Workshop Sosialisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Poso Tahun 2009

Poso – Bupati Poso Drs.Piet Inkiriwang,MM di Wakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Drs.Andi Rahmatulah Yusup Membuka Kegiatan Workshop Sosialisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Poso Tahun 2009 Bertempat Di Aula Kantor Bappeda Kabupaten Poso, Selasa 15 Desember 2009.
Hadir pula pada kesempatan tersebut Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Poso Drs.Moh Yusuf, Perwakilan Beberapa SKPD, Perwakilan Dari Masyarakat, Para Narasumber, Serta Para Undangan lainnya.
Bupati Poso Dalam Sambutan Tertulisnya yang dibacakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Drs.Andi Rahmatulah Yusup mengatakan bahwa Substansi Pembangunan adalah suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam perubahan disegala sektor. Ini menjadi bagian penting yang dibutuhkan untuk mendorong terwujudnya tujuan yang diharapkan yaitu Pembangunan yang berasal dari masyarakat dan untuk Masyarakat, yang dikenal dengan prinsip DOUM (Dari masyarakat dan Untuk Masyarakat). Untuk itu Prinsip DOUM ini sangat penting karena langsung dipahami oleh masyarakat sebagai pelaku dan pemeran utama dalam proses Pembangunan.
Lanjut Bupati Kehadiran PNPM Mandiri secara umum dan PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM – MPD) secara Khusus adalah lebih difokuskan kepada peningkatan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri,sehinngga program ini harus di landasi dengan pembinaan karakter masyarakat yang baik dan beradab yang memiliki impian/cita-cita,perilaku memberi bukan meminta,kemantapan mental,bersikap positif terhadap goncangan,selalu mengetengahkan dialog,menghindari kekerasan,selalu berusaha dan bekerja bersama kelompok.
Diakhir Sambutannya Bupati Mengharapkan melalui Workshop Sosialisasi Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan yang dilaksanakan pada hari ini,tujuanya yaitu, Pertama,terjelaskanya strategi pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Kedua terjelaskanya sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka pembangunan daerah. Ketiga, terjelaskanya arah dan kebijakan pembangunana daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Keempat,terjelaskanya pokok-pokok kebijakan dan mekanisme pelaksaan PNPM Mandiri perdesaan. Untuk itu kepada para peserta yang mengikuti diharapkan agar benar-benar mengikuti materi yang di berikan untuk menambah pemahaman dan pengetahuan bagi kita terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri perdesaan, dan tujuan dari sosialisasi dapat tercapai.
Sementara itu dalam laporan panitia yang dibacakan oleh Drs.Alpius tamboeo menyatakan bahwa Dasar Pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan desa Kabupaten Poso selaku kuasa pengguna anggaran satuan kerja PNPM Mandiri perdesaan Poso Nomor 412/22/bpmpd/2009 tentang penyelenggaraan sosialisasi PNPM Mandiri perdesaan di Kabupaten Poso. Tujuan dari padakegiatan ini adalah menjelaskan strategi pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Jumlah peserta 85 orang yang terdiri dari utusan SKPD 23 orang ,utusan masyarat 50 orang dan panitia pelaksana 10 orang.