Penutupan Seminar Akhir Rencana Induk Sistim Proteksi Kebakaran Kab.Poso

 Poso – Bupati Poso Drs.Piet Inkiriwang,MM yang diwakili Inspektur Inspektorat Kab.Poso Antony.H. Tajongga, S.sos menutup secara resmi Seminar akhir penyusunan rencana induk sistim proteksi kebakaran ( RISPK ) kabupaten poso, di gedung aula kantor Bappeda poso, 7 Oktober 2010.

Kegiatan yang berlangsung selama satu hari tersebut, merupakan seminar lanjutan sekaligus  mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang telah dilaksanakan oleh PT. Timur Consultan (Management, Planing, Architecture, and Engineering).

         Bupati poso dalam sambutanya disampaikan Inspektur Inspektorat Kabupaten poso Antony . H. Tajongga, S.sos menyampaikan bahwa Perencanaan pencegahan kebakaran menjadi issu – issu Nasional, tentang bagaimana program dan rescue ( penyelamatan) baik pada tingkat pusat dan lokal maka dilaksanakan seminar untuk membahas tentang penyusunan rencana induk system proteksi kebakaran, dalam rangka pengembangan wawasan dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat beserta stakeholder yang ada di daerah dan kota.

         Dalam sambutannya Bupati poso mengharapkan bahwa dengan adanya seminar ini dalam rangka pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi penyusunan rencana induk proteksi kebakaran di kabupaten poso akan lebih memberi pemahaman sekaligus pedoman bagi kita semua serta seluruh lapisan masyarakat dalam rangka mewujudkan keselamatan dan keamanan terhadap bahaya kebakaran melalui melalui analisis resiko kebakaran, serta dapat juga ,meningkatkan kesiap siagaan keberdayaan masyarakat, pengelolah bangunan, serta dinas terkait dalam rangka mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran serta bencana lainnya.

         Mengakhiri sambutan bupati poso, Inspektur Inspektorat Kab.poso Antony.H. Tajongga, S,sos menhimbau, marilah kita bersama – sama menjaga infra struktur daerah kabupaten poso sehinggah terhindar dari bencana kebakaran, serta adanya koordinasi yang lebih mantap antara SKPD engan stakeholder, sehingga hasil seminar ini dapat di inplementasikan sesuai dengan harapan seluruh masyarakat tanah poso tercinta.

         Sebelumnya laporan ketua kerja penataan bangunan dan lingkungan ( PBL ) disampaikan oleh Kepala seksi bangunan bidang cipta karya dinas pekerjaan umum daerah propinsi sulawesi tengah Aryan Gafur ST, MSi, menyampaikan bahwa dalam upaya mengatasi terjadinya kebakaran membutuhkan manajemen sistem proteksi kebakaran, untuk itu telah diadakan program daerah yang akan direalisasikan dalam waktu dkat yaitu pembuatan pos – pos pemadam kebakaran di beberapa tempat yang strategis.

             Hadir dalam acara tersebut para pejabat dilingkungan daerah kab.poso, unsur muspida kab.poso, para tim ahli konsultan dari PT. Timur Konsultan,para peserta seminar, serta undangn lainnya

Perubahan APBD Di Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2010

Poso – Bertempat diruang rapat umum Siwagi Lemba Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Poso dilaksanakan Acara Pembukaan Rapat Paripurna II DPRD Kabupaten Poso dalam rangka Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2010, 06/10.

Rapat yang direncanakan akan berlangsung selama 14 hari kerja ini dipimpin langsung Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Poso  Ir. Jani W.V Mamuaja didampingi Wakil Ketua DPRD Suharto Kandar dan Sony L Kapito serta para Anggota DPRD Kabupaten Poso.

Acara diawali dengan penanda tanganan Nota Kesepakatan antara Pemda dan DPRD tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Proritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dilanjutkan dengan pengantar Ketua DPRD Kabupaten Poso Ir. Jani W.V Mamuaja yang mengatakan bahwa dalam masa persidangan Ke-II DPRD Kabupaten Poso akan membahas dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2010 dan 9 (Sembilan) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Poso lainnya. Kesembilan Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh pihak Eksekutif dan atas pengajuan Ranperda dimaksud, Pimpinan telah membentuk 3 (Tiga) panitia khusus yang telah melakukan Prapembahasan bersama Eksekutif secara intensif bahkan Pansus telah melakukan pertemuan dengan masyarakat guna mendapatkan masukan dalam penyempurnaan penyusunan Ranperda dimaksud. Sedangkan untuk Ranperda perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2010 telah diawali dengan pembahasan kebijakan umum Aggaran dan Prioritas Plafon Anggaran sementara oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Poso bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Poso.

Lanjut Ketua DPRD, perlu digaris bawahi yang menjadi perhatian bersama dalam pengelolaan Keuangan Daerah adalah berpedoman pada peraturan dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, supaya benar-benar seiring dengan harapan masyarakat Kabupaten poso dalam hal kita mempertanggung jawabkan hasil pengelolaan pertanggung jawaban Keuangan Daerah, sehingga dengan demikian apa yang menjadi kerinduan masyarakat dan kita semua sebagai Aparatur Pemerintahan dapat terlaksana dengan baik demi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang diinginkan.

Sementara itu Bupati Poso yang diwakili Wakil Bupati Ir.T.Samsuri, M.Si dalam Pengantar Nota Keuangan tentang perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2010 menyampaikan bahwa Atas nama Pemerintah Daerah dan pribadi menyampaikan suatu hal yang patut kita syukuri bahwa agenda pembahasan perubahan Anggaran 2010 ini dapat kita laksanakan walaupun banyaknya tugas dan tanggung jawab kita sebagai Abdi Negara, Abdi Bangsa dan Abdi Masyarakat, namun ini merupakan suatu wujud kepatuhan dan ketaatan kita terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta wujud tanggung jawab kita kepada masyarakat yang sangat membutuhkan pelayanan yang cepat, tanggap, tepat dan perhatian kita terutama untuk hal-hal yang menyangkut pemenuhan kebutuhan sebagai hak dasar rakyat demi kesejahteraan masyarakat yang kita cintai, oleh karena itu saya sangat mengharapkan kerja sama kita yang sinergis agar agenda pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 ini dapat berjalan lancar dan selesai sesuai jadwal sebagaimana yang sangat diharapkan bersama karena masyarakat sangat membutuhkan kepedulian atas segala upaya dan kerja keras kita semua.

Selain itu lanjut Bupati, perlu saya informasikan program dan kegiatan yang menjadi kekuatan perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Poso tahun 2010 sangat memberikan manfaat dan menyentuh langsung dan dapat dinikmati oleh masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu Dana PNPM Perdesaan sebesar Rp. 10.312.500.000,00 dan Percepatan Pembangunan Wilayah Perdesaan (PPWP) sebesar Rp.3000.000.000,00 yang tersebar di beberapa wilayah Kecamatan.

Ditambahkan pula sebagai Pimpinan di Daerah ini saya sangat mengharapkan kerja sama kita semua, pemangku kepentingan di Kabupaten Poso tercinta ini, mari kita ciptakan suasana yang sejuk dan kondusif dalam menghadapi dinamika perubahan yang begitu cepat, kita jauhkan issue-issue yang menyesatkan masyarakat, kita hindari konflik kepentingan sehingga Pembangunan berjalan sesuai rencana, terarah dan teritegrasi, roda perekonomian maupun investasi dapat tumbuh dan berkembang untuk menunjang stabilitas ekonomi, pemerataan Pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bermuara pada penentasan kemiskinan.

Diakhir Sambutannya, Bupati menyampaikan penjelasan umum tentang 9 (Sembilan) Rancangan Peraturan Daerah yang telah diajukan kepada Dewan yang terhormat berdasarkan Surat Bupati Nomor 180/2187/Hukum tanggal 23 Oktober 2009, Surat Bupati Nomor 180/2526/Hukum tanggal                                 30 November 2010 dan Surat Bupati Nomor 180/1079/2010 tanggal 29 April 2010 perihal penyampaian Raperda yaitu masing-masing :

1.    Perubahan nama Kecamatan Pamona Utara menjadi Kecamatan Puselemba.

2.    Pembentukan Kecamatan Pamona Utara di Wilayah Kabupaten Poso

3.    Pembentukan lembaga Kemasyarakatan di Desa / Kelurahan

4.    Perubahan pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 26 tahun 2008 tentang pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan perubahan status Desa menjadi Kelurahan

5.    Penyerahan urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Desa

6.    Izin Usaha Peternakan

7.    Irigasi

8.    Penyertaan modal kepada pihak ke Tiga

9.    Sistim perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Poso.

 Kesembilan Rancangan Peraturan Daerah tersebut diatas sesuai dengan mekanisme yang ada telah dilakukan pembahasan yang cukup intensif antara pihak Eksekutif dan Legislatif melalui panitia khusus Dewan.

Hadir pada rapat paripurna DPRD tersebut Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab Poso, Para Asisten, Para Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Bagian di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, serta para undangan lainnya

Bupati Poso Minta Database Honorer Yang Ril

Poso – Rapat SKPD bersama para Camat dipimpin langsung Bupati Poso Drs, Piet Inkiriwang, MM didampingi Wakil Bupati Poso Ir, T. Syamsuri, MSi, Sekab Poso Drs, Amdjad Lawasa, MM, Inspektur Poso Anthony H. Tadjongga, BSC, S.Sos, Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Drs, Lambang Bamonturu, Asisten Administrasi Umum Drs, Sin Songgo serta Kepala BKD Poso Drs, Jeferson Gaibu berlangsung di Torulemba Rujab Poso Sabtu, 02/10.
Rapat tersebut membicarakan hasil akhir evaluasi data base Tenaga Honorer Daerah Kabupaten Poso yang telah diumumkan beberapa hari yang lalu kepada masyarakat luas yang banyak mendapat sorotan.

Olehnya itu Bupati dalam arahannya menekankan kepada seluruh kepala SKPD dan para camat agar memberikan data honorer yang sebenarnya sesuai dengan SK honorer  yang ril dan asli bukan hasil  rekayasa, peniruan tanda tangan, perubahan spum gaji dan sebagainya.

Lanjutnya, bahwa tenaga honorer yang belum terakomodir dalam pengumumaman beberapa waktu yang lalu agar betul-betul diteliti karena banyaknya laporan yang mengatakan masih ada tenaga honorer yang telah mengabdi selama puluhan tahun tapi belum tercantum namanya dalam pengumuman data base tersebut

Bupati juga dalam kesempatan tersebut memberikan evaluasi terhadap kinerja para kepala SKPD dan para Camat yang dinilai masih kurang disiplin  dan tanggung-jawab selaku pimpinan SKPD Sehingga melalui kesempatan tersebut bupati mengingatkan agar para pimpinan tersebut membenahi diri menghadapi tantangan pekerjaan membangun kabupaten poso yang lebih maju lagi.

Wabup Poso Ir, T. Syamsuri selaku ketua verifikasi data base bentukan bupati menjelaskan bahwa data yang telah diverifikasi sebelumnya harus benar-benar  valid dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Wabup juga mengatakan hasil verifikasi data base tingkat kabupaten masih diseleksi di pusat olehnya sesuai harapan pimpinan daerah agar kepala skpd dan para camat perlu kehati-hatian dalam memberikan keterangan tertulis sekaitan dengan tenaga honorer karena akan mempersulit diri sendiri nantinya.

Inspektur Poso anthony H. Tadjongga, BSc, S.Sos menambahkan agar setiap permasalahan yang ada terutama pada data base meminta agar jangan melempar tanggungjawab kepada pimpinan sehingga dapat menjerumuskan pimpinan kedalam hal-hal yang kurang bagus.

Rapat yang berlangsung kurang lebih lima jam tersebut dihadiri seluruh Kepala SKPD dan para Camat serta UPTD Pendidikan se Kabupaten Poso.

Teleconfrence Perdana Bupati Poso bersama Pemerintah Kecamatan

Poso – Tepatnya setelah Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Bupati Poso Drs. Piet Inkiriwang,MM bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekertaris Daerah Kabupaten Poso Drs.Amdjad Lawasa,MM, serta para pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah mengadakan Teleconfrence dengan Pemerintah Kecamatan Lore Peore, di ruang Pogombo kantor Bupati,jumat(1/10)2010.

Telecofrence yang dilaksanakan ini merupakan alat komunikasi yang baru saja dipasang di Kantor Bupati, dan dapat digunakan. Ini tentunya merupakan terobosan yang sangat baik, yang mana teleconfrence ini merupakan sarana komunikasi visual yang yang sangat membantu jalannya roda pemerintahan. Betapa tidak, ungkap Bupati Poso Drs.Piet Inkiriwang,MM setelah alat ini telah terpasang di kantor Bupati dan alat ini beroperasi dengan baik, maka sedikitnya akan mempermudah pada proses jalannya pemerintahan di Kabupaten Poso, mulai dari tingkat kecamatan sampai pada tingkat desa, akan semakin membantu pekerjaan kita sebagai pelayan masyarakat yang terus menerus membangun Kabupaten Poso kedepan menjadi lebih baik.

Sangat banyak keistimewaan dan keuntungan yang didapatkan dengan menggunakan teleconfrence ini, karena disamping untuk mempermudah jalannya sistem pemerintahan sampai ke pelosok daerah, juga dapat digunakan sebagai sarana untuk memonitoring, dan dapat mengevaluasi sampai dimana jalannya pembangunan ditingkat kecamatan dan desa ini.

Untuk itu, kata Bupati Poso kiranya alat ini juga akan dapat terpasang di 18 kecamatan di Kabupaten Poso. Hal ini danggap perlu karena mengingat Kabupaten Poso yang mempunyai wilayah cukup luas, jaraknya cukup jauh, akan sangat memberikan keuntungan yang dalam mengadakan komunikasi diwilayah tersebut. Belum lagi jika kita menghadapi kendala-kendala bencana alam, seperti tanah longsor, yang mengakibatkan kita tidak dapat untuk menjangkau wilayah tersebut, maka sarana ini dapat menghubungkannya.

Disisi lain, alat ini merupakan jawaban yang tepat bagi kita sebagai abdi masyarakat, yang terus berkiprah untuk mengabdi pada nusa dan bangsa, dengan terus meningkatkan pembangunan di Kabupaten Poso.

Sementara itu, Salah seorang Ahli Perusahaan PT.Bintang Komunikasi Utama  Rohadi mengungkapkan bahwa dengan terpasangnya sarana komunikasi ini maka akan sangat membantu  kita sebagai abdi masyarakat dalam menjalankan program Pemerintah Daerah. Karena alat ini merupakan salah satu alat penyebaran informasi yang cukup baik. Dan bukan hanya itu saja , melalui alat ini maka dengan sendirinya kita tidak terisolasi lagi, pada kekurang an informasi, dan juga kiranya sarana ini dapat dimanfaatkan penggunaannya dengan sebaik-baiknya.

Bupati Poso Drs.Piet Inkiriwang,MM langsung mengadakan teleconfrence dengan camat Lore Peore, bersama Unsur Muspika, dan tokoh agama, tokoh masyarakat serta tokoh Pemuda.

Bupati Poso Lantik Lurah Pamona

 Poso- Bupati Poso Drs. Piet Ingkiriwang,MM melantik Lurah Pamona Junirson Peyami S.Pd bertempat dibaruga Pamona pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2010. Acara pelantikan tersebut Bupati Poso didampingi Ass.III Drs. S. Songgo, Para Kepala Dinas/Kantor,Badan serta Bagian di Lingkungan Pemda Poso. Dan juga dihadiri Ketua Umum Sinode Pdt.. Ishak Pole M.Si, Plt. Camat Pamona Utara Drs. Lambang Bamonturu yang juga sebagai Ass. I Setdakab Poso, Unsur Tripika, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Para Lurah dari 6 Kelurahan se Kec. Pamona Utara, staf kantor kelurahan Pamona, serta para undangan/masyarakat.

          Acara diawali pembacaan Keputusan Bupati Poso No: 821.24/09.161/BKD.PSO/2010 dilangsungkan dengan pengambilan sumpah/janji sekaligus pelantikan Lurah Pamona Kec. Pamona Utara Junirson Penyami, S.Pd, menggantikan Lurah Lama Obet Tampai, S,Sos yang kini menjabat sebagai Sekretaris Camat Pamona Utara. Pengambilan sumpah/janji Lurah Pamona oleh Bupati Poso didampingi Rohaniwan / pengukuh sumpah Ketua Majelis Klasis Pamona Utara Pdt. Y. Tolewo, S.Th. Acara dilangsungkan dengan penandatanganan berita acara.

          Selanjutnya Bupati Poso Drs. Piet Ingkiriwang, MM dalam sambutanya mengatakan bahwa Pimpinan Selama ini menilai dan mengevaluasi kinerja para pejabat yang ada diwilayah Kecamatan, sehingga akan menjadi bahan pertimbangan apakah seorang pejabat tersebut mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang telah diberikan dan dipercayakan kepadanya. Karena merupakan suatu upaya dari Pimpinan untuk terus melakukan penyegaran serta pembaruan kearah yang lebih baik. Pada hakekatnya pelantikan itu merupakan tuntutan organisasi demi pencapaian mutu kedepan. Pergeseran Pejabat pada hakekatnya tidak lepas dari tanggung jawab sebagai Pegawai Negeri Sipil yang setiap saat harus siap ditempatkan dimana saja sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing. Hal ini penting disampaikan karena terkadang mutasi/pelantikan pejabat menimbulkan polemik yang berlebihan padahal pimpina melakukan itu berdasarkan analisis tim baperjakat yang cermat sehingga dipandang perlu untuk dimutasikan ketempat yang lebih pantas demi untuk tercapainya hasil kerja yang lebih maksimal.

         Diakhir sambutanya Bupati Poso menyampaikan satu hal yang perlu diperhatikan oleh Junirson Penyami, S.Pd sebagai Lurah yang baru dilantik agar setelah pelantikan ini, paling lambat 3 hari Saudara telah menempati tugas yang baru dan melakukan serah terima dengan Pejabat yang lama termasuk seluruh investaris milik Pemda.

       

KKSS Poso Gelar Halal Bi Halal

Poso – Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Kabupaten Poso menggelar halal bi halal bertempat di Aula Kantor Bapeda Poso, Sabtu 25 September 2010. Pada kegiatan yang diselenggarakan setiap tahunnya, KKSS kali ini mengambil tema halal bi halal "Kita Tingkatkan Persatuan dan Kesatuan Antar Umat Beragama di Bumi Sintuwu Maroso".
Drs H Hilal Malarangeng,M.Hi dalam ceramahnya menyampaikan, bahwa perlu adanya interaksi sosial antara kita sesama umat beragama khususnya bagi kaum muslimin, sehingga apa yang menjadi tujuan kita dalam mempererat tali silaturahmi mampu tertanam dalam diri kita. "Seringkali manusia memaafkan seseorang yang bersalah, terkadang hanya memaafkan dengan sepintas. Tidak memaafkan dengan sepenuhnya," ungkap Hilal Malarangeng.
Olehnya dalam menanamkan rasa kesatuan dan persaudaraan antara sesama umat manusia, diperlukan norma keagamaan yang bisa mempererat rasa persaudaraan yang tinggi. "Kita tidak mungkin bisa tentram apabila tidak diayomi/dilandasi dengan aturan-aturan dan ditunjang dengan nilai-nilai agama, budaya, adat," jelasnya.
Untuk itu marilah kita maknai sedalam-dalamnya, makna halal bi halal dengan saling bergandengan tangan antara masyarakat/etnis satu dengan lainnya. "Maknailah sesuatu hal itu menjadi suatu yang positif bagi diri kita," ajak Ustad Hilal Malarangeng yang juga Dosen STAIN Datokarama Palu.
Sementara Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Poso Drs Lambang Bamonturu mewakili Bupati Poso Drs Piet Inkiriwang,MM mengatakan dalam sambutan tertulisnya bahwa, halal bi halal yang merupakan rangkaian dari pada idul fitri dan bulan suci ramadhan yang lalu adalah salah satu moment silaturahmi untuk mempererat rasa persaudaraan, baik sesama kaum muslimin maupun dengan seluruh lapisan masyarakat. "Jadikanlah halal bi halal ini sebagai pilar persatuan dan kesatuan diantara kita semua dalam menghadapi hidup dan kehidupan yang penuh dengan berbagai tantangan saat ini," seru Bupati.
  Meskipun kita telah selesai melakukan ibadah puasa yang mana ini merupakan suatu pendidikan dan latihan, baik fisik, mental maupun spitual yang dilakukan dengan penuh kesungguhan dan penuh kesabaran, tetapi semua itu bertujuan untuk meningkatkan iman dan taqwa kita kepada Allah SWT. "Mudah-mudahan dari ibadah puasa serta ibadah lainnya akan lahir dan tercipta manusia-manusia yang berakhlak, jujur, sabar, penuh rasa kesetiakawanan dan memiliki rasa sosial yang tinggi serta selalu hidup berdampingan secara rukun dan damai tanpa memandang latar belakang kehidupan agama yang berbeda-beda," harap Bupati Piet Inkiriwang.
Disamping itu juga Kisman Lantang,SE,M.Si selaku Ketua Badan Pengurus Daerah KKSS Kabupaten Poso menghimbau, kepada seluruh pengurus KKSS yang ada di Kabupaten Poso agar KKSS yang terdiri dari beberapa kalangan, baik dari kalangan PNS, BUMN, Swasta maupun pekerja lainnya tetap menjaga keutuhan melalui kebersamaan dengan berbagai etnis lainnya terkhusus bagi sesama KKSS. Begitu juga dengan KKSS dan pemerintah daerah, yang mana kita sebagai organisasi kemasyarakatan agar tetap menjalin hubungan kerjasama dan selalu mendukung apa yang menjadi program-program pemerintah kedepan, yaitu membawa daerah kabupaten Poso ke arah yang lebih baik. "Kedepan KKSS bisa menjadikan organisasi yang patut diteladani bagi orang lain yang bisa menciptakan suasana kondisi yang kondusif," tutup Kisman Lantang.

Pemda Poso dan Kodim 1307 Lakukan Penanaman Perdana Padi Organik di Poso Pesisir

Poso – Dalam meningkatkan kesejahteraan dan menumbuh kembangkan perekonomian rakyat perlu adanya faktor pendorong, salah satunya peningkatan kebutuhan pertanian melalui aspek pangan. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia paling utama dalam komponen dasar untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas.

Olehnya, Selasa (28/9), Kodim 1703 Poso selaku komando kewilayahan bekerjasama dengan pemerintah daerah melaksanakan penanaman perdana padi organik ratu biogen, di Kasiguncu, Kecamatan Poso Pesisir. Penanaman padi organik yang ditanam di luas areal lahan kurang lebih 90 hektar ini,  dilakukan secara simbolis oleh Bupati Poso bersama seluruh FKPD dan kelompok tani yang berada diwilayah Kasiguncu.

Komandan Kodim 1307 Poso Letkol Infantri Bobby Prabowo mengatakan, berkaitan dengan program ini, Kodim 1307 Poso sebagai komando kewilayahan dan sekaligus sebagai komponen bangsa berusaha mewujudkan ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Poso, salah satu sasarannya adalah melakukan penanaman padi organik jenis bestari dengan menggunakan pupuk ratu biogen. “Upaya realistis ini harus segera dilakukan untuk memperkuat ketahanan pangan dengan cara pertanian harus terus tumbuh dan berkembang,” ungkapnya.

Dikatakannya, sebagai daerah agraris kabupaten Poso memiliki banyak jumlah penduduk miskin sekaligus diperhadapkan dengan dua masalah, yaitu ketahanan pangan wilayah dan ketahanan pangan rumah tangga. Ketahanan pangan di wilayah digambarkan dari aspek produksi, sedangkan aspek ketahanan pangan rumah tangga diwujudkan oleh kemampuan penduduknya mengakses dan mengonsumsi makanan sesuai syarat gizi untuk mencapai derajat hidup sehat. “Kami mencoba mengembangkan penanaman padi organik jenis bestari untuk mendukung ketahanan pangan,” terang Dandim.

Untuk itu produksi benih dalam pengembangan padi jenis bestari ini memegang peranan penting dan strategis. “Padi jenis bestari dari aspek genetic memiliki potensi hasil yang lebih tinggi, tetapi sistim dan teknologinya berbeda dengan varietas unggulan biasa,” tutup Dandim Bobby Prabowo yang juga selaku penanggung jawab penanaman perdana padi organik ratu biogen di wilayah Kodim 1307 Poso.

Sehubungan dengan hal program penanaman padi organik, Bupati Poso Drs Piet Inkiriwang,MM dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Poso terus berupaya dan mendukung apa yang menjadi keinginan masyarakat Poso, terlebih masyarakat dalam mengelola perekonomiannya di sektor pertanian. “Langkah ini sudah merupakan program pemerintah daerah kedepan melalui 3 ikon yaitu di sektor pertanian, peternakan dan perkebunan, koperasi, dan disektor pariwisata,” jelas Bupati Piet Inkiriwang

Ketiga sektor menurut bupati adalah pengembangan dunia pertanian, peternakan dan perkebunan, pengembangan koperasi usaha kecil seperti kios dan bengkel, dan pengembangan pariwisata seperti obyek-obyek wisata yang ada di kabupaten Poso. “Kesemuanya ini juga sudah termasuk pada program pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan perekonomi dan peningkatan di bidang pendidikan,” tegasnya.

“Marilah kita bangun bersama-sama daerah kita kearah yang lebih baik dan maju melalui tiga ikon pemerintah daerah. Jadikan Kabupaten Poso sebagai ikon Pertanian, Koperasi, dan Pariwisata,” ajak Bupati Poso saat melakukan penanaman perdana padi organik secara simbolis bersama seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Poso dan masyarakat kelompok Tani, di Kasiguncu, Selasa (28/9).

Kegiatan ini dihadiri FKPD Poso, para pejabat Pemda Poso terkait bersama para camat, serta para kelompok tani dan unsur TNI.