POLRES POSO SIAPKAN 1.116 PERSONIL AMANKAN PEMILU

POLRES POSO SIAPKAN 1.116 PERSONIL AMANKAN PEMILU

Poso, Sulteng, 3/3 – Polres Poso, Sulawesi Tengah akan mengerahkan sebanyak 1.116 personilnya dari 1.600 lebih prsonil Polres untuk mengamankan jalannya Pemilu legislatif di daerah bekas konflik ini.
“Kita akan ‘all-out’ mengamankan pesta demokrasi ini agar berjalan lancar dan aman,” kata Kapolres Poso, AKBP Mohan Daeng Pabali sebelum mengikuti rapat Muspida membahas pengamanan di Poso yang dipimpin Bupati Poso Piet Inkiriwang di Poso, Selasa.
Menurut dia, belajar dari pengalaman yang lalu-lalu, polisi akan mengantisipasi dan menangani secara serius gangguan keamanan sekecil apapun percikannya.
Selain personil Polri, pengamanan Pemilu di daerah berpenduduk hampir 200.000 jiwa ini juga akan didukung oleh personil Perlindungan Masyarakat (Linmas) Pemkab Poso sekitar 1.000 orang.
“Kalau eskalasi keamanan meningkat, kita juga akan didukung oleh pihak TNI,” ujarnya.
Secara umum, kata Kapolres, situasi Kamtibmas dan stabilitas politik di Poso sampai saat ini aman dan terkendali, tidak ada gangguan-gangguan berarti.
Menurut dia, pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap desa dan kelurahan serta tempat-tempat pemungutan suara (TPS) untuk mengkategorisasi tingkat kerawanan setiap TPS.
Namun Mohan belum bersedia merinci berapa banyak dan desa/kelurahan serta TPS-TPS mana saja yang masuk kategori rawan.
Pemilu di Poso akan diikuti 130.000 lebih pemilih yang akan memberikan suaranya pada 460 TPS dengan jumlah caleg 417 orang dari 33 partai politik.
Sementara itu Dandim Poso Letokol Inf Suwanto mengatakan siap membantu Polri mengamankan Pemilu.
“Kita memiliki satu batalyon TNI dan 300 personil Kodim. Jumlah itu cukup untuk mem-back-up polisi bila dibutuhkan. Jadi kita tidak perlu menambah personil dari luar,” ujarnya.
Bupati Poso Piet Inkiriwang sebelum memimpin rapat Muspida tersebut mengatakan, rapat ini akan membahas berbagai masalah terkait pengamanan Pemilu, khususnya mengkoordinasikan komando di lapangan bila terjadi hal-hal yang mengganggu pelaksanaan Pemilu.
“Setiap instansi seperti Polres, Kodim, Pemda kan sudah memiliki sistim keamanan masing-masing. Nah sistim-sistim ini akan kita koordinasikan agar ada satu komando bila nantinya ada gangguan di lapangan,” ujarnya.
Rapat yang dihadiri Ketua Pengadilan Negeri Poso, Kapolres, Dandim, Kajari, Ketua DPRD dan para Asisten Setda Poso itu juga membahas adanya sekitar 2.000 pemilih yang tidak tercatat namanya dalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPUD Poso.