, Kamis 14 oktober 2010.

Sekretaris Daerah Kabupaten Poso Drs. Amdjad Lawasa, MM mengatakan bahwa, Meskipun ditengah-tengah minimnya dana yang disiapkan oleh Pemerintah di sektor pendidikan, tetapi segenap jajaran anggota PGRI secara khusus selaku figur yang selama ini telah menunjukan kesungguhan dan prestasi yang cukup membanggakan dalam pengabdiannya untuk memainkan perannya selaku penentu bagi kecerdasan kehidupan Bangsa.

Disisi lain Sekab Poso mengatakan, dengan selesainya pembangunan Kantor Unit Pelaksana    Tekhnis Dinas Pendidikan Kecamatan Pamona Tenggara akan diharapkan membawa kesejukan bagi aparatur yang melaksanakan tugas didalamnya , juga diharapkan mampu memberi motivasi kerja bagi seluruh aparatur untuk meningkatkan kinerja demi terwujudnya system pelayanan yang lebih berkualitas.

Sekab Poso Juga menambahkan, Selain itu pula, kehadiran Kantor Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Pendidikan yang baru ini akan menjadi suatu motivasi tersendiri bagi Para Kepala Sekolah dan Guru-guru bahkan masyarakat yang ada diwilayah ini (Kecamatan Pamona Tenggara).

Selamat kepada seluruh jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Poso atas selesainya pembangunan Kantor Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Pamona Tenggara ini, walaupun sudah lama direncanakan pembangunannya sejak Kecamatan Pamona Tenggara dimekarkan, namun syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada hari ini Kamis 14 Oktober 2010 sudah boleh terwujud, kata Sekab dalam sambutannya.

Diakhir sambutannya Sekab Poso menegaskan, pembangunan yang megah jika tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas aparatur maka semua itu akan sia-sia, itulah sebabnya kehadiran UPTD merupakan asset juga sebagai lambang prestasi yang telah dicapai Pemerintah Khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Poso bersama seluruh masyarakatnya. 

Pada kesempatan yang sama Camat Pamona Tenggara Drs. Lades Patanmo dalam sambutan juga laporannya mengatakan bahwa, para Dewan Guru, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, masyarakat yang berada di Kecamatan Pamona Tenggara mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Pemerintah  dalam hal ini Bapak Bupati Poso, yang telah memperjuangkan masyarakatnya dan telah berupaya dalam menata serta membangun wilayah Daerah Kabupaten Poso secara bertahap dan sistematis, sehingga saat ini hasil dari upaya tersebut telah dirasakan oleh sebagian besar masyarakat juga anak-anak generasi penerus yang pada khususnya masyarakat yang berada diwilayah Kecamatan Pamona Tenggara. Camat Pamona Tenggara juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Poso yang telah memberikan pemerataan pembangunan setara dengan Kecamatan-kecamatan yang sudah dulu ada, meski Kecamatan Pamona Tenggara adalah Kecamatan yang Baru dimekarkan, dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pembangunan yang telah direncanakan ini dapat berjalan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Dana yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso kepada Kecamatan Pamona Tenggara untuk pembangunan Kantor Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Pendidikan adalah sebesar Rp.250.000.000,- dan luas area lokasi pembangunan tersebut adalah 20 x 47 meter persegi, dengan memiliki panjang bangunan 47 meter persegi dan lebar 20 meter persegi.

 Hadir pada acara tersebut, Dinas Instansi yang terkait, Unsur Tripika Kecamatan,Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Para Dewan Guru, serta tamu undangan lainnya.

PELANTIKAN PENGURUS RANTING PMI DI PANDAYORA

Poso- Ketua PMI Cab Poso yang diwakili wakil ketua 1 yang juga Sekab Poso Drs. Amdjad Lawasa,MM lantik pengurus Ranting Palang Merah Indonesia (PMI) Kecamatan Pamona Timur, Pamona Tenggara, Dan Pamona Selatan yang dipusatkan pada satu lokasi, di Banua Mpogombo Pandayora, Kamis 14 Oktober 2010.

Wakil ketua 1 Drs. Amdjad Lawasa,MM dalam sambutannya mengatakan, Palang Merah Indonesia yang pada tanggal 17 September 2010 yang lalu genap berusia 65 Tahun dalam  derap juangnya, dan telah diakui oleh Organisasi-organisasi Palang Merah bahkan juga Palang Merah Se-Dunia dengan memperlakukan Sistim Tanggap Darurat disetiap ada bencana, dengan terbentuknya Relawan-Relawan Siaga Bencana atau Satgana (Satuan Tugas Tanggap Bencana) yaitu pada umur relawan usia antara 14 s/d 30 Tahun dan dengan umur demikian lazim pula di sebut Korps Suka Rela (KRS).

Lebih lanjut dikatakan Drs. Amdjad Lawasa,MM bahwa, hampir dimana-mana ada bencana terjadi dan Palang Merah Indonesia selalu terdepan memberikan pertolongan dan menangani para korban yang sudah 2-3 hari belum mendapatkan pengobatan secara medis bahkan belum mendapatkan bahan sembako atau bantuan berupa bahan-bahan makanan serta mineral yang layak bagi si korban dilokasi bencana tersebut.

Di akhir sambutan wakil Ketua 1 Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Poso yang  juga sebagai Sekab Poso Drs. Amdjad Lawasa,MM menegaskan, Palang Merah Indonesia (PMI) dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada 7 (Tujuh) prinsip, yakni bersamaan dengan prinsip Palang Merah Internasional dan Bulan Sabit Merah yaitu  : KEMANUSIAAN, KESAMAAN, KENETRALAN, KEMANDIRIAN, KESUKARELAAN, KESATUAN, DAN KESEMESTAAN.

Pemerintah Kecamatan Lage Gelar Halal Bi Halal dan Pencatatan Nikah Massal

Poso – Bupati PosoDrs. Piet Inkiriwang,MM, diwakili sekretaris Daerah Kabupaten Poso, Drs. Amdjad Lawasa, MM Menghadiri Acara Halal Bi Halal 1431 H/2010 M dan pencatatan nikah missal, di Halaman SMA Al-Khairaat desa Tongko Kecamatan Lage, Rabu (13/10). Kegiatan tersebut, bertajuk “Transformasi Nilai nilai ajaran agama dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara”.

Bupati Poso Drs.Piet Inkiriwang,MM dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah Kabupaten Poso, Drs Amdjad Lawasa MM menyampaikan bahwa Halal Bi Halal adalah merupakan tradisi yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat, yakni saling berkumpul antar kerabat, maupun dilingkungan masyarakat sosial masyarakat lainnya. Ditambahkannya, makna halal bi halal diartikan sebuah bentuk silaturahim yang berisikan kekerabatan dan saling membahagiakan orang lain, dan dijadikan sebagai momen kehidupan untuk selalu berhalal bi halal dengan siapa saja tanpa memandang latar belakang suku, ras dan agama.

Sementara itu Kepala Kantor Kementerian Agama DR H Nasruddin L Midu M Ag dalam hikmah halal bi halal mengajak kepada masyarakat lage khususnya yang hadir pada saat itu, untuk lebih mendekatkan diri dan mempererat hubungan antar sesama dan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.

Disatu Sisi, Ketua Panitia Asparat Hutuna dalam laporannya memaparkan bahwa tujuan kegiatan yang ingin dicapai adalah kegiatan ini merupakan wadah silaturahim antar umat beragama dan pemahaman bersama tentang makna Halal Bi Halal serta membangun kesadaran masyarakat tentang jalinan silaturahim.

Kegiatan ini juga dilangsungkan dengan Penyerahan buku nikah secara simbolis kepada 3 pasang perwakilan dari 32 pasang peserta pencatatan Nikah Massal, dan persembahan tarian JEPPENG oleh mahasiswa KKN UNISA Palu

Hadir pada kegiatan tersebut, para kepala dinas, badan, kantor, bagian di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, Anggota DPRD H.Abdul Gani T.Israil, Sekretaris Camat Lage Efendi Syafi’I, unsur Tripika, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan serta undangan lainnya.

Penutupan Seminar Akhir Rencana Induk Sistim Proteksi Kebakaran Kab.Poso

 Poso – Bupati Poso Drs.Piet Inkiriwang,MM yang diwakili Inspektur Inspektorat Kab.Poso Antony.H. Tajongga, S.sos menutup secara resmi Seminar akhir penyusunan rencana induk sistim proteksi kebakaran ( RISPK ) kabupaten poso, di gedung aula kantor Bappeda poso, 7 Oktober 2010.

Kegiatan yang berlangsung selama satu hari tersebut, merupakan seminar lanjutan sekaligus  mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang telah dilaksanakan oleh PT. Timur Consultan (Management, Planing, Architecture, and Engineering).

         Bupati poso dalam sambutanya disampaikan Inspektur Inspektorat Kabupaten poso Antony . H. Tajongga, S.sos menyampaikan bahwa Perencanaan pencegahan kebakaran menjadi issu – issu Nasional, tentang bagaimana program dan rescue ( penyelamatan) baik pada tingkat pusat dan lokal maka dilaksanakan seminar untuk membahas tentang penyusunan rencana induk system proteksi kebakaran, dalam rangka pengembangan wawasan dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat beserta stakeholder yang ada di daerah dan kota.

         Dalam sambutannya Bupati poso mengharapkan bahwa dengan adanya seminar ini dalam rangka pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi penyusunan rencana induk proteksi kebakaran di kabupaten poso akan lebih memberi pemahaman sekaligus pedoman bagi kita semua serta seluruh lapisan masyarakat dalam rangka mewujudkan keselamatan dan keamanan terhadap bahaya kebakaran melalui melalui analisis resiko kebakaran, serta dapat juga ,meningkatkan kesiap siagaan keberdayaan masyarakat, pengelolah bangunan, serta dinas terkait dalam rangka mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran serta bencana lainnya.

         Mengakhiri sambutan bupati poso, Inspektur Inspektorat Kab.poso Antony.H. Tajongga, S,sos menhimbau, marilah kita bersama – sama menjaga infra struktur daerah kabupaten poso sehinggah terhindar dari bencana kebakaran, serta adanya koordinasi yang lebih mantap antara SKPD engan stakeholder, sehingga hasil seminar ini dapat di inplementasikan sesuai dengan harapan seluruh masyarakat tanah poso tercinta.

         Sebelumnya laporan ketua kerja penataan bangunan dan lingkungan ( PBL ) disampaikan oleh Kepala seksi bangunan bidang cipta karya dinas pekerjaan umum daerah propinsi sulawesi tengah Aryan Gafur ST, MSi, menyampaikan bahwa dalam upaya mengatasi terjadinya kebakaran membutuhkan manajemen sistem proteksi kebakaran, untuk itu telah diadakan program daerah yang akan direalisasikan dalam waktu dkat yaitu pembuatan pos – pos pemadam kebakaran di beberapa tempat yang strategis.

             Hadir dalam acara tersebut para pejabat dilingkungan daerah kab.poso, unsur muspida kab.poso, para tim ahli konsultan dari PT. Timur Konsultan,para peserta seminar, serta undangn lainnya

Perubahan APBD Di Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2010

Poso – Bertempat diruang rapat umum Siwagi Lemba Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Poso dilaksanakan Acara Pembukaan Rapat Paripurna II DPRD Kabupaten Poso dalam rangka Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2010, 06/10.

Rapat yang direncanakan akan berlangsung selama 14 hari kerja ini dipimpin langsung Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Poso  Ir. Jani W.V Mamuaja didampingi Wakil Ketua DPRD Suharto Kandar dan Sony L Kapito serta para Anggota DPRD Kabupaten Poso.

Acara diawali dengan penanda tanganan Nota Kesepakatan antara Pemda dan DPRD tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Proritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dilanjutkan dengan pengantar Ketua DPRD Kabupaten Poso Ir. Jani W.V Mamuaja yang mengatakan bahwa dalam masa persidangan Ke-II DPRD Kabupaten Poso akan membahas dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2010 dan 9 (Sembilan) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Poso lainnya. Kesembilan Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh pihak Eksekutif dan atas pengajuan Ranperda dimaksud, Pimpinan telah membentuk 3 (Tiga) panitia khusus yang telah melakukan Prapembahasan bersama Eksekutif secara intensif bahkan Pansus telah melakukan pertemuan dengan masyarakat guna mendapatkan masukan dalam penyempurnaan penyusunan Ranperda dimaksud. Sedangkan untuk Ranperda perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2010 telah diawali dengan pembahasan kebijakan umum Aggaran dan Prioritas Plafon Anggaran sementara oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Poso bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Poso.

Lanjut Ketua DPRD, perlu digaris bawahi yang menjadi perhatian bersama dalam pengelolaan Keuangan Daerah adalah berpedoman pada peraturan dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, supaya benar-benar seiring dengan harapan masyarakat Kabupaten poso dalam hal kita mempertanggung jawabkan hasil pengelolaan pertanggung jawaban Keuangan Daerah, sehingga dengan demikian apa yang menjadi kerinduan masyarakat dan kita semua sebagai Aparatur Pemerintahan dapat terlaksana dengan baik demi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang diinginkan.

Sementara itu Bupati Poso yang diwakili Wakil Bupati Ir.T.Samsuri, M.Si dalam Pengantar Nota Keuangan tentang perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2010 menyampaikan bahwa Atas nama Pemerintah Daerah dan pribadi menyampaikan suatu hal yang patut kita syukuri bahwa agenda pembahasan perubahan Anggaran 2010 ini dapat kita laksanakan walaupun banyaknya tugas dan tanggung jawab kita sebagai Abdi Negara, Abdi Bangsa dan Abdi Masyarakat, namun ini merupakan suatu wujud kepatuhan dan ketaatan kita terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta wujud tanggung jawab kita kepada masyarakat yang sangat membutuhkan pelayanan yang cepat, tanggap, tepat dan perhatian kita terutama untuk hal-hal yang menyangkut pemenuhan kebutuhan sebagai hak dasar rakyat demi kesejahteraan masyarakat yang kita cintai, oleh karena itu saya sangat mengharapkan kerja sama kita yang sinergis agar agenda pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 ini dapat berjalan lancar dan selesai sesuai jadwal sebagaimana yang sangat diharapkan bersama karena masyarakat sangat membutuhkan kepedulian atas segala upaya dan kerja keras kita semua.

Selain itu lanjut Bupati, perlu saya informasikan program dan kegiatan yang menjadi kekuatan perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Poso tahun 2010 sangat memberikan manfaat dan menyentuh langsung dan dapat dinikmati oleh masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu Dana PNPM Perdesaan sebesar Rp. 10.312.500.000,00 dan Percepatan Pembangunan Wilayah Perdesaan (PPWP) sebesar Rp.3000.000.000,00 yang tersebar di beberapa wilayah Kecamatan.

Ditambahkan pula sebagai Pimpinan di Daerah ini saya sangat mengharapkan kerja sama kita semua, pemangku kepentingan di Kabupaten Poso tercinta ini, mari kita ciptakan suasana yang sejuk dan kondusif dalam menghadapi dinamika perubahan yang begitu cepat, kita jauhkan issue-issue yang menyesatkan masyarakat, kita hindari konflik kepentingan sehingga Pembangunan berjalan sesuai rencana, terarah dan teritegrasi, roda perekonomian maupun investasi dapat tumbuh dan berkembang untuk menunjang stabilitas ekonomi, pemerataan Pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bermuara pada penentasan kemiskinan.

Diakhir Sambutannya, Bupati menyampaikan penjelasan umum tentang 9 (Sembilan) Rancangan Peraturan Daerah yang telah diajukan kepada Dewan yang terhormat berdasarkan Surat Bupati Nomor 180/2187/Hukum tanggal 23 Oktober 2009, Surat Bupati Nomor 180/2526/Hukum tanggal                                 30 November 2010 dan Surat Bupati Nomor 180/1079/2010 tanggal 29 April 2010 perihal penyampaian Raperda yaitu masing-masing :

1.    Perubahan nama Kecamatan Pamona Utara menjadi Kecamatan Puselemba.

2.    Pembentukan Kecamatan Pamona Utara di Wilayah Kabupaten Poso

3.    Pembentukan lembaga Kemasyarakatan di Desa / Kelurahan

4.    Perubahan pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 26 tahun 2008 tentang pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan perubahan status Desa menjadi Kelurahan

5.    Penyerahan urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Desa

6.    Izin Usaha Peternakan

7.    Irigasi

8.    Penyertaan modal kepada pihak ke Tiga

9.    Sistim perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Poso.

 Kesembilan Rancangan Peraturan Daerah tersebut diatas sesuai dengan mekanisme yang ada telah dilakukan pembahasan yang cukup intensif antara pihak Eksekutif dan Legislatif melalui panitia khusus Dewan.

Hadir pada rapat paripurna DPRD tersebut Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab Poso, Para Asisten, Para Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Bagian di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, serta para undangan lainnya

Bupati Poso Minta Database Honorer Yang Ril

Poso – Rapat SKPD bersama para Camat dipimpin langsung Bupati Poso Drs, Piet Inkiriwang, MM didampingi Wakil Bupati Poso Ir, T. Syamsuri, MSi, Sekab Poso Drs, Amdjad Lawasa, MM, Inspektur Poso Anthony H. Tadjongga, BSC, S.Sos, Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Drs, Lambang Bamonturu, Asisten Administrasi Umum Drs, Sin Songgo serta Kepala BKD Poso Drs, Jeferson Gaibu berlangsung di Torulemba Rujab Poso Sabtu, 02/10.
Rapat tersebut membicarakan hasil akhir evaluasi data base Tenaga Honorer Daerah Kabupaten Poso yang telah diumumkan beberapa hari yang lalu kepada masyarakat luas yang banyak mendapat sorotan.

Olehnya itu Bupati dalam arahannya menekankan kepada seluruh kepala SKPD dan para camat agar memberikan data honorer yang sebenarnya sesuai dengan SK honorer  yang ril dan asli bukan hasil  rekayasa, peniruan tanda tangan, perubahan spum gaji dan sebagainya.

Lanjutnya, bahwa tenaga honorer yang belum terakomodir dalam pengumumaman beberapa waktu yang lalu agar betul-betul diteliti karena banyaknya laporan yang mengatakan masih ada tenaga honorer yang telah mengabdi selama puluhan tahun tapi belum tercantum namanya dalam pengumuman data base tersebut

Bupati juga dalam kesempatan tersebut memberikan evaluasi terhadap kinerja para kepala SKPD dan para Camat yang dinilai masih kurang disiplin  dan tanggung-jawab selaku pimpinan SKPD Sehingga melalui kesempatan tersebut bupati mengingatkan agar para pimpinan tersebut membenahi diri menghadapi tantangan pekerjaan membangun kabupaten poso yang lebih maju lagi.

Wabup Poso Ir, T. Syamsuri selaku ketua verifikasi data base bentukan bupati menjelaskan bahwa data yang telah diverifikasi sebelumnya harus benar-benar  valid dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Wabup juga mengatakan hasil verifikasi data base tingkat kabupaten masih diseleksi di pusat olehnya sesuai harapan pimpinan daerah agar kepala skpd dan para camat perlu kehati-hatian dalam memberikan keterangan tertulis sekaitan dengan tenaga honorer karena akan mempersulit diri sendiri nantinya.

Inspektur Poso anthony H. Tadjongga, BSc, S.Sos menambahkan agar setiap permasalahan yang ada terutama pada data base meminta agar jangan melempar tanggungjawab kepada pimpinan sehingga dapat menjerumuskan pimpinan kedalam hal-hal yang kurang bagus.

Rapat yang berlangsung kurang lebih lima jam tersebut dihadiri seluruh Kepala SKPD dan para Camat serta UPTD Pendidikan se Kabupaten Poso.

Teleconfrence Perdana Bupati Poso bersama Pemerintah Kecamatan

Poso – Tepatnya setelah Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Bupati Poso Drs. Piet Inkiriwang,MM bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekertaris Daerah Kabupaten Poso Drs.Amdjad Lawasa,MM, serta para pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah mengadakan Teleconfrence dengan Pemerintah Kecamatan Lore Peore, di ruang Pogombo kantor Bupati,jumat(1/10)2010.

Telecofrence yang dilaksanakan ini merupakan alat komunikasi yang baru saja dipasang di Kantor Bupati, dan dapat digunakan. Ini tentunya merupakan terobosan yang sangat baik, yang mana teleconfrence ini merupakan sarana komunikasi visual yang yang sangat membantu jalannya roda pemerintahan. Betapa tidak, ungkap Bupati Poso Drs.Piet Inkiriwang,MM setelah alat ini telah terpasang di kantor Bupati dan alat ini beroperasi dengan baik, maka sedikitnya akan mempermudah pada proses jalannya pemerintahan di Kabupaten Poso, mulai dari tingkat kecamatan sampai pada tingkat desa, akan semakin membantu pekerjaan kita sebagai pelayan masyarakat yang terus menerus membangun Kabupaten Poso kedepan menjadi lebih baik.

Sangat banyak keistimewaan dan keuntungan yang didapatkan dengan menggunakan teleconfrence ini, karena disamping untuk mempermudah jalannya sistem pemerintahan sampai ke pelosok daerah, juga dapat digunakan sebagai sarana untuk memonitoring, dan dapat mengevaluasi sampai dimana jalannya pembangunan ditingkat kecamatan dan desa ini.

Untuk itu, kata Bupati Poso kiranya alat ini juga akan dapat terpasang di 18 kecamatan di Kabupaten Poso. Hal ini danggap perlu karena mengingat Kabupaten Poso yang mempunyai wilayah cukup luas, jaraknya cukup jauh, akan sangat memberikan keuntungan yang dalam mengadakan komunikasi diwilayah tersebut. Belum lagi jika kita menghadapi kendala-kendala bencana alam, seperti tanah longsor, yang mengakibatkan kita tidak dapat untuk menjangkau wilayah tersebut, maka sarana ini dapat menghubungkannya.

Disisi lain, alat ini merupakan jawaban yang tepat bagi kita sebagai abdi masyarakat, yang terus berkiprah untuk mengabdi pada nusa dan bangsa, dengan terus meningkatkan pembangunan di Kabupaten Poso.

Sementara itu, Salah seorang Ahli Perusahaan PT.Bintang Komunikasi Utama  Rohadi mengungkapkan bahwa dengan terpasangnya sarana komunikasi ini maka akan sangat membantu  kita sebagai abdi masyarakat dalam menjalankan program Pemerintah Daerah. Karena alat ini merupakan salah satu alat penyebaran informasi yang cukup baik. Dan bukan hanya itu saja , melalui alat ini maka dengan sendirinya kita tidak terisolasi lagi, pada kekurang an informasi, dan juga kiranya sarana ini dapat dimanfaatkan penggunaannya dengan sebaik-baiknya.

Bupati Poso Drs.Piet Inkiriwang,MM langsung mengadakan teleconfrence dengan camat Lore Peore, bersama Unsur Muspika, dan tokoh agama, tokoh masyarakat serta tokoh Pemuda.

Bupati Poso Lantik Lurah Pamona

 Poso- Bupati Poso Drs. Piet Ingkiriwang,MM melantik Lurah Pamona Junirson Peyami S.Pd bertempat dibaruga Pamona pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2010. Acara pelantikan tersebut Bupati Poso didampingi Ass.III Drs. S. Songgo, Para Kepala Dinas/Kantor,Badan serta Bagian di Lingkungan Pemda Poso. Dan juga dihadiri Ketua Umum Sinode Pdt.. Ishak Pole M.Si, Plt. Camat Pamona Utara Drs. Lambang Bamonturu yang juga sebagai Ass. I Setdakab Poso, Unsur Tripika, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Para Lurah dari 6 Kelurahan se Kec. Pamona Utara, staf kantor kelurahan Pamona, serta para undangan/masyarakat.

          Acara diawali pembacaan Keputusan Bupati Poso No: 821.24/09.161/BKD.PSO/2010 dilangsungkan dengan pengambilan sumpah/janji sekaligus pelantikan Lurah Pamona Kec. Pamona Utara Junirson Penyami, S.Pd, menggantikan Lurah Lama Obet Tampai, S,Sos yang kini menjabat sebagai Sekretaris Camat Pamona Utara. Pengambilan sumpah/janji Lurah Pamona oleh Bupati Poso didampingi Rohaniwan / pengukuh sumpah Ketua Majelis Klasis Pamona Utara Pdt. Y. Tolewo, S.Th. Acara dilangsungkan dengan penandatanganan berita acara.

          Selanjutnya Bupati Poso Drs. Piet Ingkiriwang, MM dalam sambutanya mengatakan bahwa Pimpinan Selama ini menilai dan mengevaluasi kinerja para pejabat yang ada diwilayah Kecamatan, sehingga akan menjadi bahan pertimbangan apakah seorang pejabat tersebut mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang telah diberikan dan dipercayakan kepadanya. Karena merupakan suatu upaya dari Pimpinan untuk terus melakukan penyegaran serta pembaruan kearah yang lebih baik. Pada hakekatnya pelantikan itu merupakan tuntutan organisasi demi pencapaian mutu kedepan. Pergeseran Pejabat pada hakekatnya tidak lepas dari tanggung jawab sebagai Pegawai Negeri Sipil yang setiap saat harus siap ditempatkan dimana saja sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing. Hal ini penting disampaikan karena terkadang mutasi/pelantikan pejabat menimbulkan polemik yang berlebihan padahal pimpina melakukan itu berdasarkan analisis tim baperjakat yang cermat sehingga dipandang perlu untuk dimutasikan ketempat yang lebih pantas demi untuk tercapainya hasil kerja yang lebih maksimal.

         Diakhir sambutanya Bupati Poso menyampaikan satu hal yang perlu diperhatikan oleh Junirson Penyami, S.Pd sebagai Lurah yang baru dilantik agar setelah pelantikan ini, paling lambat 3 hari Saudara telah menempati tugas yang baru dan melakukan serah terima dengan Pejabat yang lama termasuk seluruh investaris milik Pemda.