Poso - Bupati Poso yang diwakili Kepala Inspektorat Anthony Tadjongga S.Sos, menghadiri upacara serah terima jabatan Komandan Batalyon 714/Sintuwu Maroso bertempat di lapangan Batalyon 714/Sintuwu Maroso Sabtu, 7 Agustus 2010.
Turut hadir pada kesempatan itu Rector Unsimar Lefran Mango SE, Msi, Kapolres Poso A. Roemtaat S,IK, Ketua Pengadilan Negeri Poso H.M. Nurzaman SH, M, Hum, Anggota DPRD Poso Abdul Gani S,Ag, Kabag Humas Amir Kiat SH serta tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda..
Serah terima jabatan Komandan Batalyon Infantri 714 / Sintuwu Maroso dari Letkol Infantri Agus Prangarso yang akan beralih tugas menjadi Komandan Kodim 1408 / BS Kodam VII Wirabuana Makassar. kepada Letkol Infantri Satyo Ariyanto yang sebelumnya menjabat Kasiter Rem 131 / Santiago Manado berlangsung dalam suasana tertib dan khidmat.
Komandan Korem 132 / Tadulako Kolonel KAV, M. Thamrin Marzuki selaku Inspektur upacara dalam amanatnya menyampaikan bahwa alih tugas dan jabatan memberikan gambaran kepada kita bahwa dinamika kehidupan organisasi dilingkungan Korem 132 / Tadulako sebagai Organisasi Militer Modrn yang selalu menginginkan kondisi yang lebih baik dan lebih maju, pergantian Komandan selain untuk memberikan penyegaran bagi satuan, juga untuk mengembangkan kemampuan perwira dalam dimensi kepemimpinan dan profesionalisme keprajuritan, sehingga kedepan Batalyon Infantri 714 / Sintuwu Maroso dapat lebih memberikan karya pengabdian yang terbaik bagi Bangsa dan Negara.
Selanjutnya Komandan Korem menambahkan yang perlu dipahami juga bahwa pembinaan karir prajurit dilingkungan TNI Agkatan Darat sudah diatur dan ditetapkan berdasarkan kriteria yang ketat, khususnya untuk promosi jabatan bagi seorang perwira, suatu jabatan hanya diberikan bagi perwira yang mampu menunjukkan moralitas, prestasi dan dedikasi yang tinggi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jabatannya.
Pada kesempatan itu Komandan Korem menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Pemerintah Daerah, Polri, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan seluruh warga masyarakat yang telah memberikan dukungan dan kerja sama yang harmonis kepada Komandan Batalyon yang lama.
Bupati Poso yang diwakili Kepala Inspektorat Anthony Tadjongga S.Sos, menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Danyon lama Bapak Letkol Infantri Agus Prangarso atas pengabdian dan kerja sama yang baik selama bertugas di Kabupaten Poso. Kepada Danyon baru diucapkan selamat datang di Kabupaten Poso.
Selesai upacara dilanjutkan dengan acarah ramah tamah atau acara pengantar tugas bertempat dihalaman Batalyon 714/SM. Serah terima jabatan diakhiri dengan pemberian cendra mata dari Bupati Poso yang di serahkan oleh Kepala Inspektorat yang diikuti oleh unsur muspida Kabupaten Poso kepada Komandan Batalyon lama Letkol Inf Agus Prangarso.
KPPA Launching Banua Ananggodi di Poso
Poso – Banyak hal untuk melakukan pembinaan maupun pengembangan kreatifitas, salah satunya dengan mengkampanyekan perdamaian kesenian melalui penyaluran bakat suara anak yang dilaksanakan oleh Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Poso.
Sebagai salah contoh, tepatnya Senin (9/8), Bupati Poso yang diwakili Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Poso Dr Asnah Awad,MH,Mars telah meresmikan Banua Ananggodi, yang bertempat di Jl Brigjen Katamso No 32, Kelurahan Kasintuwu, Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso.
Banua Ananggodi yang merupakan rumah pengembangan kreatifitas anak berbasis pluralisme, kesetaraan jender, kemanusiaan dan keseimbangan ekologis adalah tempat bernaungnya anak-anak yang mempunyai bakat tersendiri maupun kelompok yang diekplorasikan melalui kegiatan-kegiatan sosial seperti penampilan, nyanyian, tarian, ataupun pertujukan teater.
Dijelaskan Mutmainah Korona selaku Direktur KPPA Sulteng yang diwakili Gunawan Primasatya, bahwa konsep awal lahirnya Banua Ananggodi adalah dasar pemikiran KPPA melihat, dibutuhkan ruang untuk anak-anak yang bisa digunakan untuk mengekspresikan diri dan menunjukan eksistensi mereka bahwa anak-anak juga harus didengarkan, dilihat apa yang menjadi kebutuhan dan hak mereka. “Anak-anak butuh ruang untuk mengeksplorasikan diri dan potensi mereka, karena mereka (anak) juga sebagai modal sosial sebagai generasi penerus bangsa yang diharapkan bisa memimpin Poso kearah yang semakin baik,” jelas Mutmainah dalam sambutannya.
Masih dikatakannya, pembangunan Banua Ananggodi ini, KPPA selaku LSM di Sulteng hanya kapasitas memediasi yang didukung oleh IRD Serasi pengorganisasian, dan manajemen sepenuhnya sepenuhnya dikelola oleh anak-anak yang tergabung dalam banua ananggodi. “KPPA dan pihak pengelola maupun anggota Banua Ananggodi membutuhkan dukungan dari semua pihak, mulai dari orang tua/wali, kepala sekolah dan guru-guru serta seluruh stakeholder berupa Moril maupun materi,” harap Rizky Andrew Tangka selaku anggota banua ananggodi.
Ia (Rizky) menambahkan, bahwa kegiatan Banua Ananggodi, mulai dari loka latih, kunjungan-kunjungan budaya, administrasi, sampai terlaksananya launcing pada hari ini ( Senin, 9/8) adalah sepenuhnya didanai oleh LSM Serasi dan USAID. “Launching ini adalah murni hasil kerja keras dari anak-anak anggota banua ananggodi dan pendamping,” ungkap Rizky.
Sementara Bupati Poso Drs Piet Inkiriwang,MM selaku kepala daerah dalam pemerintahan di Kabupaten Poso, memberi dukungan penuh dan menyambut positif apa yang menjadi langkah dan upaya KPPA Poso yang bekerjasama dengan IRD Serasi dan USAID. “Ini merupakan wujud nyata kepedulian kita semua terhadap kreatifitas anak-anak di daerah ini,” sambut Bupati Poso.
Bupati juga menilai, seiring dengan semakin membaiknya daerah Poso, namun kita juga harus mengakuinya bahwa dampak dari peristiwa masa lalu juga dapat membawa pengaruh besar bagi anak-anak. Olehnya, dengan kehadiran banua ananggodi ini, pemerintah daerah merasa optimis dan berharap anak-anak kita yang sebelumnya mengalami perubahan mental secara bertahap, akan lebih memahami bagaimana pentingnya hidup dalam suasana yang penuh dengan cinta kasih, saling menghargai dan saling menopang, serta melihat perbedaan yang ada sebagai anugerah tuhan yang maha esa, sekaligus menjadikannya sebagai suatu kekuatan untuk hidup bersama membangun bangsa dan daerah tercinta. “Banua Ananggodi ini tentunya akan membawa daya tarik tersendiri bagi anak-anak bahkan kepada masyarakat. Ini juga sebagai penambah wawasan dan ilmu pengetahuan,” ujar Asnah Awad dalam sambutan Bupati Poso saat launching banua ananggodi.
“Selain pemerintah, DPRD Poso juga mendukung pembangunan ini (Banua Ananggodi), sebab disinilah anak-anak berkumpul dengan mengembangkan bakatnya tanpa memandang suatu perbedaan agama,” tambah Wakil Ketua DPRD Poso Suharto Kandar dalam sambutannya.
Launcing ini dimeriahkan dengan kegiatan seni seperti pertunjukan teater dan nyanyian anak yang mengalami cacat, Gio, dari Banua Ananggodi
Sebagai salah contoh, tepatnya Senin (9/8), Bupati Poso yang diwakili Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Poso Dr Asnah Awad,MH,Mars telah meresmikan Banua Ananggodi, yang bertempat di Jl Brigjen Katamso No 32, Kelurahan Kasintuwu, Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso.
Banua Ananggodi yang merupakan rumah pengembangan kreatifitas anak berbasis pluralisme, kesetaraan jender, kemanusiaan dan keseimbangan ekologis adalah tempat bernaungnya anak-anak yang mempunyai bakat tersendiri maupun kelompok yang diekplorasikan melalui kegiatan-kegiatan sosial seperti penampilan, nyanyian, tarian, ataupun pertujukan teater.
Dijelaskan Mutmainah Korona selaku Direktur KPPA Sulteng yang diwakili Gunawan Primasatya, bahwa konsep awal lahirnya Banua Ananggodi adalah dasar pemikiran KPPA melihat, dibutuhkan ruang untuk anak-anak yang bisa digunakan untuk mengekspresikan diri dan menunjukan eksistensi mereka bahwa anak-anak juga harus didengarkan, dilihat apa yang menjadi kebutuhan dan hak mereka. “Anak-anak butuh ruang untuk mengeksplorasikan diri dan potensi mereka, karena mereka (anak) juga sebagai modal sosial sebagai generasi penerus bangsa yang diharapkan bisa memimpin Poso kearah yang semakin baik,” jelas Mutmainah dalam sambutannya.
Masih dikatakannya, pembangunan Banua Ananggodi ini, KPPA selaku LSM di Sulteng hanya kapasitas memediasi yang didukung oleh IRD Serasi pengorganisasian, dan manajemen sepenuhnya sepenuhnya dikelola oleh anak-anak yang tergabung dalam banua ananggodi. “KPPA dan pihak pengelola maupun anggota Banua Ananggodi membutuhkan dukungan dari semua pihak, mulai dari orang tua/wali, kepala sekolah dan guru-guru serta seluruh stakeholder berupa Moril maupun materi,” harap Rizky Andrew Tangka selaku anggota banua ananggodi.
Ia (Rizky) menambahkan, bahwa kegiatan Banua Ananggodi, mulai dari loka latih, kunjungan-kunjungan budaya, administrasi, sampai terlaksananya launcing pada hari ini ( Senin, 9/8) adalah sepenuhnya didanai oleh LSM Serasi dan USAID. “Launching ini adalah murni hasil kerja keras dari anak-anak anggota banua ananggodi dan pendamping,” ungkap Rizky.
Sementara Bupati Poso Drs Piet Inkiriwang,MM selaku kepala daerah dalam pemerintahan di Kabupaten Poso, memberi dukungan penuh dan menyambut positif apa yang menjadi langkah dan upaya KPPA Poso yang bekerjasama dengan IRD Serasi dan USAID. “Ini merupakan wujud nyata kepedulian kita semua terhadap kreatifitas anak-anak di daerah ini,” sambut Bupati Poso.
Bupati juga menilai, seiring dengan semakin membaiknya daerah Poso, namun kita juga harus mengakuinya bahwa dampak dari peristiwa masa lalu juga dapat membawa pengaruh besar bagi anak-anak. Olehnya, dengan kehadiran banua ananggodi ini, pemerintah daerah merasa optimis dan berharap anak-anak kita yang sebelumnya mengalami perubahan mental secara bertahap, akan lebih memahami bagaimana pentingnya hidup dalam suasana yang penuh dengan cinta kasih, saling menghargai dan saling menopang, serta melihat perbedaan yang ada sebagai anugerah tuhan yang maha esa, sekaligus menjadikannya sebagai suatu kekuatan untuk hidup bersama membangun bangsa dan daerah tercinta. “Banua Ananggodi ini tentunya akan membawa daya tarik tersendiri bagi anak-anak bahkan kepada masyarakat. Ini juga sebagai penambah wawasan dan ilmu pengetahuan,” ujar Asnah Awad dalam sambutan Bupati Poso saat launching banua ananggodi.
“Selain pemerintah, DPRD Poso juga mendukung pembangunan ini (Banua Ananggodi), sebab disinilah anak-anak berkumpul dengan mengembangkan bakatnya tanpa memandang suatu perbedaan agama,” tambah Wakil Ketua DPRD Poso Suharto Kandar dalam sambutannya.
Launcing ini dimeriahkan dengan kegiatan seni seperti pertunjukan teater dan nyanyian anak yang mengalami cacat, Gio, dari Banua Ananggodi
GM Bonesompe Juarai Bupati Poso Cup Futsal Open Tournament 2010
Bupati Poso yang diwakili Kepala Dinas Kesehatan drg. Urip Heriyanto M. Kes selaku wakil ketua KONI Kabupaten Poso menutup dengan resmi pertandingan futsal perebutan Bupati Poso Cup 2010 di gedung olah raga Puselemba Poso Minggu 8 Agustus 2010.
Dalam sambutannya bupati menyampaikan bahwa olah raga futsal merupakan olah raga yang di akui secara nasional bahkan dunia internasional, namun di Kabupaten Poso belum lama baru dilaksanakan pertandingan futsal. Sehingga menurutnya haruslah lebih banyak mengikuti dan memahami sistem aturan main pertandingan futsal, baik itu pemain, wasit, maneger tim, bahkan penonton. Wasit yang dipersiapkan untuk memimpin jalannya pertandingan futsal juga diminta netral sehingga dalam menjalankan tugasnya selaku wasit dapat bertugas dengan baik dan profesional.
Lebih lanjut dikatakan bahwa pertandingan futsal kali ini untuk mencari pengalaman dalam pertandingan sekaligus mengasah dan menguji kemampuan serta mental para atlet pencinta futsal yang ada diwilayah ini. Sekaligus juga menjadi wahana pembinaan dan silaturahmi dalam upaya memelihara kondisi daerah kita dengan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan antar sesama umat ciptaan Tuhan.
Sebelumnya Ketua Panitia Yasin Lakita dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini telah berlangsung sejak tanggal 24 Juli 2010, yang diikuti sebanyak 30 tim se-Sulteng. Menurut Yasin Lakita selaku Ketua Panitia kegiatan ini sengaja digelar untuk mencari bibit baru dibidang olah raga futsal.
Di akhir acara Kejuaraan Bupati Poso Open Tournamen Futsal 2010 ditandai dengan penyerahan Piala Bergilir Bupati Poso dan Piala Tetap serta uang Kepada para Juara . Keluar Sebagai Juara dalam kejuaraan Bupati Poso Open Tournamen Futsal ini GM Bonesompe yang dalam partai final meredam ambisi tim Jailangkung dengan skor 7 – 1. Di mana dalam partai sebelumnya tim Geo Chese yang berasal dari Kota Palu harus mengakhiri dominasinya dalam kejuaraan ini setelah kalah dari HRD 27 Poso dengan skor 0 – 3 sekaligus tim Geo Chese menduduki peringkat empat.
Perubahan Jadwal Jam Kerja PNS Poso Selama Bulan Suci Ramadhan
Poso – Pemerintah Daerah Kabupaten Poso melalui Kabag Humas Amir Kiat,SH. selaku jurubicara Pemda Poso menyampaikan perubahan jadwal jam kerja selama Bulan Suci Rhamadhan 1431 H / Tahun 2010 Masehi di press room Rabu, 04/08.
Perubahan Jadwal tersebut didasarkan pada surat edaran Gubernur Sulawesi Tengah bernomor 061.2/2659/Ro.Org. tertanggal 27 Juli 2010 perihal jadwal jam kerja pada bulan ramadhan 1431 H./2010 guna peningkatan kualitas pelaksanaan ibadah puasa di bulan suci ramadhan dengan tidak menelantarkan fungsi dan tugas pokok dibidang pelayanan pemerintahan.
Lebih jauh dijelaskan Kabag Humas bahwa satuan unit kerja yang memberlakukan lima hari kerja senin sampai dengan kamis dimulai jam 08 sampai dengan jam 15.00 wita dengan waktu istirahat selama satu jam dari jam 12.00 sampai dengan 13.00 wita. Sedangkan hari jumat jam kerja dimulai jam 08 wita sampai dengan jam 15.30 wita dengan waktu istirahat jam 11.30 sampai dengan jam 13.00 wita.
Di tambahkan lagi, Untuk Unit kerja yang tugasnya bersifat pemberian pelayanan umum kepada masyarakat yang memberlakukan enam hari kerja dimulai jam 08.00 sampai dengan jam 13.wita pada hari senin sampai hari kamis, dan pada hari jumat jam kerja dimulai jam 08.00 sampai dengan jam 11.00 wita serta hari sabtu jam kerja diberlakukan pada jam 08.00 berakhir jam 12.30 wita.
“Adapun pegawai yang bekerja lembur dan tugas lain yang mendesak jadwal tersebut dikecualikan, dan masa berlaku jam kerja ini berakhir sendirinya setelah selesai bulan suci Ramadhan,” terang Kabag Humas mengutip surat edaran Sekab Poso yang bernomor 1667/003/Organisasi.
Mengakhiri pernyataan Press release Pemda Poso melalui Kabag Humas mengharapkan memasuki bulan suci Ramadhan agar sesama PNS, Honorer dan sukarela dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso untuk saling menghormati para karyawan dan karyawati yang menjalankan ibadah puasa dan tetap menjaga toleransi antar umat beragama demi keutuhan di Bumi Sintuwu Maroso yang indah.
Perubahan Jadwal tersebut didasarkan pada surat edaran Gubernur Sulawesi Tengah bernomor 061.2/2659/Ro.Org. tertanggal 27 Juli 2010 perihal jadwal jam kerja pada bulan ramadhan 1431 H./2010 guna peningkatan kualitas pelaksanaan ibadah puasa di bulan suci ramadhan dengan tidak menelantarkan fungsi dan tugas pokok dibidang pelayanan pemerintahan.
Lebih jauh dijelaskan Kabag Humas bahwa satuan unit kerja yang memberlakukan lima hari kerja senin sampai dengan kamis dimulai jam 08 sampai dengan jam 15.00 wita dengan waktu istirahat selama satu jam dari jam 12.00 sampai dengan 13.00 wita. Sedangkan hari jumat jam kerja dimulai jam 08 wita sampai dengan jam 15.30 wita dengan waktu istirahat jam 11.30 sampai dengan jam 13.00 wita.
Di tambahkan lagi, Untuk Unit kerja yang tugasnya bersifat pemberian pelayanan umum kepada masyarakat yang memberlakukan enam hari kerja dimulai jam 08.00 sampai dengan jam 13.wita pada hari senin sampai hari kamis, dan pada hari jumat jam kerja dimulai jam 08.00 sampai dengan jam 11.00 wita serta hari sabtu jam kerja diberlakukan pada jam 08.00 berakhir jam 12.30 wita.
“Adapun pegawai yang bekerja lembur dan tugas lain yang mendesak jadwal tersebut dikecualikan, dan masa berlaku jam kerja ini berakhir sendirinya setelah selesai bulan suci Ramadhan,” terang Kabag Humas mengutip surat edaran Sekab Poso yang bernomor 1667/003/Organisasi.
Mengakhiri pernyataan Press release Pemda Poso melalui Kabag Humas mengharapkan memasuki bulan suci Ramadhan agar sesama PNS, Honorer dan sukarela dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso untuk saling menghormati para karyawan dan karyawati yang menjalankan ibadah puasa dan tetap menjaga toleransi antar umat beragama demi keutuhan di Bumi Sintuwu Maroso yang indah.
Pelatihan Perlindungan Perempuan Daerah Konflik dan Bencana
Poso – Sehubungan dengan permasalahan yang timbul akibat konflik dan bencana yang spesifik tehadap perempuan dan anak khususnya di daerah rawan konflik dan bencana, maka diperlukan upaya untuk mengembalikan fungsi sosial melalui kegiatan pelatihan perlindungan perempuan pada daerah konflik dan bencana di kabupaten poso tingkat propinsi Sulawesi Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 3 - 4 Agustus 2010 di Hotel Wisata Poso yang dibuka secara resmi Bupati Poso diwakili Asisten Administrasi Ekonomi dan pembangunan Setdakab Poso Drs. Andi Rahmatulah Yusuf.
Bupati Poso dalam sambutan tertulisnya disampaikan oleh Asisisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Poso mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk memberikan perhatian terhadap perempuan di daerah ini sehingga diperlukan adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang pemberdayaan perempuan.
Tujuan dan target yang harus dicapai sesungguhnya adalah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya perempuan agar dapat berperan aktif terhadap terwujudnya keadilan dan kesejahteraan jender ditengah-tengah masyarakat banyak terlebih masyarakat sintuwu maroso.
Diakhir sambutannya, asisten administrasi ekonomi dan pembangunan mengharapkan agar moment ini benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh peserta pelatihan sehingga semua permasalahan yang menjadi kendala dalam penanganan masalah perempuan dan anak dapat dikomunikasikan secara bijak karena kepentingan perempuan dan anak merupakan salahsatu skala prioritas.
Dalam kesempatan ini Kepala Badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana propinsi sulawesi tengah diwakili Kepala BPPKB Propinsi Sulawesi Tengah Putri Jaya Ladwan,SH menyampaikan bahwa secara Nasional kebijakan perlindungan perempuan yang dikembangkan saat ini dan akan dilanjutkan untuk 5 tahun kedepan meliputi 3 (tiga) kebijakan utama yakni kebijakan pencegahan terjadinya kekerasan melalui upaya penegakan hokum, perbaikan peraturan perundang-undangan, sosialisasi. Pelayanan bagi korban kekerasan didaerah yang potensi konflik, bencana,dan lain-lain. Kebijakan pemberdayaan perempuan korban kekerasan.
Sebelumnya Ketua panitia pelaksana Arna Singgani,S.Sos,MSi dalam laporannya memaparkan bahwa peserta pelatihan ini berjumlah 20 orang terdiri dari unsure Instansi pemerintah terkait, P2TP2A, LSM peduli perempuan dan anak dan organisasi perempuan. Sumber dana kegiatan pelatiha ini adalah dana APBD bidang perlindungan perempuan dan anak propinsi sulawesi tengah.
Tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen para pemangku kebijakan dan sector terkait baik dipropinsi, kota dan kabupaten terhadap perlindungan perempuan yang responsif gender khususnya dalam penanggulangan konflik dan bencana serata meningkatkan kualitas dan jumlah SDM yang paham dan berkomitmen dalam pelaksanaan penanggulangan bencana yang responsif gender.”Perempuan adalah aset dan potensi bangsa yang jumlah SDM nya harus diberdayakan sebagai bagian dari ketahanan bangsa,tambah Arna Singgani,S.Sos, Msi.
Hadir pada acara tersebut,Nara sumber Unsur BPPKB Propinsi Sulawesi Tengah Sofyan Lemba, SH,MH, Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Abram Sigilipu,S.Sos, Kabag Humas Amir Kiat,SH, serta tamu undangan lainnya.
Bupati Poso dalam sambutan tertulisnya disampaikan oleh Asisisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Poso mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk memberikan perhatian terhadap perempuan di daerah ini sehingga diperlukan adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang pemberdayaan perempuan.
Tujuan dan target yang harus dicapai sesungguhnya adalah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya perempuan agar dapat berperan aktif terhadap terwujudnya keadilan dan kesejahteraan jender ditengah-tengah masyarakat banyak terlebih masyarakat sintuwu maroso.
Diakhir sambutannya, asisten administrasi ekonomi dan pembangunan mengharapkan agar moment ini benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh peserta pelatihan sehingga semua permasalahan yang menjadi kendala dalam penanganan masalah perempuan dan anak dapat dikomunikasikan secara bijak karena kepentingan perempuan dan anak merupakan salahsatu skala prioritas.
Dalam kesempatan ini Kepala Badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana propinsi sulawesi tengah diwakili Kepala BPPKB Propinsi Sulawesi Tengah Putri Jaya Ladwan,SH menyampaikan bahwa secara Nasional kebijakan perlindungan perempuan yang dikembangkan saat ini dan akan dilanjutkan untuk 5 tahun kedepan meliputi 3 (tiga) kebijakan utama yakni kebijakan pencegahan terjadinya kekerasan melalui upaya penegakan hokum, perbaikan peraturan perundang-undangan, sosialisasi. Pelayanan bagi korban kekerasan didaerah yang potensi konflik, bencana,dan lain-lain. Kebijakan pemberdayaan perempuan korban kekerasan.
Sebelumnya Ketua panitia pelaksana Arna Singgani,S.Sos,MSi dalam laporannya memaparkan bahwa peserta pelatihan ini berjumlah 20 orang terdiri dari unsure Instansi pemerintah terkait, P2TP2A, LSM peduli perempuan dan anak dan organisasi perempuan. Sumber dana kegiatan pelatiha ini adalah dana APBD bidang perlindungan perempuan dan anak propinsi sulawesi tengah.
Tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen para pemangku kebijakan dan sector terkait baik dipropinsi, kota dan kabupaten terhadap perlindungan perempuan yang responsif gender khususnya dalam penanggulangan konflik dan bencana serata meningkatkan kualitas dan jumlah SDM yang paham dan berkomitmen dalam pelaksanaan penanggulangan bencana yang responsif gender.”Perempuan adalah aset dan potensi bangsa yang jumlah SDM nya harus diberdayakan sebagai bagian dari ketahanan bangsa,tambah Arna Singgani,S.Sos, Msi.
Hadir pada acara tersebut,Nara sumber Unsur BPPKB Propinsi Sulawesi Tengah Sofyan Lemba, SH,MH, Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Abram Sigilipu,S.Sos, Kabag Humas Amir Kiat,SH, serta tamu undangan lainnya.
Pertemuan Koordinasi Pelatihan Program READ Digelar di Poso
Poso – Pertemuan koordinasi melalui pelatihan penyegaran bagi pelaksanaan program Rural Empeworment and Agricultural Development (READ), berlangsung di Hotel Kartika Poso, Kelurahan Moengko, Kecamatan Poso Kota, Senin (2/8).
Pelatihan yang bertujuan selain untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap petugas pelaksana program dan operasional READ, juga untuk peningkatan koordinasi, kerjasama, serta manajemen operasional penyelenggaraan program READ. “Terlaksananya kegiatan ini merupakan hasil evaluasi Mission Team IFAD atas kinerja program READ pada tahun pertama yang masih kurang optimal, baik dari segi pemahaman atas program, koordinasi, manajemen operasional dan lain sebagainya,” jelas Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Pertanian (Kapusbanglatan), Ir Hery Suliyanto,MBA.
Menurut Kapusbanglatan Hery Suliyanto, dipandang pentingnya pengembangan SDM pelaksana program, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat pelaksana di kabupaten secara terencana, terstruktur, dan berkesinambungan. “Fasilitas pengembangan SDM pelaksana tersebut dapat dilakukan dalam berbagai bentuk pendekatan dan metodologi, seperti pelatihan, pertemuan, seminar, dan lokakarya,” ungkapnya.
Sementara Bupati Poso Drs Piet Inkiriwang,MM dalam sambutannya mengatakan, pelaksanaan program READ ini merupakan wujud dan perhatian yang cukup besar dari pihak National Suport Unit READ terhadap perkembangan daerah ini. Sebabnya, selaku pimpinan di daerah ini saya menyampaikan terima kasih kepada tim national suport unit read dan seluruh instansi terkait yang telah berusaha dan berupaya melaksanakan kegiatan ini melalui perumusan antara Pemerintah Indonesia dengan International Fund for Agricultural Development (IFAD). “Tujuan kegiatan ini sangat positif untuk memperbaiki mata pencaharian kaum miskin secara berkelanjutan dengan wilayah di pedesaan,” supor Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setdakab Poso Drs Joksan Lakukua mewakili Bupati Poso.
Kegiatan yang berlangsung selama kurang lebih empat hari (2-5 Agustus 2010), dikatakan Manajer Nasional Suport Unit (NSU) Ir Suryaman,Med, diikuti 40 orang peserta dari Provinsi Sulawesi Tengah diantaranya Kabupaten Parimo, Poso, Buol, Banggai, dan Kabupaten Toli-Toli. Sedangkan untuk materi ataupun informasi sebelum dan sesudahnya pada program kami adalah tindaklanjut rekomendasi misi pendukung pelaksanaan program READ (tanggal 4 – 14 Juni 2010), persiapan kedatangan tim supervisi IFAD pada bulan Oktober 2010, penyusunan semi amnat report, percepatan dan peningkatan kualitas kegiatan, dan penyempurnaan data pendukung AWPB 2011.
Olehnya, pertemuan koodinasi ini akan menjadi jembatan komunikasi secara periodik pemerintah daerah dengan pihak national suport unit READ, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat pedesaan di daerah ini. “Kegiatan ini tak lain perlunya pemahaman yang mendalam agar bisa menyamakan persepsi yang berbeda antara peserta pada pelatihan yang digelar Pusbanglatan,” tutup Kadis Pertanian Provinsi Sulteng Ir Abdullah Kabulusan.
Pelatihan yang bertujuan selain untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap petugas pelaksana program dan operasional READ, juga untuk peningkatan koordinasi, kerjasama, serta manajemen operasional penyelenggaraan program READ. “Terlaksananya kegiatan ini merupakan hasil evaluasi Mission Team IFAD atas kinerja program READ pada tahun pertama yang masih kurang optimal, baik dari segi pemahaman atas program, koordinasi, manajemen operasional dan lain sebagainya,” jelas Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Pertanian (Kapusbanglatan), Ir Hery Suliyanto,MBA.
Menurut Kapusbanglatan Hery Suliyanto, dipandang pentingnya pengembangan SDM pelaksana program, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat pelaksana di kabupaten secara terencana, terstruktur, dan berkesinambungan. “Fasilitas pengembangan SDM pelaksana tersebut dapat dilakukan dalam berbagai bentuk pendekatan dan metodologi, seperti pelatihan, pertemuan, seminar, dan lokakarya,” ungkapnya.
Sementara Bupati Poso Drs Piet Inkiriwang,MM dalam sambutannya mengatakan, pelaksanaan program READ ini merupakan wujud dan perhatian yang cukup besar dari pihak National Suport Unit READ terhadap perkembangan daerah ini. Sebabnya, selaku pimpinan di daerah ini saya menyampaikan terima kasih kepada tim national suport unit read dan seluruh instansi terkait yang telah berusaha dan berupaya melaksanakan kegiatan ini melalui perumusan antara Pemerintah Indonesia dengan International Fund for Agricultural Development (IFAD). “Tujuan kegiatan ini sangat positif untuk memperbaiki mata pencaharian kaum miskin secara berkelanjutan dengan wilayah di pedesaan,” supor Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setdakab Poso Drs Joksan Lakukua mewakili Bupati Poso.
Kegiatan yang berlangsung selama kurang lebih empat hari (2-5 Agustus 2010), dikatakan Manajer Nasional Suport Unit (NSU) Ir Suryaman,Med, diikuti 40 orang peserta dari Provinsi Sulawesi Tengah diantaranya Kabupaten Parimo, Poso, Buol, Banggai, dan Kabupaten Toli-Toli. Sedangkan untuk materi ataupun informasi sebelum dan sesudahnya pada program kami adalah tindaklanjut rekomendasi misi pendukung pelaksanaan program READ (tanggal 4 – 14 Juni 2010), persiapan kedatangan tim supervisi IFAD pada bulan Oktober 2010, penyusunan semi amnat report, percepatan dan peningkatan kualitas kegiatan, dan penyempurnaan data pendukung AWPB 2011.
Olehnya, pertemuan koodinasi ini akan menjadi jembatan komunikasi secara periodik pemerintah daerah dengan pihak national suport unit READ, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat pedesaan di daerah ini. “Kegiatan ini tak lain perlunya pemahaman yang mendalam agar bisa menyamakan persepsi yang berbeda antara peserta pada pelatihan yang digelar Pusbanglatan,” tutup Kadis Pertanian Provinsi Sulteng Ir Abdullah Kabulusan.
Penutupan Masa Persidangan I DPRD Kabupaten Poso
Poso – Masa Persidangan I DPRD Kabupaten Poso Tentang Rencana Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, telah berakhir pada hari sabtu 31 Juli 2010, Di Gedung DPRD Poso.
Penutupan Masa Persidangan tersebut, Dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I, Ir. Sonny L.Kapito, Dan Wakil Ketua II, Suharto Kandar, Bupati Poso yang diwakili Asisten Administrasi Umum, Drs.S.Songgo.
Wakil Ketua II Suharto Kandar Dalam Penutupan Masa Persidangan I DPRD Tersebut, menyampaikan bahwa Selama Masa Persidangan I DPRD Kabupaten Poso, telah berlangsung selama 9 hari kerja, dari tanggal 22-31 juli 2010. Masa Persidangan ini tercatat kegiatan rapat sebagai berikut : Rapat Panitia Musyawarah sebanyak 2 kali, Rapat Paripurna 7 kali, Rapat Komisi-Komisi 8 kali, Rapat Badan Anggaran 8 kali, dan Rapat Fraksi-fraksi sebanyak 5 kali, dengan total pertemuan rapat senyak 30 kali.Dari Masa Pesidangan I DPRD telah menghasilkan 1 Peraturan Daerah (PERDA).
Peraturan Daerah (Perda) No.1 Tahun 2010, tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Poso tahun anggaran 2009 dijabarkan sebagai berikut : (1). Pendapatan. Pendapatan Sebesar Rp. 572.868.472.468.61. (2). Belanja Daerah Sebesar Rp. 611.821.138.531,94. Sehingga Defisit anggaran menjadi Rp. 38.952.666.063,33. (3). Pembiayaan. Bidang Penerimaan sebesar Rp. 88.059.792.943,78. Bidang Pengeluaran sebesar Rp. 1.005.699.731,60. Surplus dibidang pembiayaan sebesar Rp. 87.054.093.212,18. Sehingga hasil akhir, SILPA yang masih ada sebesar Rp. 48.101.427.148.85.
Sementara itu, Sekertaris DPRD Kabupaten Poso L.N.R.Tandawuya,SH Membacakan produk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso pada Paripurna Masa Persidangan I , membahas tentang Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Poso tahun Anggaran 2009. Yakni : 1. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Poso NO. I TAHUN 2010 tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Poso tahun Anggaran 2009. Yang ditetapkan diposo pada tanggal 31 juli tahun 2010. 2. Keputusan DPRD Kabupaten Poso NO. 5 / KEP / DPRD / 2010. Tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Poso terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Poso tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Poso tahun Anggaran 2009. Ditetapkan di Poso pada tanggal 31 juli tahun 2010.
Setelah Pembacaan Produk DPRD Kabupaten Poso, dilanjutkan dengan Penyerahan Produk DPRD oleh Wakil Ketua I, Sonny Kapito, Dan Wakil Ketua II, Suharto Kandar Kepada Bupati Poso Drs.Piet Inkiriwang,MM yang Diwakili Oleh Asisten Administrasi Umum Drs.S.Songgo.
Bupati Poso, Drs.Piet Inkiriwang,MM Diwakili Asisten Administrasi Umum Drs.S.Songgo Dalam sambutannya menyampaikan bahwa segala upaya dan kerja keras dalam melaksanakan perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Poso tahun 2009 yang merupakan wujud dan upaya kita semua serta perhatian yang sungguh-sungguh dalam menyikapi tugas dan dan tanggung Jawab dalam melaksanakan Pembangunan Di Daerah ini. Dan semetara itu pula kita terus berupaya menjawab tuntutan masyarakat yang mengharuskan kita terus bekerja dan bekerja, demi melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan Dan Kemasyarakatan secara menyeluruh dan lebih baik.
Selain itu, dengan selesainya Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun Anggaran 2009, menunjukan kepada semua SKPD akan memahami dan mengetahui lebih jelas tentang penyusunan dan Penggunaan Anggaran Untuk tahun berikutnya, sehingga akan tercipta Singkronisasi Dalam menjalankan Roda Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat Di Daerah ini. Demikian pula yang p[erlu kita pahami dari semua kritik, saran, oleh anggota Dewan, member arti bahwa pada masa yang akan datang, semua program kegiatan harus terlaksana secara terinci, terpadu saling mendukung antara program satu dengan program lainnya, serta terdeteksi dengan jelas bahkan harus sejalan dengan arah Kebijakan Pembangunan yang berpihak kepada rakyat.
Diakhir sambutannya, Asisten Administrasi Umum Drs.S.Songgo mengatakan bahwa, segala saran, kritik dan koreksi yang telah disampaikan oleh Dewan, baik melalui Pandangan Umum Fraksi, Panitia Anggaran Dan Pendapat Akhir Fraksi, akan menjadi perhatian kami sebagai pihak eksekutif pada pelaksanaan dan tanggung Jawab kedepan, terutama dalam menjabarkan kedepan berbagai program yang telah ditelah ditetapkan secara efektif dan lebih terarah.
Hadir pada Penutupan masa Persidangan I DPRD Kabupaten Poso, tersebut Muspida Kabupaten Poso, Anggota DPRD Kab.Poso, para Pejabat Di Lingkungan Daerah Kabupaten Poso, Kepala Lembaga Departemen Dan Non Departemen, BUMN, Ketua Organisasi Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat, Wartawan baik media Cetak maupun Media Elektronik, serta Undangan lainnya.
Sidang Penutupan Masa Persidangan I DPRD Kabupaten Poso berlangsung setelah rapat pleno ke 6 dilaksanakan.Yang sebelumnya Rapat Pleno ke 6 tersebut, mengagendakan tentang Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Poso terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Poso tentang Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun 2009. Penyampaian Pendapat Akhir 5 Fraksi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Poso tentang Pertanggung Jawaban Pelaksana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2009, yakni : Fraksi Partai Golkar, dengan Wakil Ketua Drs.Hary.S.Kabi,Dan Sekertaris Djafar Samudin. Fraksi Partai Demokrat Dengan Ketua H.Abdul Gani T.Israil,S.Ag, Dan Sekertaris Dharma Bhakti Pesudo, Fraksi Poso Bersatu dengan Ketua Ir.Burhanuddin Hamzah, Fraksi Bhineka Tunggal Ika, yang dibacakan oleh Alwin Nakamba, Fraksi Partai Damai Sejahtera, yang disampaikan oleh Sri Santo.
kelima fraksi yang telah menyampaikan Pendapat akhir tersebut, menyatakan Menerima Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2009. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2009 tersebut, telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah sebagaimana yang diatur dalam PP. NO.4 Tahun 2005.Tehnis Penyusunannya Dan Penjabarannya maupun landasan hukumnya telah memenuhi persyaratan.
Penutupan Masa Persidangan tersebut, Dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I, Ir. Sonny L.Kapito, Dan Wakil Ketua II, Suharto Kandar, Bupati Poso yang diwakili Asisten Administrasi Umum, Drs.S.Songgo.
Wakil Ketua II Suharto Kandar Dalam Penutupan Masa Persidangan I DPRD Tersebut, menyampaikan bahwa Selama Masa Persidangan I DPRD Kabupaten Poso, telah berlangsung selama 9 hari kerja, dari tanggal 22-31 juli 2010. Masa Persidangan ini tercatat kegiatan rapat sebagai berikut : Rapat Panitia Musyawarah sebanyak 2 kali, Rapat Paripurna 7 kali, Rapat Komisi-Komisi 8 kali, Rapat Badan Anggaran 8 kali, dan Rapat Fraksi-fraksi sebanyak 5 kali, dengan total pertemuan rapat senyak 30 kali.Dari Masa Pesidangan I DPRD telah menghasilkan 1 Peraturan Daerah (PERDA).
Peraturan Daerah (Perda) No.1 Tahun 2010, tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Poso tahun anggaran 2009 dijabarkan sebagai berikut : (1). Pendapatan. Pendapatan Sebesar Rp. 572.868.472.468.61. (2). Belanja Daerah Sebesar Rp. 611.821.138.531,94. Sehingga Defisit anggaran menjadi Rp. 38.952.666.063,33. (3). Pembiayaan. Bidang Penerimaan sebesar Rp. 88.059.792.943,78. Bidang Pengeluaran sebesar Rp. 1.005.699.731,60. Surplus dibidang pembiayaan sebesar Rp. 87.054.093.212,18. Sehingga hasil akhir, SILPA yang masih ada sebesar Rp. 48.101.427.148.85.
Sementara itu, Sekertaris DPRD Kabupaten Poso L.N.R.Tandawuya,SH Membacakan produk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso pada Paripurna Masa Persidangan I , membahas tentang Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Poso tahun Anggaran 2009. Yakni : 1. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Poso NO. I TAHUN 2010 tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Poso tahun Anggaran 2009. Yang ditetapkan diposo pada tanggal 31 juli tahun 2010. 2. Keputusan DPRD Kabupaten Poso NO. 5 / KEP / DPRD / 2010. Tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Poso terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Poso tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Poso tahun Anggaran 2009. Ditetapkan di Poso pada tanggal 31 juli tahun 2010.
Setelah Pembacaan Produk DPRD Kabupaten Poso, dilanjutkan dengan Penyerahan Produk DPRD oleh Wakil Ketua I, Sonny Kapito, Dan Wakil Ketua II, Suharto Kandar Kepada Bupati Poso Drs.Piet Inkiriwang,MM yang Diwakili Oleh Asisten Administrasi Umum Drs.S.Songgo.
Bupati Poso, Drs.Piet Inkiriwang,MM Diwakili Asisten Administrasi Umum Drs.S.Songgo Dalam sambutannya menyampaikan bahwa segala upaya dan kerja keras dalam melaksanakan perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Poso tahun 2009 yang merupakan wujud dan upaya kita semua serta perhatian yang sungguh-sungguh dalam menyikapi tugas dan dan tanggung Jawab dalam melaksanakan Pembangunan Di Daerah ini. Dan semetara itu pula kita terus berupaya menjawab tuntutan masyarakat yang mengharuskan kita terus bekerja dan bekerja, demi melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan Dan Kemasyarakatan secara menyeluruh dan lebih baik.
Selain itu, dengan selesainya Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun Anggaran 2009, menunjukan kepada semua SKPD akan memahami dan mengetahui lebih jelas tentang penyusunan dan Penggunaan Anggaran Untuk tahun berikutnya, sehingga akan tercipta Singkronisasi Dalam menjalankan Roda Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat Di Daerah ini. Demikian pula yang p[erlu kita pahami dari semua kritik, saran, oleh anggota Dewan, member arti bahwa pada masa yang akan datang, semua program kegiatan harus terlaksana secara terinci, terpadu saling mendukung antara program satu dengan program lainnya, serta terdeteksi dengan jelas bahkan harus sejalan dengan arah Kebijakan Pembangunan yang berpihak kepada rakyat.
Diakhir sambutannya, Asisten Administrasi Umum Drs.S.Songgo mengatakan bahwa, segala saran, kritik dan koreksi yang telah disampaikan oleh Dewan, baik melalui Pandangan Umum Fraksi, Panitia Anggaran Dan Pendapat Akhir Fraksi, akan menjadi perhatian kami sebagai pihak eksekutif pada pelaksanaan dan tanggung Jawab kedepan, terutama dalam menjabarkan kedepan berbagai program yang telah ditelah ditetapkan secara efektif dan lebih terarah.
Hadir pada Penutupan masa Persidangan I DPRD Kabupaten Poso, tersebut Muspida Kabupaten Poso, Anggota DPRD Kab.Poso, para Pejabat Di Lingkungan Daerah Kabupaten Poso, Kepala Lembaga Departemen Dan Non Departemen, BUMN, Ketua Organisasi Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat, Wartawan baik media Cetak maupun Media Elektronik, serta Undangan lainnya.
Sidang Penutupan Masa Persidangan I DPRD Kabupaten Poso berlangsung setelah rapat pleno ke 6 dilaksanakan.Yang sebelumnya Rapat Pleno ke 6 tersebut, mengagendakan tentang Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Poso terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Poso tentang Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun 2009. Penyampaian Pendapat Akhir 5 Fraksi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Poso tentang Pertanggung Jawaban Pelaksana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2009, yakni : Fraksi Partai Golkar, dengan Wakil Ketua Drs.Hary.S.Kabi,Dan Sekertaris Djafar Samudin. Fraksi Partai Demokrat Dengan Ketua H.Abdul Gani T.Israil,S.Ag, Dan Sekertaris Dharma Bhakti Pesudo, Fraksi Poso Bersatu dengan Ketua Ir.Burhanuddin Hamzah, Fraksi Bhineka Tunggal Ika, yang dibacakan oleh Alwin Nakamba, Fraksi Partai Damai Sejahtera, yang disampaikan oleh Sri Santo.
kelima fraksi yang telah menyampaikan Pendapat akhir tersebut, menyatakan Menerima Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2009. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2009 tersebut, telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah sebagaimana yang diatur dalam PP. NO.4 Tahun 2005.Tehnis Penyusunannya Dan Penjabarannya maupun landasan hukumnya telah memenuhi persyaratan.
Langganan:
Postingan (Atom)