Poso – Penutupan rapat paripurna DPRD Kabupaten Poso masa persidangan II dalam rangka agenda pembahasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten Poso tahun anggaran 2009, yang berlangsung di Banua Mpogombo ruang sidang kantor DPRD Kab. Poso, dibuka resmi oleh Ketua DPRD Kabupaten Poso, Ir. Jani W.V. Mamuaja, Rabu, 18 Nopember 2009.
Dalam pengantar Pimpinan DPRD Kab. Poso pada penutupan masa persidangan II Ir. Jani W. V. Mamuaja mengatakan, berdasarkan kegiatan dewan selama masa persidangan II, dewan telah menyetujui / menetapkan 1 (satu) peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Poso T.A. 2009 dan peraturan daerah merupakan produk dewan pada masa persidangan adalam merupakan hasil kerja maksimal dari lembaga ini melalui 10 (sepuluh) kali paripurna dan sejumlah rapat-rapat kegiatan dewan sebagai berukut Rapat badan Musyawarah 1 kali, Rapat komisi-komisi 5 kali, Rapat badan anggaran 5 kali dan rapat fraksi-fraksi 6 kali dan disisi lain berhasilnya dewan menghasilkan produk tersebut dalam masa persidangan II tahun anggaran 2009, berkat adanya perhatian dan kesungguhan serta kerjasama, baik antara pimpinan dan anggota dewan yang didukung oleh Sekretariat Dewan serta jajaran Eksekutif.
Ir. Jani W.V. Mamuaja juga mengatakan peraturan daerah Kabupaten Poso Nomor 7 tahun 2009 tentang perubahan APBD Kabupaten Poso dapat digambarkan secara garis besar sebagai berikut : Pendapatan semula Rp. 559.372.146.000,00 bertambah Rp. 13.686.451.834,02 dengan jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 573.058.597.834,02, sementara belanja semula Rp. 626.889.441.000,00 bertambah Rp. 33.121.369.253,78 dengan jumlah belanja setelah perubahan Rp. 660.010.810.253,78 dan deficit setelah perubahan sejumlah Rp. 86.952.212.419,76
Sementara pembiayaan Perubahan APBD T.A. 2009 penerimaan semula Rp. 68.091.621.000 bertambah Rp. 20.888.926.693,78 sehingga penerimaan setelah perubahan sejumlah Rp. 89.980.457.693,78 dan untuk pengeluaran semulah Rp. 574.326.000,00 dan bertambah Rp. 1.454.009.244,02 dengan jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 3.028.335.274,02, sehingga pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 86.952.212.419,76 dan jumlah lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan tidak ada.
Diakhir penyampaiannya Ir. Jani W. V. Mamuaja mengatakan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya pada seluruh anggota dewan, Bupati Poso dan seluruh jajarannya yang telah bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh memusatkan perhatian 1 (satu) peraturan daerah sebagai produk dewan secara optimal dan tak lupa pula khusus kepada sekretaris dewan beserta seluruh staf saya ucapkan terima kasih atas pelayanan maksimal yang telah diwujudkan selama penyelenggaraan persidangan.
Sementara itu Sambutan Bupati Poso yang dibacakan oleh Wakil Bupati Poso Abd. Muthalib Rimi, SH.MH mengatakan dengan ditetapkannya perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten poso tahun 2009, ini tidak lain merupakan wujud dan upaya kita semua serta perhatian yang sungguh-sungguh dalam menyikapi tugas dan tanggung jawab dalam melaksankan pembangunan diberbagai bidang di daerah ini, dan sementara itu pula kita terus berupaya menjawab tuntutan masyarakat yang mengharuskan kita terus bekerja keras, sekaligus untuk dijadikan pijakan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara menyeluruh.
Selain itu dengan ditetapkannya perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2009, menunjukan bahwa saat ini semua perangkat daerah yang ada akan lebih jelas dalam menjalankan tugasnya sesuai fungsi dan bidangnya masing-masing, sehingga dengan demikian akan tercipta sinkronisasi dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan didaerah ini, demikian pula yang kita pahami dari semua kritik, saran oleh anggota dewan memberi arti bahwa pada masa yang akan datang semua program kegiatan harus terlaksana secara rinci, terpadu saling mendukung antara program yang satu dengan program yang lainnya, serta terdeteksi dengan jelas bahkan harus sejalan dengan arah kebijakan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.
Diakhir sambutannya, Bupati Poso mengharapkan kepada seluruh kepala dinas, badan, kantor bagian dan kepala unit kerja lainnya, agar benar-benar memperhatikan semua aturan dan petunjuk tehnis Permendagri No. 59 tahun 2007 dan semua saran, usul, pendapat pihak dewan yang terhormat terutama dalam hal penggunaan anggaran yang harus sesuai dengan volume kerja yang ada dalam RKA masing-masing unit kerja dan ini merupakan hal yang sangat penting karena bagaimanapun juga keberhasilan seorang pimpinan unit antara lain ditentukan dari kemampuan menggunakan anggaran dengan volume kerja yang optimal serta menyentuh kebutuhan masyarakat luas dan bukan justru sebaliknya hanya sekedar menghabiskan anggaran tanpa arah yang jelas terukur, lakukanlah yang terbaik bagi poso kedepan.
Dan acara dilanjutkan dengan penyerahan Produk dewan yang diserahkan langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Poso Ir. Jani W. V. Mamuaja kepada Wakil Bupati Poso Abd. Muthalib Rimi, SH.MH.
Ribuan Orang Jalan Santai Di Pinggir Danau Poso
Poso – Ribuan manusia lakukan jalan santai sambil mengantongi kotoran yang berhamburan dijalan sepanjang rute seuasi dilepas oleh Bupati Poso Drs. Piet Inkiriwang, MM yang bertempat dipanggung utama lokasi Festival Danau Poso (FDP) Tentena Kecamatan Pamona Utara, Selasa 17 November 2009.
Bupati Poso Drs. Piet Inkiriwang, MM dalam sambutannya mengatakan, pagi yang cerah ini adalah merupakan salah satu karunia Tuhan Yang Maha Esa (TYME) , dan tentu segala sesuatu yang telah diberikan kepada kita (Manusia) semua harus dijaga dengan baik dan di Syukuri, sebab tidak semua manusia didunia dapat menikmati serta melakukan hal yang sama seperti kegiatan yang akan kita jalankan di pagi hari ini.
Selain itu juga Bupati Poso mengatakan bahwa, kegiatan jalan santai ini adalah bagian dari program-program Pemerintah, oleh karena itu bentuk dari kegiatan semacam ini harus tetap didukung oleh masyarakat Poso secara keseluruhan dan yang paling utama oleh Dinas Kesehatan, sehingga jalan santai tetap menjadi komitmen bersama yang akan terus menjadi Hari Kesehatan Nasional.
Jalan santai bukan pula hanya dilakukan pada hari-hari Nasional saja, namun akan lebih baik jika dilakukan setiap hari atau minimal tiga (3) sampai dengan empat (4) hari dalam seminggu, meski santai berjalan namun kalau dilakukan setiap paginya pelan-pelan akan membuat jasmani kita menjadi sehat, semua dapat sehat dan pasti Negara pun akan kuat, Tandas Bupati Poso.
Lanjut Bupati Poso, diberbagi belahan Kecamatan yang ada di Kabupaten Poso telah menunjukan rasa persatuan dan kesatuan, mulai dari orang tua, Remaja, anak-anak sekolah bahkan sampai pada anak-anak dibawah umur sudah memperlihatkan suatu rasa kedamaian yang hangat yang terhimpun dalam sebuah Hari Kesehatan Nasional (HKN) secara bersama-sama sekaligus Memperingati Hari yang ke-45.
Dikesempatan yang sama Ketua Panitia Hari Kesehatan Nasional (HKN) Abdu Umar Apt M. Kes menyampaikan, dari tahun ketahun kegiatan semacam ini (Jalan Santai) yang dilakukan di Kabupaten Poso tidak begitu antusias, semua terlihat dari banyak dan sedikitnya jumblah orang yang ikut serta, namun hal yang sama semacamnya terjadi pada hari ini, akan tetapi sangat berbeda dari yang pernah ada, perbedaannya sangat jelas dan nampak sebab jalan santai yang dilakukan pada hari ni dapat mengumpulkan jumblah peserta hingga mencapai Tiga Ribu (3000,-) jiwa.
Ketua panitia juga menambahkan bahwa, program dalam memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-45 sengaja dibuat di Daerah Tentena Kecamatan Pamona Utara, sebab yang menjadi alasan utama sehingga dibuat di Tentena karena merupakan titik tengah dari berbagai Kecamatan- Kecamatan yang ada di Kabupaten Poso sekaligus memperkenalkan obyek Wisata dan juga sebagai tempat sarana pagelaran, kontes, bahkan seni tari-tarian adat Poso kepada Mancanegara.
Diakhir sambutan, Bupati Poso Drs. Piet Inkiriwang, MM menyampaikan isi pidatonya secara tegas bahwa, kepada semua masyarakat yang ada tetaplah dan terus bangkit dari keterpurukan, karena berusaha untuk maju berarti telah mengukir Poso kedepan menjadi Kota yang bersih, sehat, damai, sejahtera serta telah membantu masa depan kita semua dan anak cucu kita, oleh sebab itu janganlah pernah berputus asa karena hal itu adalah tanda orang yang tidak mau berfikir untuk maju, dan jika hal ini terjadi maka pasti kita semua yang harus bertanggung jawab.
Bupati Poso Drs. Piet Inkiriwang, MM dalam sambutannya mengatakan, pagi yang cerah ini adalah merupakan salah satu karunia Tuhan Yang Maha Esa (TYME) , dan tentu segala sesuatu yang telah diberikan kepada kita (Manusia) semua harus dijaga dengan baik dan di Syukuri, sebab tidak semua manusia didunia dapat menikmati serta melakukan hal yang sama seperti kegiatan yang akan kita jalankan di pagi hari ini.
Selain itu juga Bupati Poso mengatakan bahwa, kegiatan jalan santai ini adalah bagian dari program-program Pemerintah, oleh karena itu bentuk dari kegiatan semacam ini harus tetap didukung oleh masyarakat Poso secara keseluruhan dan yang paling utama oleh Dinas Kesehatan, sehingga jalan santai tetap menjadi komitmen bersama yang akan terus menjadi Hari Kesehatan Nasional.
Jalan santai bukan pula hanya dilakukan pada hari-hari Nasional saja, namun akan lebih baik jika dilakukan setiap hari atau minimal tiga (3) sampai dengan empat (4) hari dalam seminggu, meski santai berjalan namun kalau dilakukan setiap paginya pelan-pelan akan membuat jasmani kita menjadi sehat, semua dapat sehat dan pasti Negara pun akan kuat, Tandas Bupati Poso.
Lanjut Bupati Poso, diberbagi belahan Kecamatan yang ada di Kabupaten Poso telah menunjukan rasa persatuan dan kesatuan, mulai dari orang tua, Remaja, anak-anak sekolah bahkan sampai pada anak-anak dibawah umur sudah memperlihatkan suatu rasa kedamaian yang hangat yang terhimpun dalam sebuah Hari Kesehatan Nasional (HKN) secara bersama-sama sekaligus Memperingati Hari yang ke-45.
Dikesempatan yang sama Ketua Panitia Hari Kesehatan Nasional (HKN) Abdu Umar Apt M. Kes menyampaikan, dari tahun ketahun kegiatan semacam ini (Jalan Santai) yang dilakukan di Kabupaten Poso tidak begitu antusias, semua terlihat dari banyak dan sedikitnya jumblah orang yang ikut serta, namun hal yang sama semacamnya terjadi pada hari ini, akan tetapi sangat berbeda dari yang pernah ada, perbedaannya sangat jelas dan nampak sebab jalan santai yang dilakukan pada hari ni dapat mengumpulkan jumblah peserta hingga mencapai Tiga Ribu (3000,-) jiwa.
Ketua panitia juga menambahkan bahwa, program dalam memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-45 sengaja dibuat di Daerah Tentena Kecamatan Pamona Utara, sebab yang menjadi alasan utama sehingga dibuat di Tentena karena merupakan titik tengah dari berbagai Kecamatan- Kecamatan yang ada di Kabupaten Poso sekaligus memperkenalkan obyek Wisata dan juga sebagai tempat sarana pagelaran, kontes, bahkan seni tari-tarian adat Poso kepada Mancanegara.
Diakhir sambutan, Bupati Poso Drs. Piet Inkiriwang, MM menyampaikan isi pidatonya secara tegas bahwa, kepada semua masyarakat yang ada tetaplah dan terus bangkit dari keterpurukan, karena berusaha untuk maju berarti telah mengukir Poso kedepan menjadi Kota yang bersih, sehat, damai, sejahtera serta telah membantu masa depan kita semua dan anak cucu kita, oleh sebab itu janganlah pernah berputus asa karena hal itu adalah tanda orang yang tidak mau berfikir untuk maju, dan jika hal ini terjadi maka pasti kita semua yang harus bertanggung jawab.
Rakor Dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Pemilu Pilkada 2010
Poso –Bupati Poso Drs. Piet Inkiriwang,MM diwakili Asisten Administrasi Umum Drs.S.Songgo membuka Rapat Koordinasi Dalam rangka Persiapan Pelaksanaan Pilkada tahun 2010 Bersama KPU Kab.Poso, dan sejumlah Instansi-Instansi yang terkait. Kegiatan tersebut bertempat Di ruang Pogombo Kantor Bupati Poso, Senin 16 November 2009.
Rapat Koordinasi (rakor) tersebut Dihadiri Ketua KPU Kab.Poso Iskandar Lamuka, dan sejumlah Instansi terkait, serta undangan lainnya.
Asisten Administrasi Umum Drs.S.Songgo dalam Arahannya menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini diadakan untuk menyamakan langkah kita dalam persiapan pelaksanaan Pemilu Pilkada 2010. Ini dimaksudkan agar seluruh Instansi yang terkait dalam persiapan perlaksanaan Pilkada Pemilu ini nantinya seiring sejalan dalam melaksanakan tugas yang diberikan demi lancarnya proses ataupun persiapan-persiapan pelaksanaan Pilkada nantinya. Dengan harapan Pelaksanaan Pilkada dapat berjalan dengan sukses.
Untuk itu Rapat Koordinasi ini sangat penting, baik dari segi materi, berupa jadwal-jadwal yang telah ditetapkan, berbagai bentuk persiapannya, maupun pada pendanaan.untuk itu melalui rapat koordinasi ini dimungkinkan dari kita semua agar dapat bekerja sama dengan baik dalam mempersiapkan segala sesuatu untuk pelaksanaan Pilkada.
Diakhir arahannya, Drs.S.Songgo mengharapkan bahwa rapat koordinasi ini perlu secara kontinyu dilaksanakan, dalam arti melalui Rapat koordinasi seperti ini, akan memudahkan kita untuk dapat mengatasi berbagai hambatan yang terjadi, dengan secara bersama-sama dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilu Pilkada tahun 2010. Persiapan yang matang dengan dilaksanakan secara bersama memudahkan kita untuk menyelesaikan pekerjaan yang diemban. Mencoba untuk belajar dari pengalaman-pengalaman yang lalu, berbagai kendala sudah dapat diantisipasi, dan mencoba untuk memperbaharui menjadi lebih baik lagi, lebih siap lagi, agar Pelaksanaan Pemilu Pilkada 2010 dapat berjalan dengan baik.
Sementara itu, Ketua KPU Kab.Poso Iskandar Lamuka dalam rapat tersebut memaparkan bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso nomor 1 tahun 2009 tentang tahapan program dan jadwal pelaksanaan pemilihan umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Poso tahun 2010. pada pasal 1 : kegiatan penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Poso meliputi masa Persiapan, Tahap pelaksanaan, dan penyelesaian.
Untuk itu, tentu Pelaksanaan Pemilu Pilkada ini tidaklah mudah,perlu adanya kerja sama dengan instansi yang terkait, dan melakukan koordinasi yang baik dalam mempersiapkan sedinii mungkin berbagai bentuk persiapan untuk Pelaksanakaan Pemilu Pilkada kedepan nantinya. Baik itu pada tahapan persiapan yang bersifat internal disemua Instansi, maupun menyiapkan berbagai bentuk Regulasi secara tehnis yang berkaitan dengan persiapan tersebut.
Ketiga tahapan tersebut yang akan dilalui nantinya, tentu banyak sekali tahapan-tahapan yang harus disiapkan,yang merupakan tugas kita secara bersama-sama saling berkoordinasi yang disuaikan dengan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing, dan merupakan kewajiban kita untuk menyukseskan Pemilu Pilkada 2010.
Rapat Koordinasi (rakor) tersebut Dihadiri Ketua KPU Kab.Poso Iskandar Lamuka, dan sejumlah Instansi terkait, serta undangan lainnya.
Asisten Administrasi Umum Drs.S.Songgo dalam Arahannya menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini diadakan untuk menyamakan langkah kita dalam persiapan pelaksanaan Pemilu Pilkada 2010. Ini dimaksudkan agar seluruh Instansi yang terkait dalam persiapan perlaksanaan Pilkada Pemilu ini nantinya seiring sejalan dalam melaksanakan tugas yang diberikan demi lancarnya proses ataupun persiapan-persiapan pelaksanaan Pilkada nantinya. Dengan harapan Pelaksanaan Pilkada dapat berjalan dengan sukses.
Untuk itu Rapat Koordinasi ini sangat penting, baik dari segi materi, berupa jadwal-jadwal yang telah ditetapkan, berbagai bentuk persiapannya, maupun pada pendanaan.untuk itu melalui rapat koordinasi ini dimungkinkan dari kita semua agar dapat bekerja sama dengan baik dalam mempersiapkan segala sesuatu untuk pelaksanaan Pilkada.
Diakhir arahannya, Drs.S.Songgo mengharapkan bahwa rapat koordinasi ini perlu secara kontinyu dilaksanakan, dalam arti melalui Rapat koordinasi seperti ini, akan memudahkan kita untuk dapat mengatasi berbagai hambatan yang terjadi, dengan secara bersama-sama dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilu Pilkada tahun 2010. Persiapan yang matang dengan dilaksanakan secara bersama memudahkan kita untuk menyelesaikan pekerjaan yang diemban. Mencoba untuk belajar dari pengalaman-pengalaman yang lalu, berbagai kendala sudah dapat diantisipasi, dan mencoba untuk memperbaharui menjadi lebih baik lagi, lebih siap lagi, agar Pelaksanaan Pemilu Pilkada 2010 dapat berjalan dengan baik.
Sementara itu, Ketua KPU Kab.Poso Iskandar Lamuka dalam rapat tersebut memaparkan bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso nomor 1 tahun 2009 tentang tahapan program dan jadwal pelaksanaan pemilihan umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Poso tahun 2010. pada pasal 1 : kegiatan penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Poso meliputi masa Persiapan, Tahap pelaksanaan, dan penyelesaian.
Untuk itu, tentu Pelaksanaan Pemilu Pilkada ini tidaklah mudah,perlu adanya kerja sama dengan instansi yang terkait, dan melakukan koordinasi yang baik dalam mempersiapkan sedinii mungkin berbagai bentuk persiapan untuk Pelaksanakaan Pemilu Pilkada kedepan nantinya. Baik itu pada tahapan persiapan yang bersifat internal disemua Instansi, maupun menyiapkan berbagai bentuk Regulasi secara tehnis yang berkaitan dengan persiapan tersebut.
Ketiga tahapan tersebut yang akan dilalui nantinya, tentu banyak sekali tahapan-tahapan yang harus disiapkan,yang merupakan tugas kita secara bersama-sama saling berkoordinasi yang disuaikan dengan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing, dan merupakan kewajiban kita untuk menyukseskan Pemilu Pilkada 2010.
Pertemuan DPRD Provinsi Dengan Pejabat Pemda Poso
Poso – Kunjungan kerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah ke Kabupaten Poso dalam rangka untuk mempersiapkan RAPBD ke penetapan APBD tahun anggaran 2010, berlangsung di ruang Pogombo Kantor Bupati Poso, Selasa 17 November 2009.
Pertemuan antara ke empat anggota dewan Provinsi Sulteng, yaitu Henri Kawulur (Wakil Ketua I), HB Toripalu (Ketua Komisi I), As’ad Lawali (Ketua Komisi II) dan Drs. S.Pelima (Ketua Komisi III), dengan para seluruh pejabat Pemkab Poso dalam bentuk sharring bertujuan untuk membahas hal-hal yang menyangkut dengan program-program pemerintah daerah kedepan melalui pembangunan berupa infrastruktur maupun apa saja yang menjadi asset-aset pemerintah provinsi (Pemprov) dan pemerintah daerah kabupaten Poso yang perlu dibenahi di tahun 2010.
Wakil Bupati Poso Abdul Muthalib Rimi,SH,MH mengatakan, ada beberapa hal-hal yang menonjol sehubungan dengan bantuan Pemprov ke Pemda Poso diantaranya, bantuan pemerintah provinsi melalui beberapa pedesaan yang ada di Kabupaten Poso. “Adapun yang menjadi asset-asset daerah yang perlu menjadi perhatian Pemprov yaitu irigasi di Puna, balai benih ikan di Tonusu, dan pembangunan infrastruktur yang menjadi bagian dari Pemda Poso,” harap Wabup.
“Begitu juga dengan ruas-ruas jalan Poso – Tentena, Sangginora - Napu dan Tonusu – Gintu agar lebih menjadi perhatian Pemprov dan DPRD Provinsi Sulteng. Dan untuk lokasi FDP agar bisa diserahkan pengelolaan sepenuhnya ke Pemda Poso,” pinta Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Poso Drs. Lambang Bamonturu mengutip pesan Bupati Poso Drs. Piet Inkiriwang,MM.
Olehnya melalui beberapa usulan dari Pemda Poso yang menjadi masukan buat Pemprov Sulteng dan DPRD Provinsi, kata Henri Kawulur, “Mudah-mudahan ini bisa terealisasi sehingga segala macam bentuk usulan maupun masukan bisa terakomodir pada RAPBD ke penetapan APBD tahun anggaran 2010,” jelasnya.
Keempat anggota dewan provinsi Sulteng yang menangani wilayah Poso, Morowali dan Tojo Una-Una ini diterima langsung oleh Wakil Bupati Poso Abd.Muthalib Rimi,SH,MH, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Poso Drs. Lambang Bamonturu, dan Asisten Administrasi Umum Setdakab Poso Drs. Sinsigus Songgo.
Pertemuan antara ke empat anggota dewan Provinsi Sulteng, yaitu Henri Kawulur (Wakil Ketua I), HB Toripalu (Ketua Komisi I), As’ad Lawali (Ketua Komisi II) dan Drs. S.Pelima (Ketua Komisi III), dengan para seluruh pejabat Pemkab Poso dalam bentuk sharring bertujuan untuk membahas hal-hal yang menyangkut dengan program-program pemerintah daerah kedepan melalui pembangunan berupa infrastruktur maupun apa saja yang menjadi asset-aset pemerintah provinsi (Pemprov) dan pemerintah daerah kabupaten Poso yang perlu dibenahi di tahun 2010.
Wakil Bupati Poso Abdul Muthalib Rimi,SH,MH mengatakan, ada beberapa hal-hal yang menonjol sehubungan dengan bantuan Pemprov ke Pemda Poso diantaranya, bantuan pemerintah provinsi melalui beberapa pedesaan yang ada di Kabupaten Poso. “Adapun yang menjadi asset-asset daerah yang perlu menjadi perhatian Pemprov yaitu irigasi di Puna, balai benih ikan di Tonusu, dan pembangunan infrastruktur yang menjadi bagian dari Pemda Poso,” harap Wabup.
“Begitu juga dengan ruas-ruas jalan Poso – Tentena, Sangginora - Napu dan Tonusu – Gintu agar lebih menjadi perhatian Pemprov dan DPRD Provinsi Sulteng. Dan untuk lokasi FDP agar bisa diserahkan pengelolaan sepenuhnya ke Pemda Poso,” pinta Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Poso Drs. Lambang Bamonturu mengutip pesan Bupati Poso Drs. Piet Inkiriwang,MM.
Olehnya melalui beberapa usulan dari Pemda Poso yang menjadi masukan buat Pemprov Sulteng dan DPRD Provinsi, kata Henri Kawulur, “Mudah-mudahan ini bisa terealisasi sehingga segala macam bentuk usulan maupun masukan bisa terakomodir pada RAPBD ke penetapan APBD tahun anggaran 2010,” jelasnya.
Keempat anggota dewan provinsi Sulteng yang menangani wilayah Poso, Morowali dan Tojo Una-Una ini diterima langsung oleh Wakil Bupati Poso Abd.Muthalib Rimi,SH,MH, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Poso Drs. Lambang Bamonturu, dan Asisten Administrasi Umum Setdakab Poso Drs. Sinsigus Songgo.
Pertemuan Dewan Ketahanan Pangan Poso
Poso – Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, bahwa ketahanan pangan adalah terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman merata dan terjangkau. Indikator ketahanan pangan yang mencakup tiga aspek penting yaitu, ketersediaan, dimana tersedia pangan cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik mutu dan keamanannya. Distribusi, pasokan pangan dapat menjangkau seluruh wilayah dengan harga stabil dan terjangkau. Dan konsumsi, dapat mengakses pangan yang cukup dan mampu mengelola konsumsi sesuai gizi dan kesehatan.
Olehnya itu, saat pembukaan pertemuan dewan ketahanan pangan (DKP) kabupaten Poso, Bupati Poso Drs. Piet Inkiriwang,MM yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Poso Drs. Lambang Bamonturu mengatakan, pada akhir pertemuan pangan dunia tahun 2000 para pemimpin dunia dan pejabat pemerintah lainnya dari 182 negara dengan suara bulat telah menyetujui deklarasi, yang dikenal dengan milenium development goalds (MDGs). Dimana isinya, memperbaharui komitmen untuk mengurangi setengah jumlah orang kelaparan didunia pada tahun 2015. “Di kabupaten Poso implementasi kesepakatan dewan ketahanan pangan tersebut telah terlaksana dengan baik, hal itu ditandai menurunnya jumlah penduduk miskin lebih kurang 35 % tahun 2005 menjadi 29,28% tahun 2008 (rata-rata menurun 1,5 % pertahun),” terangnya dalam sambutan Bupati Poso.
Masih dikatakannya, “Tahun 2008 lalu daerah kita (Poso) mengalami surflus beras kurang lebih 30.000 ton, sehingga Bulog Devisi Regional 1 Poso dapat membeli beras lokal untuk memenuhi kebutuhan bantuan raskin di kabupaten Poso, Touna dan Morowali, yang sampai saat ini sudah lebih 7000 ton beras dibeli dari petani di kabupaten Poso. Sehingga peningkatan kualitas konsumsi pangan tahun 2008 telah mencapai poin 83,9 dengan tingkat konsumsi beras menurun dari 130 gram perkapita pertahun menjadi 112,3 kilogram perkapita pertahun,” jelasnya.
“Angka kecukupan gizi energi mencapai 2.150 kilo kalori perkapita perhari (107,3%), sedangkan angka kecukupan protein mencapai 59 gram perkapita perhari ( 113,5 %),” ungkap Drs. Lambang Bamonturu saat membuka kegiatan pertemuan dewan ketahana pangan, di gedung PGRI Poso, Senin (16/11).
Diakhir sambutannya, Ia mengharapkan, agar momentum pertemuan dewan ketahahan pangan ini dijadikan untuk mencari solusi dari berbagai masalah yang berkaitan dengan upaya peningkatan ketahanan pangan ditengah-tengah masyarakat.
“Sebagaimana tujuan kegiatan ini diharapkan kepada instansi terkait, jadikan kesempatan ini untuk menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan masalah ketahanan pangan, gizi dan kesehatan, serta lebih mensikronisasikannya. Terbukti juga beberapa waktu lalu Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Poso telah menerima penghargaan dari pemerintah pusat dalam hal pangan,” tambah Kaban Ketahanan Pangan Poso Munawir,SP,MM.
Sementara dalam laporan Ketua Panitia Penyelenggara Murniati Putosi,SP,M.Si, menyampaikan, kegiatan pertemuan DKP tahun 2009 yang diselenggarakan Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Poso, berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) nomor 093/1415/DPA/2009 tahun anggaran 2009, dan keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Poso nomor 425/Kpts/XI/2009/BKP.
Adapun peserta pertemuan DKP yang berjumlah 100 orang adalah para pimpinan instansi terkait, TP PKK Kabupaten, para Camat, Kepala Puskesmas, dan Kepala BKP3 kecamatan se Kabupaten Poso, yang bermaksud untuk memperoleh gambaran ketersediaan distribusi dan konsumsi pangan di Kabupaten Poso sampai dengan bulan Oktober 2009, dan terlaksananya koordinasi dalam rangka antisipasi kerawanan pangan hingga di tingkat lapangan.
Olehnya itu, saat pembukaan pertemuan dewan ketahanan pangan (DKP) kabupaten Poso, Bupati Poso Drs. Piet Inkiriwang,MM yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Poso Drs. Lambang Bamonturu mengatakan, pada akhir pertemuan pangan dunia tahun 2000 para pemimpin dunia dan pejabat pemerintah lainnya dari 182 negara dengan suara bulat telah menyetujui deklarasi, yang dikenal dengan milenium development goalds (MDGs). Dimana isinya, memperbaharui komitmen untuk mengurangi setengah jumlah orang kelaparan didunia pada tahun 2015. “Di kabupaten Poso implementasi kesepakatan dewan ketahanan pangan tersebut telah terlaksana dengan baik, hal itu ditandai menurunnya jumlah penduduk miskin lebih kurang 35 % tahun 2005 menjadi 29,28% tahun 2008 (rata-rata menurun 1,5 % pertahun),” terangnya dalam sambutan Bupati Poso.
Masih dikatakannya, “Tahun 2008 lalu daerah kita (Poso) mengalami surflus beras kurang lebih 30.000 ton, sehingga Bulog Devisi Regional 1 Poso dapat membeli beras lokal untuk memenuhi kebutuhan bantuan raskin di kabupaten Poso, Touna dan Morowali, yang sampai saat ini sudah lebih 7000 ton beras dibeli dari petani di kabupaten Poso. Sehingga peningkatan kualitas konsumsi pangan tahun 2008 telah mencapai poin 83,9 dengan tingkat konsumsi beras menurun dari 130 gram perkapita pertahun menjadi 112,3 kilogram perkapita pertahun,” jelasnya.
“Angka kecukupan gizi energi mencapai 2.150 kilo kalori perkapita perhari (107,3%), sedangkan angka kecukupan protein mencapai 59 gram perkapita perhari ( 113,5 %),” ungkap Drs. Lambang Bamonturu saat membuka kegiatan pertemuan dewan ketahana pangan, di gedung PGRI Poso, Senin (16/11).
Diakhir sambutannya, Ia mengharapkan, agar momentum pertemuan dewan ketahahan pangan ini dijadikan untuk mencari solusi dari berbagai masalah yang berkaitan dengan upaya peningkatan ketahanan pangan ditengah-tengah masyarakat.
“Sebagaimana tujuan kegiatan ini diharapkan kepada instansi terkait, jadikan kesempatan ini untuk menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan masalah ketahanan pangan, gizi dan kesehatan, serta lebih mensikronisasikannya. Terbukti juga beberapa waktu lalu Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Poso telah menerima penghargaan dari pemerintah pusat dalam hal pangan,” tambah Kaban Ketahanan Pangan Poso Munawir,SP,MM.
Sementara dalam laporan Ketua Panitia Penyelenggara Murniati Putosi,SP,M.Si, menyampaikan, kegiatan pertemuan DKP tahun 2009 yang diselenggarakan Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Poso, berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) nomor 093/1415/DPA/2009 tahun anggaran 2009, dan keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Poso nomor 425/Kpts/XI/2009/BKP.
Adapun peserta pertemuan DKP yang berjumlah 100 orang adalah para pimpinan instansi terkait, TP PKK Kabupaten, para Camat, Kepala Puskesmas, dan Kepala BKP3 kecamatan se Kabupaten Poso, yang bermaksud untuk memperoleh gambaran ketersediaan distribusi dan konsumsi pangan di Kabupaten Poso sampai dengan bulan Oktober 2009, dan terlaksananya koordinasi dalam rangka antisipasi kerawanan pangan hingga di tingkat lapangan.
Pengarusutamaan Gender dan Vocal Point PUG Poso 2009
Poso – Rapat koordinasi (rakor) yang berlangsung di ruang Pogombo Kantor Bupati Poso, yang mengangkat topik pengarustamaan gender dan vocal point PUG Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2009, dibuka resmi Bupati Poso yang diwakili Kepala Inspektorat Kabupaten Poso Anthony H.Tadjongga,BSc,S.Sos, Jum’at (13/11).
Kegiatan yang digelar Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (KB) bermaksud sebagai pemberian informasi kepada seluruh SKPD tentang pengarusutamaan gender (PUG) dan Vocal Point dari kementerian pemberdayaan perempuan republik indonesia . Dimana ini juga untuk menyatukan ide dan pemikiran kreatif dalam menyempurnakan kebijakan nasional tentang pembangunan pemberdayaan perempuan.
Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB, Dr. Asnah mengatakan, selama ini pendekatan pembangunan belum secara khusus dalam mempertimbangkan manfaat pembangunan secara adil terhadap perempuan dan laki-laki, sehingga hal tersebut turut memberi kontribusi terhadap timbulnya ketidaksetaraan dan ketidakadilan jender yang dikenal dengan kesenjangan jender (Gender Gap) yang pada gilirannya menimbulkan permasalahan jender (Gender Issues).
“Dilihat tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan hanya mencapai 43,5% dibandingkan dengan TPAK kaum pria yang mencapai 72,6%, begitu pula keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif mencapai 9,8 % pada tahun 1999 sementara untuk kabupaten Poso pada tahun 2009 minus (0%). Untuk pejabat struktural eselon I, II, dan III dalam lembaga eksekutif baru mencapai 7%,” terang Asnah dalam sambutannya.
Oleh karenanya, untuk memperkecil kesenjangan tersebut, kebijakan dan program pembangunan yang dikembangkan saat ini dan mendatang, harus mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pada seluruh kebijakan dan program pembangunan nasional. “Sementara kebutuhan-kebutuhan perempuan yang berkaitan dengan perubahan subordinasi perempuan terhadap laki-laki seperti, perubahan dalam pembagian peran, kerja, serta kekuasaan dan kontrol terhadap sumber daya sebagaimana yang tertuang dalam strategis gender,” jelasnya.
Sementara dalam arahannya Kepala Inspektorat, Anthony Tadjongga, mengatakan, bahwa peranan gender sangatlah dibutuhkan dalam pembangunan, karena jumlah penduduk yang mencapai 50% adalah perempuan, yang tak lain pendukung utama dari pada pembangunan. “Persamaan hak dan kewajiban bagi para gender harus ada kesamaan, karena gender juga mempunyai peran dalam keberhasilan suatu pembangunan,” ungkapnya.
Ditambahkannya, dalam program kerja Pemda Poso yang berkejasama dengan lembaga pemberdayaan masyarakat, dimana Pemda telah memprogramkan kurang lebih 500 tenaga-tenaga muda yang potensial untuk dilatih di Malino yang nantinya dapat melaksanakan kegiatan home industri yang dapat mengelola seperti jagung, pisang, keripik, dan lainnya. Ini nantinya dapat juga merubah kehidupan manusia dalam kesetaraan gender.
Sebagai harapannya, mudah-mudahan kabupaten Poso kedepan bakal dan dapat muncul srikandi-srikandi yang terampil dan mandiri untuk membangun dalam kemajuan Poso dikemudian hari
Kegiatan yang digelar Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (KB) bermaksud sebagai pemberian informasi kepada seluruh SKPD tentang pengarusutamaan gender (PUG) dan Vocal Point dari kementerian pemberdayaan perempuan republik indonesia . Dimana ini juga untuk menyatukan ide dan pemikiran kreatif dalam menyempurnakan kebijakan nasional tentang pembangunan pemberdayaan perempuan.
Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB, Dr. Asnah mengatakan, selama ini pendekatan pembangunan belum secara khusus dalam mempertimbangkan manfaat pembangunan secara adil terhadap perempuan dan laki-laki, sehingga hal tersebut turut memberi kontribusi terhadap timbulnya ketidaksetaraan dan ketidakadilan jender yang dikenal dengan kesenjangan jender (Gender Gap) yang pada gilirannya menimbulkan permasalahan jender (Gender Issues).
“Dilihat tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan hanya mencapai 43,5% dibandingkan dengan TPAK kaum pria yang mencapai 72,6%, begitu pula keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif mencapai 9,8 % pada tahun 1999 sementara untuk kabupaten Poso pada tahun 2009 minus (0%). Untuk pejabat struktural eselon I, II, dan III dalam lembaga eksekutif baru mencapai 7%,” terang Asnah dalam sambutannya.
Oleh karenanya, untuk memperkecil kesenjangan tersebut, kebijakan dan program pembangunan yang dikembangkan saat ini dan mendatang, harus mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pada seluruh kebijakan dan program pembangunan nasional. “Sementara kebutuhan-kebutuhan perempuan yang berkaitan dengan perubahan subordinasi perempuan terhadap laki-laki seperti, perubahan dalam pembagian peran, kerja, serta kekuasaan dan kontrol terhadap sumber daya sebagaimana yang tertuang dalam strategis gender,” jelasnya.
Sementara dalam arahannya Kepala Inspektorat, Anthony Tadjongga, mengatakan, bahwa peranan gender sangatlah dibutuhkan dalam pembangunan, karena jumlah penduduk yang mencapai 50% adalah perempuan, yang tak lain pendukung utama dari pada pembangunan. “Persamaan hak dan kewajiban bagi para gender harus ada kesamaan, karena gender juga mempunyai peran dalam keberhasilan suatu pembangunan,” ungkapnya.
Ditambahkannya, dalam program kerja Pemda Poso yang berkejasama dengan lembaga pemberdayaan masyarakat, dimana Pemda telah memprogramkan kurang lebih 500 tenaga-tenaga muda yang potensial untuk dilatih di Malino yang nantinya dapat melaksanakan kegiatan home industri yang dapat mengelola seperti jagung, pisang, keripik, dan lainnya. Ini nantinya dapat juga merubah kehidupan manusia dalam kesetaraan gender.
Sebagai harapannya, mudah-mudahan kabupaten Poso kedepan bakal dan dapat muncul srikandi-srikandi yang terampil dan mandiri untuk membangun dalam kemajuan Poso dikemudian hari
Operasi Bibir Sumbing dan Katarak Di Poso
Poso – Dandim 1307 Poso Letkol Inf. Suwanto SIP beserta seluruh jajarannya mengadakan kegiatan sosial, yakni operasi Bibir sumbing dan operasi katarak dalam wilayah Kabupaten Poso, Kamis, 12 November 2009.
Kegiatan sosial ini merupakan rangkaian dari HUT TNI ,yang mana sebelumnya telah diadakan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Adapun jumlah para peserta operasi Bibir Sumbing dan Katarak untuk wilayah kabupaten Poso sebanyak 7 orang.
KODIM 1307 yang mempunyai 3 wilayah, Kabupaten Morowali, Kabupaten Tojo Una-Una, dan juga Kabupaten Poso, sampai saat ini para pasien untuk operasi bibir sumbing sebanyak 10 orang dan operasi Katarak sebanyak 1 orang.
Menurut Dandim 1307 Poso Letkol.Inf.Suwanto.SIP Kegiatan Sosial ini merupakan kerja sama dengan Yayasan Bunda Suci Jakarta. Untuk itu berapapun banyaknya penderita bibir sumbing, dan katarak akan dioperasi. Lebih dari 10 penderita, lebih baik lagi karena para penderita bibir sumbing dan katarak ini rencananya akan dibawa ke Rumah Sakit Khusus Bedah, Cinta Kasih cengkareng.
Sehubungan dengan itu, sesuai dengan Skep, bahwa beliau ditunjuk langsung sebagai Koordinator untuk Wilayah Sulawesi Tengah yang akan membawa penderita bibir sumbing dan katarak. Dengan jumlah keseluruhan untuk wilayah Sulawesi Tengah, yaitu 40 pasien bibir sumbing dan 50 katarak untuk dibawa ke Jakarta, pada tanggal 20 november, dengan menggunakan pesawat Hercules.
Untuk itu, hari ini (Kamis) bertempat di Kodim Poso, Dandim Poso menjelaskan kepada para perwira-perwira KODIM Poso, yang pada saat itupula dihadiri Kabag Humas Poso Amir Kiat,SH menyampaikan bahwa calon peserta operasi Bibir sumbing dan katarak ini ditujukan kepada keluarga miskin ataupun kurang mampu. Menutur Beliau, kegiatan ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk membantu sesama yang kurang mampu dan memerlukan bantuan.Hal ini merupakan Ibadah sekaligus membantu masyarakat Kabupaten Poso pada Khususnya dan Masyarakat Sulawesi Tengah Pada Umumnya
Ditambahkan juga bahwa Jajaran Kodim Poso sangat peka terhadap masalah sosial, dan berkewajiban untuk membantu meringankan beban. Disamping itu juga seperti masalah sosial lainnya seperti Bencana Alam. Bahkan belum lama ini Jajaran Kodim Poso telah mengutus Pelari 10 km asal tagolu kecamatan lage, bernama Ade Putra untuk mengikuti Lomba Lari 10 Km di tingkat Provinsi.
Kegiatan sosial ini merupakan rangkaian dari HUT TNI ,yang mana sebelumnya telah diadakan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Adapun jumlah para peserta operasi Bibir Sumbing dan Katarak untuk wilayah kabupaten Poso sebanyak 7 orang.
KODIM 1307 yang mempunyai 3 wilayah, Kabupaten Morowali, Kabupaten Tojo Una-Una, dan juga Kabupaten Poso, sampai saat ini para pasien untuk operasi bibir sumbing sebanyak 10 orang dan operasi Katarak sebanyak 1 orang.
Menurut Dandim 1307 Poso Letkol.Inf.Suwanto.SIP Kegiatan Sosial ini merupakan kerja sama dengan Yayasan Bunda Suci Jakarta. Untuk itu berapapun banyaknya penderita bibir sumbing, dan katarak akan dioperasi. Lebih dari 10 penderita, lebih baik lagi karena para penderita bibir sumbing dan katarak ini rencananya akan dibawa ke Rumah Sakit Khusus Bedah, Cinta Kasih cengkareng.
Sehubungan dengan itu, sesuai dengan Skep, bahwa beliau ditunjuk langsung sebagai Koordinator untuk Wilayah Sulawesi Tengah yang akan membawa penderita bibir sumbing dan katarak. Dengan jumlah keseluruhan untuk wilayah Sulawesi Tengah, yaitu 40 pasien bibir sumbing dan 50 katarak untuk dibawa ke Jakarta, pada tanggal 20 november, dengan menggunakan pesawat Hercules.
Untuk itu, hari ini (Kamis) bertempat di Kodim Poso, Dandim Poso menjelaskan kepada para perwira-perwira KODIM Poso, yang pada saat itupula dihadiri Kabag Humas Poso Amir Kiat,SH menyampaikan bahwa calon peserta operasi Bibir sumbing dan katarak ini ditujukan kepada keluarga miskin ataupun kurang mampu. Menutur Beliau, kegiatan ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk membantu sesama yang kurang mampu dan memerlukan bantuan.Hal ini merupakan Ibadah sekaligus membantu masyarakat Kabupaten Poso pada Khususnya dan Masyarakat Sulawesi Tengah Pada Umumnya
Ditambahkan juga bahwa Jajaran Kodim Poso sangat peka terhadap masalah sosial, dan berkewajiban untuk membantu meringankan beban. Disamping itu juga seperti masalah sosial lainnya seperti Bencana Alam. Bahkan belum lama ini Jajaran Kodim Poso telah mengutus Pelari 10 km asal tagolu kecamatan lage, bernama Ade Putra untuk mengikuti Lomba Lari 10 Km di tingkat Provinsi.
Langganan:
Postingan (Atom)