Poso – Bupati Poso Drs.Piet Inkiriwang,MM di Wakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Drs.Andi Rahmatulah Yusup Membuka Kegiatan Workshop Sosialisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Poso Tahun 2009 Bertempat Di Aula Kantor Bappeda Kabupaten Poso, Selasa 15 Desember 2009.
Hadir pula pada kesempatan tersebut Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Poso Drs.Moh Yusuf, Perwakilan Beberapa SKPD, Perwakilan Dari Masyarakat, Para Narasumber, Serta Para Undangan lainnya.
Bupati Poso Dalam Sambutan Tertulisnya yang dibacakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Drs.Andi Rahmatulah Yusup mengatakan bahwa Substansi Pembangunan adalah suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam perubahan disegala sektor. Ini menjadi bagian penting yang dibutuhkan untuk mendorong terwujudnya tujuan yang diharapkan yaitu Pembangunan yang berasal dari masyarakat dan untuk Masyarakat, yang dikenal dengan prinsip DOUM (Dari masyarakat dan Untuk Masyarakat). Untuk itu Prinsip DOUM ini sangat penting karena langsung dipahami oleh masyarakat sebagai pelaku dan pemeran utama dalam proses Pembangunan.
Lanjut Bupati Kehadiran PNPM Mandiri secara umum dan PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM – MPD) secara Khusus adalah lebih difokuskan kepada peningkatan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri,sehinngga program ini harus di landasi dengan pembinaan karakter masyarakat yang baik dan beradab yang memiliki impian/cita-cita,perilaku memberi bukan meminta,kemantapan mental,bersikap positif terhadap goncangan,selalu mengetengahkan dialog,menghindari kekerasan,selalu berusaha dan bekerja bersama kelompok.
Diakhir Sambutannya Bupati Mengharapkan melalui Workshop Sosialisasi Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan yang dilaksanakan pada hari ini,tujuanya yaitu, Pertama,terjelaskanya strategi pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Kedua terjelaskanya sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka pembangunan daerah. Ketiga, terjelaskanya arah dan kebijakan pembangunana daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Keempat,terjelaskanya pokok-pokok kebijakan dan mekanisme pelaksaan PNPM Mandiri perdesaan. Untuk itu kepada para peserta yang mengikuti diharapkan agar benar-benar mengikuti materi yang di berikan untuk menambah pemahaman dan pengetahuan bagi kita terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri perdesaan, dan tujuan dari sosialisasi dapat tercapai.
Sementara itu dalam laporan panitia yang dibacakan oleh Drs.Alpius tamboeo menyatakan bahwa Dasar Pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan desa Kabupaten Poso selaku kuasa pengguna anggaran satuan kerja PNPM Mandiri perdesaan Poso Nomor 412/22/bpmpd/2009 tentang penyelenggaraan sosialisasi PNPM Mandiri perdesaan di Kabupaten Poso. Tujuan dari padakegiatan ini adalah menjelaskan strategi pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Jumlah peserta 85 orang yang terdiri dari utusan SKPD 23 orang ,utusan masyarat 50 orang dan panitia pelaksana 10 orang.
Pembukaan Masa Persidangan III DPRD Poso Dalam RAPBD Tahun 2010
Poso - Bertempat Diruang Rapat Siwagi Lemba Gedung DPRD Kabupaten Poso Dilaksanakan Pembukaan Masa Persidangan III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Poso Dalam rangka Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, Jumat 11 Desember 2009.
Pembukaan Persidangan III DPRD Kabupaten Poso Dipimpin Langsung Oleh Ketua DPRD Kabupaten Poso Ir.Jani W.V Mamuaja dan Dihadiri pula oleh Wakil Ketua DPRD Kab Poso Suharto Kandar dan Ir.Sony L Kapito, Anggota DPRD Kabupaten Poso, Bupati Poso Drs.Piet Inkiriwang, MM, Para Muspida Kabupaten Poso, Sekab Poso Drs.Amdjad Lawasa, MM, Para Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Bagian Dlingkup Pemkab Poso,Para Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda serta Para Undangan Lainnya.
Ketua DPRD Kabupaten Poso Ir.Jani W V Mamuaja Dalam Sambutan Pengantarnya mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada hakekatnya merupakan Dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan salah satu Instrumen utama Kebijakan Publik yang berkenan dengan upaya peningkatan pelayanan umum serta Kesejahteraan Rakyat dalam situasi dan Kondisi saat ini masih dipandang perlu menekan Prinsip Kehati – hatian sehingga Anggaran yang akan ditetapkan Tahun 2010 ini dapat berdaya guna dan berhasil guna untuk kepentingan Daerah ini pada Umumnya.
Sebagaimana yang dijelaskan Masa Persidangan Kali ini akan membahas dan menetapkan Rencana Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2010, Mengingat limit waktu yang ada maka pembahasan masa Persidangan ini akan dipacu dan dibahas selama 13 Hari, siang dan malam, Olehnya Jani berharap kesiapan dan kesediaan yang Sungguh – sungguh pada Pihak Eksekutif untuk dapat membangun kerja sama yang baik dengan Dewan dalam menyelesaikan Permasalahan – permasalahan yang ada kaitnnya dengan APBD 2010.
Sementara itu Bupati Poso Drs.Piet Inkiriwang,MM dalam Sambutan mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 mengatakan Dalam Rangka penyusunan dan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 diawali dengan penyusunan dan pembahasan Kebijakan umum APBD, Proritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) terdapat bebera kendala sehingga sedikit menghambat proses penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2010 antara lain karena imbas krisis Global yang mempengaruhi Struktur APBN dan APBD termasuk APBN Kabupaten Poso yang mengalami penurunan alokasi Anggaran dari Pemerintah Pusat sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan resionalisasi.
Lanjut Bupati Gambaran Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 Sebesar Rp. 536.074.994.726,00 berarti menurun Sebesar Rp. 123.935.815.527,00 dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2009 yang hanya sebesar Rp. 660.010.810.253,00. Penurunan tersebut disebabkan berkurangnya Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat sebesar -41,26 % (dimana pada Tahun Anggaran 2009 mendapat Alokasi DAK Sebesar Rp. 68.540.000.000,00 dan pada Tahun 2010 mendapat Alokasi hanya Rp. 40.261.400.000,00), dan berkurangnya Alokasi dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Sebesar -38,81 % (dimana pada Tahun Anggaran 2009 mendapat Alokasi Sebesar Rp. 56.414.736.000,00 dan pada Tahun 2010 mendapat Alokasi hanya Rp. 34.517.959.000,00) serta berkurangnya bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Sebesar -68,19 % ( dimana Tahun Anggaran 2009 mendapat Alokasi Sebesar Rp. 2.452.200.000,00 dan pada Tahun 2010 mendapat Alokasi hanya Rp. 780.000.000,00).
Pendapatan Daerah pada Rancangan APBD Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2010 Sebesar Rp. 530.103.000,00 menurun Sebesar Rp. 42.955.267.834,00 atau 7,50 % dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2009 yaitu Sebesar Rp. 573.058.597.834,00. Penurunan Pendapatan Daerah tersebut memberikan pengaruh yang sangat besar dalam pemenuhan kebutuhan Anggaran Balanja Daerah, sehingga kita perlu melakukan efisiensi dan efektifitas belanja Daerah. Selain itu Bupati menambahkan Program dan Kegiatan yang menjadi kekuatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso tahun Anggaran 2010 sangat memberikan manfaat dan menyentuh langsung dan dapat dinikmati oleh masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan yang dihibahkan dan dikelola Langsung oleh Komite Sekolah Sebesar Rp. 10.851.900.000,-.
Diakhir Sambutannya Bupati mengucapkan terima kasih DPRD Kabupaten Poso dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Poso yang telah meluangkan tenaga, waktu dan Kontribusi pemikiran sebagai wujud pengabdian kepada Masyarakat dan Daerah dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2010 ini, serta terima kasih yang Sebesar – besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menunjang pelaksanaan Pembangunan di Daerah disegala Bidang serta menciptakan kondisi Kabupaten Poso yang Aman, Damai, Adil, Demokratis dan Masyarakat yang Sejahtera.
Pembukaan Masa Persidangan III DPRD Kabupaten Poso Ditandai dengan Penanda Tanganan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) RAPBD Tahun Anggaran 2010 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2010 Oleh Ketua DPRD Kabupaten Poso Ir. Jani W V Mamuaja dan Bupati Poso Drs. Piet Inkiriwang,MM.
Pembukaan Persidangan III DPRD Kabupaten Poso Dipimpin Langsung Oleh Ketua DPRD Kabupaten Poso Ir.Jani W.V Mamuaja dan Dihadiri pula oleh Wakil Ketua DPRD Kab Poso Suharto Kandar dan Ir.Sony L Kapito, Anggota DPRD Kabupaten Poso, Bupati Poso Drs.Piet Inkiriwang, MM, Para Muspida Kabupaten Poso, Sekab Poso Drs.Amdjad Lawasa, MM, Para Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Bagian Dlingkup Pemkab Poso,Para Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda serta Para Undangan Lainnya.
Ketua DPRD Kabupaten Poso Ir.Jani W V Mamuaja Dalam Sambutan Pengantarnya mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada hakekatnya merupakan Dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan salah satu Instrumen utama Kebijakan Publik yang berkenan dengan upaya peningkatan pelayanan umum serta Kesejahteraan Rakyat dalam situasi dan Kondisi saat ini masih dipandang perlu menekan Prinsip Kehati – hatian sehingga Anggaran yang akan ditetapkan Tahun 2010 ini dapat berdaya guna dan berhasil guna untuk kepentingan Daerah ini pada Umumnya.
Sebagaimana yang dijelaskan Masa Persidangan Kali ini akan membahas dan menetapkan Rencana Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2010, Mengingat limit waktu yang ada maka pembahasan masa Persidangan ini akan dipacu dan dibahas selama 13 Hari, siang dan malam, Olehnya Jani berharap kesiapan dan kesediaan yang Sungguh – sungguh pada Pihak Eksekutif untuk dapat membangun kerja sama yang baik dengan Dewan dalam menyelesaikan Permasalahan – permasalahan yang ada kaitnnya dengan APBD 2010.
Sementara itu Bupati Poso Drs.Piet Inkiriwang,MM dalam Sambutan mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 mengatakan Dalam Rangka penyusunan dan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 diawali dengan penyusunan dan pembahasan Kebijakan umum APBD, Proritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) terdapat bebera kendala sehingga sedikit menghambat proses penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2010 antara lain karena imbas krisis Global yang mempengaruhi Struktur APBN dan APBD termasuk APBN Kabupaten Poso yang mengalami penurunan alokasi Anggaran dari Pemerintah Pusat sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan resionalisasi.
Lanjut Bupati Gambaran Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 Sebesar Rp. 536.074.994.726,00 berarti menurun Sebesar Rp. 123.935.815.527,00 dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2009 yang hanya sebesar Rp. 660.010.810.253,00. Penurunan tersebut disebabkan berkurangnya Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat sebesar -41,26 % (dimana pada Tahun Anggaran 2009 mendapat Alokasi DAK Sebesar Rp. 68.540.000.000,00 dan pada Tahun 2010 mendapat Alokasi hanya Rp. 40.261.400.000,00), dan berkurangnya Alokasi dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Sebesar -38,81 % (dimana pada Tahun Anggaran 2009 mendapat Alokasi Sebesar Rp. 56.414.736.000,00 dan pada Tahun 2010 mendapat Alokasi hanya Rp. 34.517.959.000,00) serta berkurangnya bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Sebesar -68,19 % ( dimana Tahun Anggaran 2009 mendapat Alokasi Sebesar Rp. 2.452.200.000,00 dan pada Tahun 2010 mendapat Alokasi hanya Rp. 780.000.000,00).
Pendapatan Daerah pada Rancangan APBD Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2010 Sebesar Rp. 530.103.000,00 menurun Sebesar Rp. 42.955.267.834,00 atau 7,50 % dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2009 yaitu Sebesar Rp. 573.058.597.834,00. Penurunan Pendapatan Daerah tersebut memberikan pengaruh yang sangat besar dalam pemenuhan kebutuhan Anggaran Balanja Daerah, sehingga kita perlu melakukan efisiensi dan efektifitas belanja Daerah. Selain itu Bupati menambahkan Program dan Kegiatan yang menjadi kekuatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso tahun Anggaran 2010 sangat memberikan manfaat dan menyentuh langsung dan dapat dinikmati oleh masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan yang dihibahkan dan dikelola Langsung oleh Komite Sekolah Sebesar Rp. 10.851.900.000,-.
Diakhir Sambutannya Bupati mengucapkan terima kasih DPRD Kabupaten Poso dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Poso yang telah meluangkan tenaga, waktu dan Kontribusi pemikiran sebagai wujud pengabdian kepada Masyarakat dan Daerah dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2010 ini, serta terima kasih yang Sebesar – besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menunjang pelaksanaan Pembangunan di Daerah disegala Bidang serta menciptakan kondisi Kabupaten Poso yang Aman, Damai, Adil, Demokratis dan Masyarakat yang Sejahtera.
Pembukaan Masa Persidangan III DPRD Kabupaten Poso Ditandai dengan Penanda Tanganan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) RAPBD Tahun Anggaran 2010 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2010 Oleh Ketua DPRD Kabupaten Poso Ir. Jani W V Mamuaja dan Bupati Poso Drs. Piet Inkiriwang,MM.
Bantuan Hand Traktor Kepada Kelompok Tani di Poso
Poso – Sebanyak 18 Unit Hand Traktor diserahkan langsung secara simbolis Bupati Poso Drs.Piet Inkiriwang,MM kepada 18 kelompok tani yang berasal dari 18 kecamatan di Kabupaten Poso yang jumlah keseluruhan 250 unit. Penyerahan tersebut, berlangsung di halaman Dinas Pertanian Kabupaten Poso, jumat 11 desember 2009.
Bantuan 18 unit hand traktor ini merupakan bantuan dari pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, khususnya pada sector pertanian. Yang diberikan kepada Kelompok Tani yang ada di Kabupaten Poso.
Bupati Poso, Drs. Piet Inkiriwang, MM dalam sambutannya menghimbau kepada semua perwakilan yang tergabung pada kelompok tani khususnya yang berada di wilayah 18 kecamatan, untuk dapat lebih mengarah pada peningkatan kualitas para petani dalam pencapaian sasaran yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas bagi daerahnya secara keseluruhan dan dapat meningkatkan taraf hidup bagi petani pada khususnya.
Bantuan ini dimaksudkan agar para petani yang ada di Kabupaten Poso lebih muda dalam mengelola lahan pertanian dengan menggunakan alat yang memadai seperti hand traktor, maka para petani lebih mengoptimalkan lagi dalam mengolah lahan pertanian, dengan sendirinya peningkatan hasil pertanian lebih besar dan lebih optimal.untuk itu, bantuan hand traktor tersebut harus dijaga dan dipergunakan dan dijalankan dengan baik, sehingga produksi dan produktivitas pertanian di daerah kita ini bisa ditingkatkan.
Diakhir sambutannya, Bupati Poso mengharapkan kepada para Kelompok tani yang mendapatkan bantuan Hand Traktor tersebut, agar bantuan ini merupakan rangsangan kepada Kelompok tani untuk lebih giat lagi dalam mengolah lahan pertaniannya, dan dengan sendirinya dapat meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik lagi bagi para petani yang ada di kabupaten Poso.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Ir.H.Isnain T.Hi.Karim M.MP,M.Si menyampaikan bahwa Bantuantersebut tidak terlepas dari Pemerintah Kabupaten Poso yang secara terus menerus berusaha untuk memajukan daerahnya, dengan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Poso. Salah satunya dnegan memberikan bantuan kepada masyarakat, berupa sarana dan prasarana untuk masyarakat Kabupaten Poso.
Bantuan Hand traktor tersebut harus dimanfaatkan seoptimal mungkin, guna meningkatakn taraf hidup dan kesejahteraan bagi petani, dan semakin giat dalam bercocok tanam, serta menjaga kestabilan, dan kemakmuran secara bersama-sama. Dengan sendirinya dapat memberikan bantuan Peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Poso.
Setelah berakhirnya sambutan tersebut, dilanjutkan dengan Penyerahan bantuan Hand Traktor Kepada 18 kelompok Tani. Penyerahan tersebut, disaksikan Muspida, Asisten Administrasi Pemerintahan Dan Kesra Drs.L.Bamonturu, Anggota DPRD Kab.Poso, Staf Ahli Bupati Poso bidang Pemerintahn Drs.Andi Rahmatullah Yusup, para Pejabat Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, serta Undangan Lainny
Loka Karya Perdamaian
Poso - Bupati Poso Drs. Piet Inkiriwang, MM yang diwakili Kepala Inspektorat Kabupaten Poso Anthony H Tadjongga, BSc. S,Sos membuka dengan resmi kegiatan Loka Karya “Strategi Pengelolaan Konflik Di Poso” bertempat Di Kartika Beach Hotel, Selasa 8 Desember 2009.
Hadir pula pada kesempatan tersebut sebagai Pemateri Msr. Philip Cordea Sekretaris Pertama Kedutaan Canada, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Wanita, dan Organisasi Sosial Kemasyarkatan, serta undangan lainnya.
Bupati Poso, Drs. Piet Inkiriwang, MM dalam sambutannya mengatakan, selama kegiatan ini berlangsung diharapkan agar dapat bertukar pengalaman dan informasi dengan mengemukakan berbagai permasalahan yang sering dihadapi atau mungkin dirasakan sebagai suatu kendala ditengah-tengah masyarakat, sehingga melalui kegiatan ini akan dapat dilaksanakan dan hasilnya dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat sampai ketingkat bawah.
Lanjut Bupati, oleh karena itu sangat diharapkan perhatian dan kesungguhan dari semua pihak, agar apa yang hendak dikomunikasikan dapat membawa manfaat dan solusi yang terbaik untuk menciptakan kedamaian dan kesejukan ditengah-tengah masyarakat, sebagaimana diketahui bersama bahwa acara Loka Karya merupakan hal yang sangat tepat untuk dilaksanakan.
Selain dari pada itu, Bupati Poso menambahkan bahwa, selaku pimpinan daerah menyampaikan rasa terima kasih dan penghargan yang setulus-tulusnya kepada seluruh jajaran Institut Titian Perdamaian yang telah memprakarsai kembali pelaksanaan kegiatan Loka Karya dan telah melibatkan Para Tokoh Agama Se-Kabupaten Poso.
Dikesempatan yang sama perwakilan Ketua Lembaga Institut Titian Perdamaian Mrs. Philip Cordea sebagai Sekretaris Pertama Kadutaan Canada menyampaikan isi sambutanya bahwa, seluruh rangkaian peristiwa kekerasan dan konflik sosial yang terjadi dibeberapa daerah di Indonesia pada kurun waktu 1998 s/d 2006 merupakan lembaran kesedihan dan ancaman atas kemanusiaan serta demokrasi di Indonesia, oleh karena itu kagiatan semacam ini terus diadakan dan Bentuk kegiatan Loka Karya telah dilakukakan di Maluku “Ambon”, dan ini adalah merupakan kegiatan yang kedua kalinya.diSulawesi Tengah Khususnya Di Kabupaten Poso.
Fakta menunjukan bahwa masyarakat dan Pemerintah secara aktif telah mengupayakan berbagai cara pengelolalan konflik melalui upaya penanganan konflik.
Sosialisasi dan Tata Cara Pengisian Format PP Nomor 39 Tahun 2006 di Kabupaten Poso Tahun 2009
Poso – Bupati Poso Drs.Piet Inkiriwang,MM di diwakili Asisten II Setdakab Poso Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Drs. Andi Rahmatullah Yusuf, membuka kegiatan Sosialisasi Dan Tata Cara Pengisian Format Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tentang cara Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Tahun 2009 Bertempat Di Aula Kantor Bappeda Kabupaten Poso, Senin 7 Desember 2009.
Hadir pula pada Kegiatan tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Poso Andi Sakka Yusup, SH.MH, Kepala Bappeda Propinsi Sulawesi Tengah yang Diwakili Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Richard A.Tandayu.Msi, Para Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Bagian Dilingkungan Pemkab Poso, Perwakilan Dari Beberapa Bagian, Serta Para Undangan Lainnya.
Bupati Poso dalam Sambutan Tertulisnya mengatakan Bahwa Kegiatan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Kegiatan pelaksanaan rencana merupakan Bagian – bagian dari fungsi manajemen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
Lanjut dikatakan Pengendalian dilakukan dengan maksud untuk dapat menjamin bahwa pelaksanaan rencana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan Pemantauan dimaksud untuk mengamati perkembangan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Mengidentifikasi serta Mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin.
Diakhir Sambutannya Bupati Mengharapkan Dengan Dilaksanakan Sosialisasi Dan Tata Cara Pengisian Format PP Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan perlu ditekankan kepada semua Peserta untuk bisa berperan aktif dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah ini sehingga Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan dapat berjalan lancar pada Tahun – tahun yang akan datang sesuai dengan amanat PP Nomor 39 Tahun 2006.
Sementara itu Dalam Laporan Panitia dikatakan bahwa Dasar Pelaksanaan Kegiatan ini mengacu pada Undang – undang Nomor.25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor.39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Tujuan dari pada Kegiatan ini adalah Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan akan dilaksanakan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor.39 Tahun 2006. Peserta berjumlah 48 Orang yang terdiri dari Dinas / Badan, Kepala Kantor / Kepala Bagian Lingkup Kabupaten Poso
Hadir pula pada Kegiatan tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Poso Andi Sakka Yusup, SH.MH, Kepala Bappeda Propinsi Sulawesi Tengah yang Diwakili Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Richard A.Tandayu.Msi, Para Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Bagian Dilingkungan Pemkab Poso, Perwakilan Dari Beberapa Bagian, Serta Para Undangan Lainnya.
Bupati Poso dalam Sambutan Tertulisnya mengatakan Bahwa Kegiatan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Kegiatan pelaksanaan rencana merupakan Bagian – bagian dari fungsi manajemen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
Lanjut dikatakan Pengendalian dilakukan dengan maksud untuk dapat menjamin bahwa pelaksanaan rencana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan Pemantauan dimaksud untuk mengamati perkembangan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Mengidentifikasi serta Mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin.
Diakhir Sambutannya Bupati Mengharapkan Dengan Dilaksanakan Sosialisasi Dan Tata Cara Pengisian Format PP Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan perlu ditekankan kepada semua Peserta untuk bisa berperan aktif dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah ini sehingga Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan dapat berjalan lancar pada Tahun – tahun yang akan datang sesuai dengan amanat PP Nomor 39 Tahun 2006.
Sementara itu Dalam Laporan Panitia dikatakan bahwa Dasar Pelaksanaan Kegiatan ini mengacu pada Undang – undang Nomor.25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor.39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Tujuan dari pada Kegiatan ini adalah Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan akan dilaksanakan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor.39 Tahun 2006. Peserta berjumlah 48 Orang yang terdiri dari Dinas / Badan, Kepala Kantor / Kepala Bagian Lingkup Kabupaten Poso
Rapat Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso Tahun 2009
Poso – Bupati Poso Drs.Piet Inkiriwang,MM di diwakili Asisten I Sekretaris Daerah Kabupaten Poso bidang Pemerintahan dan Kesra Drs. Lambang Bamunturu Membuka Rapat Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso bertempat digedung sanggar Pemuda Poso, Senin 7 Desember 2009.
Hadir pada rapat tersebut Para kepala SKPD, Camat, dan lurah se- Kabupaten Poso. Kepala Badan Kuangan dan Pendapatan Aset daerah Putra Botilangi,SE. Msi, dalam laporannya mengatakan bahwa penerimaan pajak tahun 2009 ini masih perlu ditingkatkan karena target pencapaian penerimaan pendapatan daerah belum tercapai secara optimal. Khususnya untuk Pamona Timur masih sangat menghawatirkan. Di tambahkan juga ada beberapa kecamatan yang sudah mencapai seratus persen seperti Kecamatan Lage, Kecamatan Pamona Utara, Kecamatan Pamona Selatan, dan Kecamatan Lore kecuali Lore timur. Diharapkan kepada semua kecamatan untuk dapat meningkatkan penerimaan pendapatannya agar target yang diharapkan dapat dicapai secara optimal.
Bupati Poso Drs. Piet Inkiriwang MM, yang diwakili oleh Asisten I, Drs. Lambang Bamunturu dalam sambutanya mengatakan bahwa rapat evaluasi penerimaan pendapatan daerah tahun anggaran 2009 ini sangatlah penting karena tujuan dari evaluasi tersebut merupakan kinerja untuk menyongsong kemajuan daerah. Selain itu juga, mengingatkan rapat evaluasi tersebut dapat menjadi tolak ukur dalam penerimaan pendapatan daerah tahun anggaran 2009 ini.
Bupati menambahkan melalui rapat evaluasi tersebut kita dapat mengetahui sejauh mana perkembangan penerimaan pendapatan yang diterima Tahun anggaran 2009, hal ini dapat di ukur untuk meningkatkan pembangunan khususnya di kabupaten poso. Sehingga dalam rapat evaluasi ini dapat dijadikan acuan sebagai bentuk dedikasi kita kepada masyarakat, bangsa dan Negara.
Di akhir sambutanya Bupati Poso, meminta semoga apa saja yang akan dan telah didapatkan dari hasil penerimaan pendapatan tersebut dapat dijadikan suatu motivasi agar tahun depan anggaran penerimaan pendapatan daerah dapat meningkat lagi sesuai apa yang kita harapkan bersama.
Hadir pada rapat tersebut Para kepala SKPD, Camat, dan lurah se- Kabupaten Poso. Kepala Badan Kuangan dan Pendapatan Aset daerah Putra Botilangi,SE. Msi, dalam laporannya mengatakan bahwa penerimaan pajak tahun 2009 ini masih perlu ditingkatkan karena target pencapaian penerimaan pendapatan daerah belum tercapai secara optimal. Khususnya untuk Pamona Timur masih sangat menghawatirkan. Di tambahkan juga ada beberapa kecamatan yang sudah mencapai seratus persen seperti Kecamatan Lage, Kecamatan Pamona Utara, Kecamatan Pamona Selatan, dan Kecamatan Lore kecuali Lore timur. Diharapkan kepada semua kecamatan untuk dapat meningkatkan penerimaan pendapatannya agar target yang diharapkan dapat dicapai secara optimal.
Bupati Poso Drs. Piet Inkiriwang MM, yang diwakili oleh Asisten I, Drs. Lambang Bamunturu dalam sambutanya mengatakan bahwa rapat evaluasi penerimaan pendapatan daerah tahun anggaran 2009 ini sangatlah penting karena tujuan dari evaluasi tersebut merupakan kinerja untuk menyongsong kemajuan daerah. Selain itu juga, mengingatkan rapat evaluasi tersebut dapat menjadi tolak ukur dalam penerimaan pendapatan daerah tahun anggaran 2009 ini.
Bupati menambahkan melalui rapat evaluasi tersebut kita dapat mengetahui sejauh mana perkembangan penerimaan pendapatan yang diterima Tahun anggaran 2009, hal ini dapat di ukur untuk meningkatkan pembangunan khususnya di kabupaten poso. Sehingga dalam rapat evaluasi ini dapat dijadikan acuan sebagai bentuk dedikasi kita kepada masyarakat, bangsa dan Negara.
Di akhir sambutanya Bupati Poso, meminta semoga apa saja yang akan dan telah didapatkan dari hasil penerimaan pendapatan tersebut dapat dijadikan suatu motivasi agar tahun depan anggaran penerimaan pendapatan daerah dapat meningkat lagi sesuai apa yang kita harapkan bersama.
Pensiun PNS, terhitung mulai tahun 2010 menjadi 58 tahun.
Poso – Kepala Inspektur Kabupaten Poso Anthony H. Tadjongga, BSc. S.Sos pimpin Apel bersama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, bertempat di halaman Kantor Bupati Poso, Senin, 7 Desember 2009.
Turut Hadir dalam apel bersama Para Kepala Dinas, Badan, Kantor, Bagian, seluruh karyawan dan karyawati PNS, Honorer serta Tenaga Sukarela di lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Poso
Kepala Inspektur Kab. Poso Anthony H. Tadjongga, BSc.S.Sos dalam arahannya menyampaikan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya bahwa dalam rapat koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri bersama seluruh kepala inspektur se indonesia di Jakarta bebarapa hari yang lalu, menghasilkan sebuah rekomendasi yang nantinya akan disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang usia pensiun PNS, terhitung mulai tahun 2010 menjadi 58 tahun.
Lanjut, Anthony H. Tadjongga juga mengatakan bahwa tidak diperkenankan pegawai negeri Sipil loyal ganda, maksudnya loyal terhadap pemerintahan dan loyal pada politik dan kalupun ada pegawai yang demikian akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku, dan kepada seluruh kepala SKPD diharapkan agar dapat memasukan berkas kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Poso selambat-lambatnya tanggal 20 Desember 2009, dan mengenai kedisiplinan para pegawai yang keluar di jam kerja diharapkan kepada Sat POl PP dapat menertibkan para pegawai.
Diakhir arahannya Anthony H. Tadjongga, BSc.S.Sos menyampaikan bagi seluruh masyarakat yang ada di Kab. Poso jagalah keamanan dan ketertiban dalam menyambut Hari Natal 25 Desember 2009 dan menjalin keakraban dan toleransi antar umat antar umat beragam
Turut Hadir dalam apel bersama Para Kepala Dinas, Badan, Kantor, Bagian, seluruh karyawan dan karyawati PNS, Honorer serta Tenaga Sukarela di lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Poso
Kepala Inspektur Kab. Poso Anthony H. Tadjongga, BSc.S.Sos dalam arahannya menyampaikan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya bahwa dalam rapat koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri bersama seluruh kepala inspektur se indonesia di Jakarta bebarapa hari yang lalu, menghasilkan sebuah rekomendasi yang nantinya akan disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang usia pensiun PNS, terhitung mulai tahun 2010 menjadi 58 tahun.
Lanjut, Anthony H. Tadjongga juga mengatakan bahwa tidak diperkenankan pegawai negeri Sipil loyal ganda, maksudnya loyal terhadap pemerintahan dan loyal pada politik dan kalupun ada pegawai yang demikian akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku, dan kepada seluruh kepala SKPD diharapkan agar dapat memasukan berkas kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Poso selambat-lambatnya tanggal 20 Desember 2009, dan mengenai kedisiplinan para pegawai yang keluar di jam kerja diharapkan kepada Sat POl PP dapat menertibkan para pegawai.
Diakhir arahannya Anthony H. Tadjongga, BSc.S.Sos menyampaikan bagi seluruh masyarakat yang ada di Kab. Poso jagalah keamanan dan ketertiban dalam menyambut Hari Natal 25 Desember 2009 dan menjalin keakraban dan toleransi antar umat antar umat beragam
Langganan:
Postingan (Atom)