Pelatihan Perlindungan Perempuan Daerah Konflik dan Bencana

Poso – Sehubungan dengan permasalahan yang timbul akibat konflik dan bencana yang spesifik tehadap perempuan dan anak khususnya di daerah rawan konflik dan bencana, maka diperlukan upaya untuk mengembalikan fungsi sosial melalui kegiatan pelatihan perlindungan perempuan pada daerah konflik dan bencana di kabupaten poso tingkat propinsi Sulawesi Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 3 - 4 Agustus 2010 di Hotel Wisata Poso yang dibuka secara resmi Bupati Poso diwakili Asisten Administrasi Ekonomi dan pembangunan Setdakab Poso Drs. Andi Rahmatulah Yusuf.

Bupati Poso dalam sambutan tertulisnya disampaikan oleh Asisisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Poso mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk memberikan perhatian terhadap perempuan di daerah ini sehingga diperlukan adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang pemberdayaan perempuan.
Tujuan dan target yang harus dicapai sesungguhnya adalah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya perempuan agar dapat berperan aktif terhadap terwujudnya keadilan dan kesejahteraan jender ditengah-tengah masyarakat banyak terlebih masyarakat sintuwu maroso.
Diakhir sambutannya, asisten administrasi ekonomi dan pembangunan mengharapkan agar moment ini benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh peserta pelatihan sehingga semua permasalahan yang menjadi kendala dalam penanganan masalah perempuan dan anak dapat dikomunikasikan secara bijak karena kepentingan perempuan dan anak merupakan salahsatu skala prioritas.
Dalam kesempatan ini Kepala Badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana propinsi sulawesi tengah diwakili Kepala BPPKB Propinsi Sulawesi Tengah Putri Jaya Ladwan,SH menyampaikan bahwa secara Nasional kebijakan perlindungan perempuan yang dikembangkan saat ini dan akan dilanjutkan untuk 5 tahun kedepan meliputi 3 (tiga) kebijakan utama yakni kebijakan pencegahan terjadinya kekerasan melalui upaya penegakan hokum, perbaikan peraturan perundang-undangan, sosialisasi. Pelayanan bagi korban kekerasan didaerah yang potensi konflik, bencana,dan lain-lain. Kebijakan pemberdayaan perempuan korban kekerasan.
Sebelumnya Ketua panitia pelaksana Arna Singgani,S.Sos,MSi dalam laporannya memaparkan bahwa peserta pelatihan ini berjumlah 20 orang terdiri dari unsure Instansi pemerintah terkait, P2TP2A, LSM peduli perempuan dan anak dan organisasi perempuan. Sumber dana kegiatan pelatiha ini adalah dana APBD bidang perlindungan perempuan dan anak propinsi sulawesi tengah.

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen para pemangku kebijakan dan sector terkait baik dipropinsi, kota dan kabupaten terhadap perlindungan perempuan yang responsif gender khususnya dalam penanggulangan konflik dan bencana serata meningkatkan kualitas dan jumlah SDM yang paham dan berkomitmen dalam pelaksanaan penanggulangan bencana yang responsif gender.”Perempuan adalah aset dan potensi bangsa yang jumlah SDM nya harus diberdayakan sebagai bagian dari ketahanan bangsa,tambah Arna Singgani,S.Sos, Msi.

Hadir pada acara tersebut,Nara sumber Unsur BPPKB Propinsi Sulawesi Tengah Sofyan Lemba, SH,MH, Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Abram Sigilipu,S.Sos, Kabag Humas Amir Kiat,SH, serta tamu undangan lainnya.