Netherlands vs. Brazil - 2 Jul 21.00
Uruguay vs. Ghana - 3 Jul 01.30
Argentina vs. Jerman - 3 Jul 21.00
Paraguay vs. Spanyol - 4 Jul 01.30
PEMBUKAAN DIKLAT PRAJABATAN CPNS GOL. I & II TAHUN 2010
Poso – Bupati Poso Drs. Piet Inkiriwang,MM diwakili Assisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Poso Drs. Sin S. Songgo membuka dengan resmi kegiatan pendidikan dan pelatihan prajabatan CPNS golongan I & II gelombang pertama tahun 2010 di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, di SKB Kasiguncu, Senin 14 Juni 2010.
Hadir dalam Pembukaan prajabatan tersebut Para pejabat Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten poso, Unsur Tripika, serta undangan lainnya.
Kegiatan pendidikan dan pelatihan prajabatan CPNS golongan I & II gelombang kedua tahun 2010 bertajuk “Membangun motifasi Kerja Pegawai Negeri sipil dalam pelayanan Publik yang jujur dan bertanggung jawab” yang diikuti sejumlah 80 orang peserta dan akan mengikuti kegiatan ini selama 24 hari terhitung sejak pembukaan hari ini.
Pembukaan Pelatihan Diklat Prajabatan Golongan I & II ini awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh seluruh hadirin yang ada.
Bupati Poso Drs. Piet Inkiriwang, MM dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan Assisten Administrasi Umum Kabupaten Poso Drs. Sin S. Songgo mengatakan bahwa diklat prajabatan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembinaan dalam rangka untuk membentuk Pegawai Negeri Sipil yang memiliki semangat pengabdian, mutu, keahlian, serta keterampilan yang dapat diandalkan dalam menghadapi tugas-tugas yang dipercayakan serta dalam rangka menciptakan adanya pola pikir yang sama serta metode kerja yang lebih baik.
Aparatur Pemerintahan akan selalu diarahkan pada peningkatan kualitas, bukan pada peningkatan kuantitas. Aparatur yang berkualitas, bersih, berwibawa dan berkemampuan. Terlebih dalam menghadapi permasalahan pembangunan yang kian meningkat dan kompleks dewasa ini. Oleh karenanya melalui diklat ini diharapkan dapat tercipta aparatur yang memiliki sikap yang bersih dan berwibawa; bekerja efisien, efektif dan disiplin; dapat mengayomi dan meneladani; memiliki prestasi dan dedikasi serta loyalitas yang tinggi; responsive terhadap aspirasi masyarakat; serta mampu memberikan pelayanan prima, dengan tetap dilandasi oleh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Dalam sambutannya Assisten III menyatakan tujuan dilaksanakannya Diklat Prajabatan bagi CPNS yaitu Untuk Meningkatkan Pengetahuan, Keahlian, Ketrampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan Tugas secara Profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil sesuai kebutuhan Instansi, Menciptakan Aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu, dan perekat persatuan dan kesatuan Bangsa, Memantapka sikap dan semangat pengapdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat, Menciptakan kesamaan Visi dan Dinamika pola pikir dalam melaksanakan pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik. Sedangkan sasaran Diklat Prajabatan adalah Terwujudnya Pegawai Negeri sipil yang memiliki Kompetensi yang sesuai dengan persyaratan pengangkatan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil.
Diakhir sambutannya Assiten Administrasi Umum Pemerintahan Kabupaten Poso Drs. Sin S. Songgo, selaku Pemerintah Daerah Kabupaten Poso menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang turut berpartisipasi dan memberikan dukungan atas terlaksananya kegiatan pesta demokrasi Pemilukada Tahun 2010 di daerah ini yang telah berjalan dengan aman dan sukses.
Setelah laporan berakhir, dilanjutkan dengan Penyamatan kartu tanda Peserta secara Simbolis oleh Assiten Administrasi Umum Kabupaten Poso Drs. Sin S. Songgo serta Kabid Diklat BKD Kabupaten Poso Dra. Sophia Porajouw kepada wakil dari peserta prajabatan sebagai tanda dimulainya Prajabatan Tersebut.
Hadir dalam Pembukaan prajabatan tersebut Para pejabat Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten poso, Unsur Tripika, serta undangan lainnya.
Kegiatan pendidikan dan pelatihan prajabatan CPNS golongan I & II gelombang kedua tahun 2010 bertajuk “Membangun motifasi Kerja Pegawai Negeri sipil dalam pelayanan Publik yang jujur dan bertanggung jawab” yang diikuti sejumlah 80 orang peserta dan akan mengikuti kegiatan ini selama 24 hari terhitung sejak pembukaan hari ini.
Pembukaan Pelatihan Diklat Prajabatan Golongan I & II ini awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh seluruh hadirin yang ada.
Bupati Poso Drs. Piet Inkiriwang, MM dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan Assisten Administrasi Umum Kabupaten Poso Drs. Sin S. Songgo mengatakan bahwa diklat prajabatan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembinaan dalam rangka untuk membentuk Pegawai Negeri Sipil yang memiliki semangat pengabdian, mutu, keahlian, serta keterampilan yang dapat diandalkan dalam menghadapi tugas-tugas yang dipercayakan serta dalam rangka menciptakan adanya pola pikir yang sama serta metode kerja yang lebih baik.
Aparatur Pemerintahan akan selalu diarahkan pada peningkatan kualitas, bukan pada peningkatan kuantitas. Aparatur yang berkualitas, bersih, berwibawa dan berkemampuan. Terlebih dalam menghadapi permasalahan pembangunan yang kian meningkat dan kompleks dewasa ini. Oleh karenanya melalui diklat ini diharapkan dapat tercipta aparatur yang memiliki sikap yang bersih dan berwibawa; bekerja efisien, efektif dan disiplin; dapat mengayomi dan meneladani; memiliki prestasi dan dedikasi serta loyalitas yang tinggi; responsive terhadap aspirasi masyarakat; serta mampu memberikan pelayanan prima, dengan tetap dilandasi oleh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Dalam sambutannya Assisten III menyatakan tujuan dilaksanakannya Diklat Prajabatan bagi CPNS yaitu Untuk Meningkatkan Pengetahuan, Keahlian, Ketrampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan Tugas secara Profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil sesuai kebutuhan Instansi, Menciptakan Aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu, dan perekat persatuan dan kesatuan Bangsa, Memantapka sikap dan semangat pengapdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat, Menciptakan kesamaan Visi dan Dinamika pola pikir dalam melaksanakan pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik. Sedangkan sasaran Diklat Prajabatan adalah Terwujudnya Pegawai Negeri sipil yang memiliki Kompetensi yang sesuai dengan persyaratan pengangkatan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil.
Diakhir sambutannya Assiten Administrasi Umum Pemerintahan Kabupaten Poso Drs. Sin S. Songgo, selaku Pemerintah Daerah Kabupaten Poso menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang turut berpartisipasi dan memberikan dukungan atas terlaksananya kegiatan pesta demokrasi Pemilukada Tahun 2010 di daerah ini yang telah berjalan dengan aman dan sukses.
Setelah laporan berakhir, dilanjutkan dengan Penyamatan kartu tanda Peserta secara Simbolis oleh Assiten Administrasi Umum Kabupaten Poso Drs. Sin S. Songgo serta Kabid Diklat BKD Kabupaten Poso Dra. Sophia Porajouw kepada wakil dari peserta prajabatan sebagai tanda dimulainya Prajabatan Tersebut.
Perempat Final Piala Dunia 2010
Netherlands vs. Brazil - 2 Jul 21.00
Uruguay vs. Ghana - 3 Jul 01.30
Argentina vs. Jerman - 3 Jul 21.00
Paraguay vs. Spanyol - 4 Jul 01.30
Uruguay vs. Ghana - 3 Jul 01.30
Argentina vs. Jerman - 3 Jul 21.00
Paraguay vs. Spanyol - 4 Jul 01.30
Gubernur Sulteng Buka Rakornis Hak-hak Keperdataan Pasca Konflik Poso
Poso – Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Kepala badan Kesbang pol dan Linmas Drs. Syafri Ali Kadir, SH Membuka dengan resmi Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Hak- hak keperdataan masyarakat daerah pasca konflik di kab. Poso, Kamis (10/6) 2010 di Gedung Torulemba Poso.
Rakornis yang akan dilanjutkan dengan penelitian dilapangan tanggal 11-17 juni 2010 dan diikuti oleh 120 peserta ini, merupakan tahapan awal dari pelaksanaan suatu kegiatan penelitian yang selama ini belum perna dilaksanakan sejak selesainya konflik diposo.
Bupati Poso Drs.Piet Inkiriwang,MM dalam sambutannya menyampaikan Rakornis hak- hak keperdataan masyarakat daerah pasca konflik ini merupakan langkah awal untuk persiapan dalam pelaksanaan penelitian dan pendataan sekaligus meningkatkan Efektifitas Peran, kinerja serta kerjasama antara Litbang HAM, Balitbangda Propinsi Sulteng dan pemerintah daerah kab.poso untuk menyelesaikan masalah-masalah hak keperdataan masyarakat yang masih belum terselesaikan sampai saat ini.
Lebih lanjut Bupati poso berharap kepada instansi terkait,kepala wilayah kecamatan, Lura dan kepala desa agar kiranya dapat berpatisipasi dan memberikan dukungan kepada Tim yang nantinya akan melakukan penelitian diwilayah yang menjadi objek penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian ini dapat berjalan aman dan sukses yang nantinya akan membawa nuansa baru bagi bumi sintuwu maroso pada masa yang akan datang.
Sementara itu Gubernur Propinsi sulawesi tengah dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Kepala badan Kesbang pol dan Linmas Drs. Syafri Ali Kadir, SH mengatakan bahwa, konflik dl kabupaten poso yang terjadi pada tahun 1998 sampai 2006 meninggalkan beberapa permasalahan yang harus segera ditangani, salah satunya adalah pengembalian hak-hak keperdataan masyarakat di kabupaten poso, oleh sebab itu Pemerintah dengan dukungan segenap elemen terkait suda seharusnya Menutup sambutannya, Gubernur Sulawesi tengah menyatakan selaku pemerintah daerah propinsi sulawesi tengah memberi Apresiasi yang sangat positif terhadap kerjasama yang telah dibangun oleh badan penelitian dan pengembangan HAM, departemen Hukum HAM RI bersama pemerintah propinsi Sulawesi Tengah dan pemerintah Kabupaten Poso.
Hadir Pada Rapat tersebut, Pemda Propinsi sulawesi tengah, Bupati Parigi Moutong Drs, Longki Janggola, MSi, Muspida Kabupaten Poso, Asisten Pemerintahan Drs.Lambang Bamonturu, Asisten Administrasi Umum Drs.S.Songgo, Para Pejabat Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso,muspida dan instansi teknik terkait, peneliti dari Balitbang HAM departemen Hukum dan HAM RI Serta Undangan Lainnya.
Rakornis yang akan dilanjutkan dengan penelitian dilapangan tanggal 11-17 juni 2010 dan diikuti oleh 120 peserta ini, merupakan tahapan awal dari pelaksanaan suatu kegiatan penelitian yang selama ini belum perna dilaksanakan sejak selesainya konflik diposo.
Bupati Poso Drs.Piet Inkiriwang,MM dalam sambutannya menyampaikan Rakornis hak- hak keperdataan masyarakat daerah pasca konflik ini merupakan langkah awal untuk persiapan dalam pelaksanaan penelitian dan pendataan sekaligus meningkatkan Efektifitas Peran, kinerja serta kerjasama antara Litbang HAM, Balitbangda Propinsi Sulteng dan pemerintah daerah kab.poso untuk menyelesaikan masalah-masalah hak keperdataan masyarakat yang masih belum terselesaikan sampai saat ini.
Lebih lanjut Bupati poso berharap kepada instansi terkait,kepala wilayah kecamatan, Lura dan kepala desa agar kiranya dapat berpatisipasi dan memberikan dukungan kepada Tim yang nantinya akan melakukan penelitian diwilayah yang menjadi objek penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian ini dapat berjalan aman dan sukses yang nantinya akan membawa nuansa baru bagi bumi sintuwu maroso pada masa yang akan datang.
Sementara itu Gubernur Propinsi sulawesi tengah dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Kepala badan Kesbang pol dan Linmas Drs. Syafri Ali Kadir, SH mengatakan bahwa, konflik dl kabupaten poso yang terjadi pada tahun 1998 sampai 2006 meninggalkan beberapa permasalahan yang harus segera ditangani, salah satunya adalah pengembalian hak-hak keperdataan masyarakat di kabupaten poso, oleh sebab itu Pemerintah dengan dukungan segenap elemen terkait suda seharusnya Menutup sambutannya, Gubernur Sulawesi tengah menyatakan selaku pemerintah daerah propinsi sulawesi tengah memberi Apresiasi yang sangat positif terhadap kerjasama yang telah dibangun oleh badan penelitian dan pengembangan HAM, departemen Hukum HAM RI bersama pemerintah propinsi Sulawesi Tengah dan pemerintah Kabupaten Poso.
Hadir Pada Rapat tersebut, Pemda Propinsi sulawesi tengah, Bupati Parigi Moutong Drs, Longki Janggola, MSi, Muspida Kabupaten Poso, Asisten Pemerintahan Drs.Lambang Bamonturu, Asisten Administrasi Umum Drs.S.Songgo, Para Pejabat Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso,muspida dan instansi teknik terkait, peneliti dari Balitbang HAM departemen Hukum dan HAM RI Serta Undangan Lainnya.
HUT Anti Narkoba Internasional ke-40 Tahun 2010 Di Poso
Poso - Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) Ke-40 yang dirangkaikan dengan Apel kerja bersama seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso dilaksanakan di Halaman Kantor Bupati Poso, Senin 28 Juni 2010.
Bertindak selaku Pejabat Penerima Apel Wakil Bupati Poso Abdul Muthalib Rimi, SH.MH yang juga selaku Ketua Badan Narkotika Kabupaten Poso.
Hadir pada kesempatan tersebut Muspida Kabupaten Poso / Mewakili, Sekertaris Daerah Kabupaten Poso Drs. Amdjad Lawasa, MM, Para Asisten, Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Bagian di Lingkup Pemkab Poso, Anggota KNPI Poso, perwakilan Siswa / Siswi SMP, SMA, SMK Se-Kabupaten Poso, serta Seluruh Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Honorer dan Sukarela Pemda Poso.
Wakil Bupati Poso Abdul Muthalib Rimi, SH.MH dalam Sambutannya menyampaikan bahwa semakin meningkatnya pengguna Narkoba di Indonesia ini, korbannya kebanyakan dari generasi muda kita, memberikan dampak yang sangat merugikan baik bagi pribadi maupun bagi Negeri kita. Penciptaan hidup sehat tanpa Narkoba di kalangan Anak-anak kita tentunya akan mempunyai pikiran yang sehat dan punya kepribadian yang baik, yang pada akhirnya kesemuanya itu akan bermuara pada peningkatan daya pikir yang sehat yang memiliki masa depan yang cerah.
Diakhir Sambutannya Wabup mengatakan adanya komunikasi yang baik, untuk membendung dan membentengi kita dari Narkoba serta tingkah laku yang nyata kita tunjukan dalam memberantas Narkoba. Tindakan yang efektif yaitu dengan memberikan penyuluhan sedini mungkin agar masyarakat lebih memahami akibat buruk dari gejala sosial itu, sehingga mereka sadar dan enggan untuk mencoba ataupun menkonsumsinya tanpa terkecuali Tokoh masyarakat, tokoh adapt, tokoh agama serta kita sebagai orang tua secara terus menerus tanpa henti untuk selalu mengawasi, memberikan pemahaman serta mensosialisasikan bahaya akan Narkoba tersebut.
Sementara itu dalam Laporan Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Poso yang dibacakan Drs.A.Lagonda mengatakan bahwa, Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) yang di tetapkan tanggal 26 Juni dilaksanakan sesuai Surat Telegram Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor ST/08/VI/2010/BNN Tanggal 08 Juni 2010.
Lanjut dikatakan Peserta upacara selain PNS, juga menghadirkan Siswa/Siswi SMP, SMA, SMK, Mahasiswa, KNPI, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat berjumlah 750 orang, Dan Hari anti Narkoba dilaksanakan di Seluruh Indonesia dan Khususnya Kabupaten Poso akan dinyatakan pernyataan sikap oleh perwakilan sekolah SMP, SMA, SMK dan unsure Generasi Muda melalui Penandatanganan di atas kain spanduk dengan Kalimat-kalimat yang akan dituliskan sebagai pernyataan penolakan pengguna Narkoba.
Bertindak selaku Pejabat Penerima Apel Wakil Bupati Poso Abdul Muthalib Rimi, SH.MH yang juga selaku Ketua Badan Narkotika Kabupaten Poso.
Hadir pada kesempatan tersebut Muspida Kabupaten Poso / Mewakili, Sekertaris Daerah Kabupaten Poso Drs. Amdjad Lawasa, MM, Para Asisten, Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Bagian di Lingkup Pemkab Poso, Anggota KNPI Poso, perwakilan Siswa / Siswi SMP, SMA, SMK Se-Kabupaten Poso, serta Seluruh Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Honorer dan Sukarela Pemda Poso.
Wakil Bupati Poso Abdul Muthalib Rimi, SH.MH dalam Sambutannya menyampaikan bahwa semakin meningkatnya pengguna Narkoba di Indonesia ini, korbannya kebanyakan dari generasi muda kita, memberikan dampak yang sangat merugikan baik bagi pribadi maupun bagi Negeri kita. Penciptaan hidup sehat tanpa Narkoba di kalangan Anak-anak kita tentunya akan mempunyai pikiran yang sehat dan punya kepribadian yang baik, yang pada akhirnya kesemuanya itu akan bermuara pada peningkatan daya pikir yang sehat yang memiliki masa depan yang cerah.
Diakhir Sambutannya Wabup mengatakan adanya komunikasi yang baik, untuk membendung dan membentengi kita dari Narkoba serta tingkah laku yang nyata kita tunjukan dalam memberantas Narkoba. Tindakan yang efektif yaitu dengan memberikan penyuluhan sedini mungkin agar masyarakat lebih memahami akibat buruk dari gejala sosial itu, sehingga mereka sadar dan enggan untuk mencoba ataupun menkonsumsinya tanpa terkecuali Tokoh masyarakat, tokoh adapt, tokoh agama serta kita sebagai orang tua secara terus menerus tanpa henti untuk selalu mengawasi, memberikan pemahaman serta mensosialisasikan bahaya akan Narkoba tersebut.
Sementara itu dalam Laporan Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Poso yang dibacakan Drs.A.Lagonda mengatakan bahwa, Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) yang di tetapkan tanggal 26 Juni dilaksanakan sesuai Surat Telegram Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor ST/08/VI/2010/BNN Tanggal 08 Juni 2010.
Lanjut dikatakan Peserta upacara selain PNS, juga menghadirkan Siswa/Siswi SMP, SMA, SMK, Mahasiswa, KNPI, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat berjumlah 750 orang, Dan Hari anti Narkoba dilaksanakan di Seluruh Indonesia dan Khususnya Kabupaten Poso akan dinyatakan pernyataan sikap oleh perwakilan sekolah SMP, SMA, SMK dan unsure Generasi Muda melalui Penandatanganan di atas kain spanduk dengan Kalimat-kalimat yang akan dituliskan sebagai pernyataan penolakan pengguna Narkoba.
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan NSPK Tentang Penataan Ruang di Kabupaten Poso
Poso – Wakil Bupati Poso Drs. Abd. Muthalib Rimi, SH, MH Membuka Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan NSPK tentang Penataan Ruang di Kabupaten Poso Bertempat Di Aula Bappeda Poso, Senin 28 Juni 2010
Dalam sambutannya Wakil Bupati Poso mengatakan perkembangan penataan ruang di Kabupaten Poso akan selalu dipengaruhi oleh dinamika perkembangan kehidupan masyarakat, baik secara politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan. Dinamika ini terjadi secara alamiah karena masyarakat yang hidup memiliki kecenderungan untuk mengekspresikan kehidupannya didalam lingkungan tempat tinggalnya sesuai dengan tuntutan zaman. Hal inilah yang sekaligus menuntut pemerintah untuk mengatur dan menata ruang yang serba terbatas secara tertib, teratur dan dinamis sehingga pembangunan berkelanjutan dapat tercipta untuk generasi yang akan datang.
Diakhir sambutannya Wakil Bupati mengharapkan agar pelaksanaan sosialisasi ini berjalan dengan sukses, efektif dan efisien agar menciptakan suatu pemahaman yang baik bagi aparatur yang bergelut dibidang penataan ruang dan mampu memahami permasalahan penataan ruang dilapangan.
Disisi lain Kepala SKPD Dekonsentrasi bidang Penataan ruang dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Ardin T. Taiyeb, SE.MT menyampaikan bahwa dilematis penyelenggaraan penataan ruang bersifat multi fungsi, multi sector dan multi disiplin nampaknya semakin kompleks, dimana kendala klasik yang dihadapi masih berjibaku pada sector sumber daya manusia dan peraturan yang saling tumpah tindih. Informasi mengenai peraturan yang terbaru juga sering terlambat untuk diketahui didaerah sehingga pemerintah daerah terkadang harus bekerja dua kali karena menyesuaikan dengan aturan terbaru. Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah melalui SKPD Dekonsetrasi Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Daerah Propinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan NSPK tentang Penataan Ruang yang diikuti dengan Peraturan terbaru dari Kementrian kehutanan Republik Indonesia. Sehingga diharapkan agar para peserta bisa memahami dan mengerti akan aturan mengenai penataan ruang untuk menata ruang didaerah masing-masing.
Sementara itu Dalam Laporan Panitia yang di Bacakan Syamsirwan, ST, Kegiatan Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang di Propinsi Sulawesi Tengah dan sasaran yang akan dicapai dari kegiatan ini adalah terciptanya kesamaan pandang dan pemahaman yang baik para pemangku kepentingan dan segenap stakeholders pelaku pembangunan tentang penyelenggaraan penataan ruang di daerah Propinsi Sulawesi Tengah, terciptanya keseragaman pemahaman penyelenggaraan penataan ruang termasuk pelaksanaan penyesuaian RT/RW sehingga dapat diwujudkan upaya keterpaduan sinkronisasi dan sinergis proses penyempurnaan RT/RW/Propinsi/Kabupaten/Kota.
Hadir dalam kegiatan tersebut sebagai nara sumber Bambang Anggoro, ST dari Direktorat Kementrian Pekerjaan Umum, Fransisco Manalu, ST, Jeraman Hendrikus S, Hut dari Dinas Kehutanan Propinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten Poso Amdjad Lawasa, MM, para pejabat dilingkungan pemerintah daerah kabupaten poso, serta para peserta lainnya.
Jumlah Peserta Sosialisasi direncanakan sebanyak 45 Orang yang merupakan wakil dari dinas/instansi terkait serta wakil dari tiap-tiap kecamatan, wakil dari badan legislatif serta tokoh-tokoh masyarakat.
Dalam sambutannya Wakil Bupati Poso mengatakan perkembangan penataan ruang di Kabupaten Poso akan selalu dipengaruhi oleh dinamika perkembangan kehidupan masyarakat, baik secara politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan. Dinamika ini terjadi secara alamiah karena masyarakat yang hidup memiliki kecenderungan untuk mengekspresikan kehidupannya didalam lingkungan tempat tinggalnya sesuai dengan tuntutan zaman. Hal inilah yang sekaligus menuntut pemerintah untuk mengatur dan menata ruang yang serba terbatas secara tertib, teratur dan dinamis sehingga pembangunan berkelanjutan dapat tercipta untuk generasi yang akan datang.
Diakhir sambutannya Wakil Bupati mengharapkan agar pelaksanaan sosialisasi ini berjalan dengan sukses, efektif dan efisien agar menciptakan suatu pemahaman yang baik bagi aparatur yang bergelut dibidang penataan ruang dan mampu memahami permasalahan penataan ruang dilapangan.
Disisi lain Kepala SKPD Dekonsentrasi bidang Penataan ruang dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Ardin T. Taiyeb, SE.MT menyampaikan bahwa dilematis penyelenggaraan penataan ruang bersifat multi fungsi, multi sector dan multi disiplin nampaknya semakin kompleks, dimana kendala klasik yang dihadapi masih berjibaku pada sector sumber daya manusia dan peraturan yang saling tumpah tindih. Informasi mengenai peraturan yang terbaru juga sering terlambat untuk diketahui didaerah sehingga pemerintah daerah terkadang harus bekerja dua kali karena menyesuaikan dengan aturan terbaru. Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah melalui SKPD Dekonsetrasi Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Daerah Propinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan NSPK tentang Penataan Ruang yang diikuti dengan Peraturan terbaru dari Kementrian kehutanan Republik Indonesia. Sehingga diharapkan agar para peserta bisa memahami dan mengerti akan aturan mengenai penataan ruang untuk menata ruang didaerah masing-masing.
Sementara itu Dalam Laporan Panitia yang di Bacakan Syamsirwan, ST, Kegiatan Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang di Propinsi Sulawesi Tengah dan sasaran yang akan dicapai dari kegiatan ini adalah terciptanya kesamaan pandang dan pemahaman yang baik para pemangku kepentingan dan segenap stakeholders pelaku pembangunan tentang penyelenggaraan penataan ruang di daerah Propinsi Sulawesi Tengah, terciptanya keseragaman pemahaman penyelenggaraan penataan ruang termasuk pelaksanaan penyesuaian RT/RW sehingga dapat diwujudkan upaya keterpaduan sinkronisasi dan sinergis proses penyempurnaan RT/RW/Propinsi/Kabupaten/Kota.
Hadir dalam kegiatan tersebut sebagai nara sumber Bambang Anggoro, ST dari Direktorat Kementrian Pekerjaan Umum, Fransisco Manalu, ST, Jeraman Hendrikus S, Hut dari Dinas Kehutanan Propinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten Poso Amdjad Lawasa, MM, para pejabat dilingkungan pemerintah daerah kabupaten poso, serta para peserta lainnya.
Jumlah Peserta Sosialisasi direncanakan sebanyak 45 Orang yang merupakan wakil dari dinas/instansi terkait serta wakil dari tiap-tiap kecamatan, wakil dari badan legislatif serta tokoh-tokoh masyarakat.
Jadwal Perdelapan Final Piala Dunia 2010
Perdelapan final:
Uruguay vs. Korea Selatan - 26 Jun 21.00
Amerika Serikat vs. Ghana - 27 Jun 01.30
Jerman vs. Inggris - 27 Jun 21.00
Argentina vs. Mexico - 28 Jun 01.30
Netherlands vs. Slovakia - 28 Jun 21.00
Brazil vs. Chili - 29 Jun 01.30
Paraguay vs. Jepang - 29 Jun 21.00
Spanyol vs. Portugis - 30 Jun 01.30
Uruguay vs. Korea Selatan - 26 Jun 21.00
Amerika Serikat vs. Ghana - 27 Jun 01.30
Jerman vs. Inggris - 27 Jun 21.00
Argentina vs. Mexico - 28 Jun 01.30
Netherlands vs. Slovakia - 28 Jun 21.00
Brazil vs. Chili - 29 Jun 01.30
Paraguay vs. Jepang - 29 Jun 21.00
Spanyol vs. Portugis - 30 Jun 01.30
Langganan:
Postingan (Atom)