Bupati Poso Minta Database Honorer Yang Ril


Poso – Rapat SKPD bersama para Camat dipimpin langsung Bupati Poso Drs, Piet Inkiriwang, MM didampingi Wakil Bupati Poso Ir, T. Syamsuri, MSi, Sekab Poso Drs, Amdjad Lawasa, MM, Inspektur Poso Anthony H. Tadjongga, BSC, S.Sos, Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Drs, Lambang Bamonturu, Asisten Administrasi Umum Drs, Sin Songgo serta Kepala BKD Poso Drs, Jeferson Gaibu berlangsung di Torulemba Rujab Poso Sabtu, 02/10.
Rapat tersebut membicarakan hasil akhir evaluasi data base Tenaga Honorer Daerah Kabupaten Poso yang telah diumumkan beberapa hari yang lalu kepada masyarakat luas yang banyak mendapat sorotan.
Olehnya itu Bupati dalam arahannya menekankan kepada seluruh kepala SKPD dan para camat agar memberikan data honorer yang sebenarnya sesuai dengan SK honorer  yang ril dan asli bukan hasil  rekayasa, peniruan tanda tangan, perubahan spum gaji dan sebagainya.
Lanjutnya, bahwa tenaga honorer yang belum terakomodir dalam pengumumaman beberapa waktu yang lalu agar betul-betul diteliti karena banyaknya laporan yang mengatakan masih ada tenaga honorer yang telah mengabdi selama puluhan tahun tapi belum tercantum namanya dalam pengumuman data base tersebut
Bupati juga dalam kesempatan tersebut memberikan evaluasi terhadap kinerja para kepala SKPD dan para Camat yang dinilai masih kurang disiplin  dan tanggung-jawab selaku pimpinan SKPD Sehingga melalui kesempatan tersebut bupati mengingatkan agar para pimpinan tersebut membenahi diri menghadapi tantangan pekerjaan membangun kabupaten poso yang lebih maju lagi.
Wabup Poso Ir, T. Syamsuri selaku ketua verifikasi data base bentukan bupati menjelaskan bahwa data yang telah diverifikasi sebelumnya harus benar-benar  valid dan dapat dipertanggung-jawabkan.
Wabup juga mengatakan hasil verifikasi data base tingkat kabupaten masih diseleksi di pusat olehnya sesuai harapan pimpinan daerah agar kepala skpd dan para camat perlu kehati-hatian dalam memberikan keterangan tertulis sekaitan dengan tenaga honorer karena akan mempersulit diri sendiri nantinya.
Inspektur Poso anthony H. Tadjongga, BSc, S.Sos menambahkan agar setiap permasalahan yang ada terutama pada data base meminta agar jangan melempar tanggungjawab kepada pimpinan sehingga dapat menjerumuskan pimpinan kedalam hal-hal yang kurang bagus.
Rapat yang berlangsung kurang lebih lima jam tersebut dihadiri seluruh Kepala SKPD dan para Camat serta UPTD Pendidikan se Kabupaten Poso.

1 komentar:

  1. YTH:Bapak Bupati Ir.T.SYAMSURI
    Mohon untuk ditidak lanjuti masalah pendataan K2 pegawai honorer BKD kab poso yang memasukan pegawai(masa kerja 2-3 tahun)pegawai baru memaksakan menggunakan ijasah SMA,padahal di tempat kami honorer yang kurang dari bulan Januari 2005 saja tidak dimasukkan data K2(Pdahal masa kerja sudah 7thn)itu akan menjadi kecurangan dan kecemburuan diantara pegawai honorer yang sudah lama mengabdi.Tolong BPK DAPAT MEMPERHATIKAN DENGAN BENAR,TERIMA KASIH

    BalasHapus