Bintek Penata usahaan Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Poso – Wakil Bupati Poso Abdul MuthalibRimi, SH.MH membuka secara resmi kegiatan Bimbingan Teknis Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2009 Angkatan I kerja sama Pemerintah Daerah Kabupaten Poso dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsii Sulawesi Tengah Palu bertempat di Gedung Aula PGRI Kabupaten Poso, Senin, 29 Juni 2009
Hadir pada kesempatan tersebut, Asisten Administrasi Umum Drs. S. Songgo, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Palu yang diwakili oleh Henrynaz, Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Bagian di Lingukungan Pemerintah Daerah Kab. Poso, para undangan lainnya dan Peserta Bintek Penatausahaan Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Angkatan 1 Tahun 2009.
Laporan Ketua Panitia yang dibacakan oleh Drs. Zainal Mapu menyampaikan bahwa kegiatan Bintek Penatausahaan Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Angkatan 1 Tahun 2009 sesuai dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan daerah, naskah kerjasama operasional pengembangan manajemen keuangan pemerintah daerah antara pemerintah daerah kabupaten poso dengan perwakilan badan pengawasan keuangan dan pembangunan provinsi sulteng Nomor : PRI-1548/1629/2009 tanggal 10 Juni 2009 dan Surat Keputusan Bupati Poso No. 188.45/1629/2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang pembentkan panitia penyusunan laporan keuangan SKPD tahun 2009.
Adapun tujuan kegiatan Bintek kali ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan dan keterampilan peserta dalam pengelolaan keuangan daerah guna terlaksananya tugas pokok dengan baik dan menghindari penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, mengetahui informasi mengenai permasalahan pada bendahara dan PPK dalam pengelolaan keuangan di unit kerja masing-masing. Dengan demikian maka peserta diharapkan mampu untuk memahami mekanisme pengelolaan keuangan daerah agar tugas pokok dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif, mengetahui secara penyusunan laporan keuangan SKPD yang terdiri dari Laporan realisasi anggaran, Neraca dan catatan atas laporan keuangan termasuk laporan semester dan prognosisnya serta dapat mengetahui tata cara pemungutan pajak-pajak Negara dan tariff yag harus dikenakan. Zainal Mapu juga mengatakan bahwa peserta Bintek Angkatan I kali ini diikuti dari seluruh kantor kecamatan se kabupaten poso sebanyak 18 kecamatan yaitu para bendahara pengeluaran dan pejabat penatausahaan keuangan yang berjumlah 36 orang, dari seluruh kantor kelurahan sekabupaten poso sebanyak 23 kelurahan yaitu para bendahara pengeluaran dan pejabat penatausahaan keuagan yang berjumlah 46 orang dan peserta dari dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sebanyak 2 orang jadi jumlah keseluruhan peserta sebanyak 84 orang, dan rencananya akan dilaksanakan bintek yang sama angkatan II yang akan diikuti oleh Bendahara pengeluaran dan PPK PPK seluruh badan, dinas dan Kantor ditambah dengan puskesmas dan cagan dinas pendidikan dan pengajaran kab. Poso. Pelaksanaan bintek kali ini dimulai tanggal 29 juni s/d 2 juli 2009 selama 4 hari
Sementara itu Wakil Bupati Poso Abdul Muthalib Rimi, SH.MH dalam sambutanya menyampaikan Bimbingan teknis penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan Keuangan SKPD adalah suatu kegiatan atau pekerjaan yang penting dan tidak mudah. oleh karena itu sangat diharapkan kepada pemateri dapat menyampaikan dalam bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami sehingga dengan mudah dikerjakan dan dlaksanakan oleh para peserta Bintek dari kecamatan dan kelurahan yang diikuti oleh bendahara pengeluaran dan pejabat penatausahaan karena saat ini sudah menjadi SKPD sendiri, dan harus bersungguh-sungguh memperhatikan materi yang diajarkan jangan hanya sekedar datang, duduk, diam dan mendegar tanpa sanggup mencerna apa yang disampaikan.
Wakil Bupati juga mengatakan bahwa adapun tujuan pelaksanaan bintek Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2009 adalah meningkatkan kompetensi sumber daya yang dimiliki sebagai aparatur Pemerintah Daerah. Meningkatkan wawasan dan keterampilan pegawai selaku bendahar pengeluaran dan sebagai pejabat piñata usaha keuangan.Pemda dan Keuangan Negara. Pengetahuan yang didapatkan nantinya akan berfungsi sebagai alat control dalam melaksanakan tugas yang baik.