Poso – Kunjungan kerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah ke Kabupaten Poso dalam rangka untuk mempersiapkan RAPBD ke penetapan APBD tahun anggaran 2010, berlangsung di ruang Pogombo Kantor Bupati Poso, Selasa 17 November 2009.
Pertemuan antara ke empat anggota dewan Provinsi Sulteng, yaitu Henri Kawulur (Wakil Ketua I), HB Toripalu (Ketua Komisi I), As’ad Lawali (Ketua Komisi II) dan Drs. S.Pelima (Ketua Komisi III), dengan para seluruh pejabat Pemkab Poso dalam bentuk sharring bertujuan untuk membahas hal-hal yang menyangkut dengan program-program pemerintah daerah kedepan melalui pembangunan berupa infrastruktur maupun apa saja yang menjadi asset-aset pemerintah provinsi (Pemprov) dan pemerintah daerah kabupaten Poso yang perlu dibenahi di tahun 2010.
Wakil Bupati Poso Abdul Muthalib Rimi,SH,MH mengatakan, ada beberapa hal-hal yang menonjol sehubungan dengan bantuan Pemprov ke Pemda Poso diantaranya, bantuan pemerintah provinsi melalui beberapa pedesaan yang ada di Kabupaten Poso. “Adapun yang menjadi asset-asset daerah yang perlu menjadi perhatian Pemprov yaitu irigasi di Puna, balai benih ikan di Tonusu, dan pembangunan infrastruktur yang menjadi bagian dari Pemda Poso,” harap Wabup.
“Begitu juga dengan ruas-ruas jalan Poso – Tentena, Sangginora - Napu dan Tonusu – Gintu agar lebih menjadi perhatian Pemprov dan DPRD Provinsi Sulteng. Dan untuk lokasi FDP agar bisa diserahkan pengelolaan sepenuhnya ke Pemda Poso,” pinta Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Poso Drs. Lambang Bamonturu mengutip pesan Bupati Poso Drs. Piet Inkiriwang,MM.
Olehnya melalui beberapa usulan dari Pemda Poso yang menjadi masukan buat Pemprov Sulteng dan DPRD Provinsi, kata Henri Kawulur, “Mudah-mudahan ini bisa terealisasi sehingga segala macam bentuk usulan maupun masukan bisa terakomodir pada RAPBD ke penetapan APBD tahun anggaran 2010,” jelasnya.
Keempat anggota dewan provinsi Sulteng yang menangani wilayah Poso, Morowali dan Tojo Una-Una ini diterima langsung oleh Wakil Bupati Poso Abd.Muthalib Rimi,SH,MH, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Poso Drs. Lambang Bamonturu, dan Asisten Administrasi Umum Setdakab Poso Drs. Sinsigus Songgo.
Pertemuan Dewan Ketahanan Pangan Poso
Poso – Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, bahwa ketahanan pangan adalah terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman merata dan terjangkau. Indikator ketahanan pangan yang mencakup tiga aspek penting yaitu, ketersediaan, dimana tersedia pangan cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik mutu dan keamanannya. Distribusi, pasokan pangan dapat menjangkau seluruh wilayah dengan harga stabil dan terjangkau. Dan konsumsi, dapat mengakses pangan yang cukup dan mampu mengelola konsumsi sesuai gizi dan kesehatan.
Olehnya itu, saat pembukaan pertemuan dewan ketahanan pangan (DKP) kabupaten Poso, Bupati Poso Drs. Piet Inkiriwang,MM yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Poso Drs. Lambang Bamonturu mengatakan, pada akhir pertemuan pangan dunia tahun 2000 para pemimpin dunia dan pejabat pemerintah lainnya dari 182 negara dengan suara bulat telah menyetujui deklarasi, yang dikenal dengan milenium development goalds (MDGs). Dimana isinya, memperbaharui komitmen untuk mengurangi setengah jumlah orang kelaparan didunia pada tahun 2015. “Di kabupaten Poso implementasi kesepakatan dewan ketahanan pangan tersebut telah terlaksana dengan baik, hal itu ditandai menurunnya jumlah penduduk miskin lebih kurang 35 % tahun 2005 menjadi 29,28% tahun 2008 (rata-rata menurun 1,5 % pertahun),” terangnya dalam sambutan Bupati Poso.
Masih dikatakannya, “Tahun 2008 lalu daerah kita (Poso) mengalami surflus beras kurang lebih 30.000 ton, sehingga Bulog Devisi Regional 1 Poso dapat membeli beras lokal untuk memenuhi kebutuhan bantuan raskin di kabupaten Poso, Touna dan Morowali, yang sampai saat ini sudah lebih 7000 ton beras dibeli dari petani di kabupaten Poso. Sehingga peningkatan kualitas konsumsi pangan tahun 2008 telah mencapai poin 83,9 dengan tingkat konsumsi beras menurun dari 130 gram perkapita pertahun menjadi 112,3 kilogram perkapita pertahun,” jelasnya.
“Angka kecukupan gizi energi mencapai 2.150 kilo kalori perkapita perhari (107,3%), sedangkan angka kecukupan protein mencapai 59 gram perkapita perhari ( 113,5 %),” ungkap Drs. Lambang Bamonturu saat membuka kegiatan pertemuan dewan ketahana pangan, di gedung PGRI Poso, Senin (16/11).
Diakhir sambutannya, Ia mengharapkan, agar momentum pertemuan dewan ketahahan pangan ini dijadikan untuk mencari solusi dari berbagai masalah yang berkaitan dengan upaya peningkatan ketahanan pangan ditengah-tengah masyarakat.
“Sebagaimana tujuan kegiatan ini diharapkan kepada instansi terkait, jadikan kesempatan ini untuk menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan masalah ketahanan pangan, gizi dan kesehatan, serta lebih mensikronisasikannya. Terbukti juga beberapa waktu lalu Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Poso telah menerima penghargaan dari pemerintah pusat dalam hal pangan,” tambah Kaban Ketahanan Pangan Poso Munawir,SP,MM.
Sementara dalam laporan Ketua Panitia Penyelenggara Murniati Putosi,SP,M.Si, menyampaikan, kegiatan pertemuan DKP tahun 2009 yang diselenggarakan Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Poso, berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) nomor 093/1415/DPA/2009 tahun anggaran 2009, dan keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Poso nomor 425/Kpts/XI/2009/BKP.
Adapun peserta pertemuan DKP yang berjumlah 100 orang adalah para pimpinan instansi terkait, TP PKK Kabupaten, para Camat, Kepala Puskesmas, dan Kepala BKP3 kecamatan se Kabupaten Poso, yang bermaksud untuk memperoleh gambaran ketersediaan distribusi dan konsumsi pangan di Kabupaten Poso sampai dengan bulan Oktober 2009, dan terlaksananya koordinasi dalam rangka antisipasi kerawanan pangan hingga di tingkat lapangan.
Olehnya itu, saat pembukaan pertemuan dewan ketahanan pangan (DKP) kabupaten Poso, Bupati Poso Drs. Piet Inkiriwang,MM yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Poso Drs. Lambang Bamonturu mengatakan, pada akhir pertemuan pangan dunia tahun 2000 para pemimpin dunia dan pejabat pemerintah lainnya dari 182 negara dengan suara bulat telah menyetujui deklarasi, yang dikenal dengan milenium development goalds (MDGs). Dimana isinya, memperbaharui komitmen untuk mengurangi setengah jumlah orang kelaparan didunia pada tahun 2015. “Di kabupaten Poso implementasi kesepakatan dewan ketahanan pangan tersebut telah terlaksana dengan baik, hal itu ditandai menurunnya jumlah penduduk miskin lebih kurang 35 % tahun 2005 menjadi 29,28% tahun 2008 (rata-rata menurun 1,5 % pertahun),” terangnya dalam sambutan Bupati Poso.
Masih dikatakannya, “Tahun 2008 lalu daerah kita (Poso) mengalami surflus beras kurang lebih 30.000 ton, sehingga Bulog Devisi Regional 1 Poso dapat membeli beras lokal untuk memenuhi kebutuhan bantuan raskin di kabupaten Poso, Touna dan Morowali, yang sampai saat ini sudah lebih 7000 ton beras dibeli dari petani di kabupaten Poso. Sehingga peningkatan kualitas konsumsi pangan tahun 2008 telah mencapai poin 83,9 dengan tingkat konsumsi beras menurun dari 130 gram perkapita pertahun menjadi 112,3 kilogram perkapita pertahun,” jelasnya.
“Angka kecukupan gizi energi mencapai 2.150 kilo kalori perkapita perhari (107,3%), sedangkan angka kecukupan protein mencapai 59 gram perkapita perhari ( 113,5 %),” ungkap Drs. Lambang Bamonturu saat membuka kegiatan pertemuan dewan ketahana pangan, di gedung PGRI Poso, Senin (16/11).
Diakhir sambutannya, Ia mengharapkan, agar momentum pertemuan dewan ketahahan pangan ini dijadikan untuk mencari solusi dari berbagai masalah yang berkaitan dengan upaya peningkatan ketahanan pangan ditengah-tengah masyarakat.
“Sebagaimana tujuan kegiatan ini diharapkan kepada instansi terkait, jadikan kesempatan ini untuk menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan masalah ketahanan pangan, gizi dan kesehatan, serta lebih mensikronisasikannya. Terbukti juga beberapa waktu lalu Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Poso telah menerima penghargaan dari pemerintah pusat dalam hal pangan,” tambah Kaban Ketahanan Pangan Poso Munawir,SP,MM.
Sementara dalam laporan Ketua Panitia Penyelenggara Murniati Putosi,SP,M.Si, menyampaikan, kegiatan pertemuan DKP tahun 2009 yang diselenggarakan Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Poso, berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) nomor 093/1415/DPA/2009 tahun anggaran 2009, dan keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Poso nomor 425/Kpts/XI/2009/BKP.
Adapun peserta pertemuan DKP yang berjumlah 100 orang adalah para pimpinan instansi terkait, TP PKK Kabupaten, para Camat, Kepala Puskesmas, dan Kepala BKP3 kecamatan se Kabupaten Poso, yang bermaksud untuk memperoleh gambaran ketersediaan distribusi dan konsumsi pangan di Kabupaten Poso sampai dengan bulan Oktober 2009, dan terlaksananya koordinasi dalam rangka antisipasi kerawanan pangan hingga di tingkat lapangan.
Pengarusutamaan Gender dan Vocal Point PUG Poso 2009
Poso – Rapat koordinasi (rakor) yang berlangsung di ruang Pogombo Kantor Bupati Poso, yang mengangkat topik pengarustamaan gender dan vocal point PUG Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2009, dibuka resmi Bupati Poso yang diwakili Kepala Inspektorat Kabupaten Poso Anthony H.Tadjongga,BSc,S.Sos, Jum’at (13/11).
Kegiatan yang digelar Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (KB) bermaksud sebagai pemberian informasi kepada seluruh SKPD tentang pengarusutamaan gender (PUG) dan Vocal Point dari kementerian pemberdayaan perempuan republik indonesia . Dimana ini juga untuk menyatukan ide dan pemikiran kreatif dalam menyempurnakan kebijakan nasional tentang pembangunan pemberdayaan perempuan.
Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB, Dr. Asnah mengatakan, selama ini pendekatan pembangunan belum secara khusus dalam mempertimbangkan manfaat pembangunan secara adil terhadap perempuan dan laki-laki, sehingga hal tersebut turut memberi kontribusi terhadap timbulnya ketidaksetaraan dan ketidakadilan jender yang dikenal dengan kesenjangan jender (Gender Gap) yang pada gilirannya menimbulkan permasalahan jender (Gender Issues).
“Dilihat tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan hanya mencapai 43,5% dibandingkan dengan TPAK kaum pria yang mencapai 72,6%, begitu pula keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif mencapai 9,8 % pada tahun 1999 sementara untuk kabupaten Poso pada tahun 2009 minus (0%). Untuk pejabat struktural eselon I, II, dan III dalam lembaga eksekutif baru mencapai 7%,” terang Asnah dalam sambutannya.
Oleh karenanya, untuk memperkecil kesenjangan tersebut, kebijakan dan program pembangunan yang dikembangkan saat ini dan mendatang, harus mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pada seluruh kebijakan dan program pembangunan nasional. “Sementara kebutuhan-kebutuhan perempuan yang berkaitan dengan perubahan subordinasi perempuan terhadap laki-laki seperti, perubahan dalam pembagian peran, kerja, serta kekuasaan dan kontrol terhadap sumber daya sebagaimana yang tertuang dalam strategis gender,” jelasnya.
Sementara dalam arahannya Kepala Inspektorat, Anthony Tadjongga, mengatakan, bahwa peranan gender sangatlah dibutuhkan dalam pembangunan, karena jumlah penduduk yang mencapai 50% adalah perempuan, yang tak lain pendukung utama dari pada pembangunan. “Persamaan hak dan kewajiban bagi para gender harus ada kesamaan, karena gender juga mempunyai peran dalam keberhasilan suatu pembangunan,” ungkapnya.
Ditambahkannya, dalam program kerja Pemda Poso yang berkejasama dengan lembaga pemberdayaan masyarakat, dimana Pemda telah memprogramkan kurang lebih 500 tenaga-tenaga muda yang potensial untuk dilatih di Malino yang nantinya dapat melaksanakan kegiatan home industri yang dapat mengelola seperti jagung, pisang, keripik, dan lainnya. Ini nantinya dapat juga merubah kehidupan manusia dalam kesetaraan gender.
Sebagai harapannya, mudah-mudahan kabupaten Poso kedepan bakal dan dapat muncul srikandi-srikandi yang terampil dan mandiri untuk membangun dalam kemajuan Poso dikemudian hari
Kegiatan yang digelar Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (KB) bermaksud sebagai pemberian informasi kepada seluruh SKPD tentang pengarusutamaan gender (PUG) dan Vocal Point dari kementerian pemberdayaan perempuan republik indonesia . Dimana ini juga untuk menyatukan ide dan pemikiran kreatif dalam menyempurnakan kebijakan nasional tentang pembangunan pemberdayaan perempuan.
Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB, Dr. Asnah mengatakan, selama ini pendekatan pembangunan belum secara khusus dalam mempertimbangkan manfaat pembangunan secara adil terhadap perempuan dan laki-laki, sehingga hal tersebut turut memberi kontribusi terhadap timbulnya ketidaksetaraan dan ketidakadilan jender yang dikenal dengan kesenjangan jender (Gender Gap) yang pada gilirannya menimbulkan permasalahan jender (Gender Issues).
“Dilihat tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan hanya mencapai 43,5% dibandingkan dengan TPAK kaum pria yang mencapai 72,6%, begitu pula keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif mencapai 9,8 % pada tahun 1999 sementara untuk kabupaten Poso pada tahun 2009 minus (0%). Untuk pejabat struktural eselon I, II, dan III dalam lembaga eksekutif baru mencapai 7%,” terang Asnah dalam sambutannya.
Oleh karenanya, untuk memperkecil kesenjangan tersebut, kebijakan dan program pembangunan yang dikembangkan saat ini dan mendatang, harus mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pada seluruh kebijakan dan program pembangunan nasional. “Sementara kebutuhan-kebutuhan perempuan yang berkaitan dengan perubahan subordinasi perempuan terhadap laki-laki seperti, perubahan dalam pembagian peran, kerja, serta kekuasaan dan kontrol terhadap sumber daya sebagaimana yang tertuang dalam strategis gender,” jelasnya.
Sementara dalam arahannya Kepala Inspektorat, Anthony Tadjongga, mengatakan, bahwa peranan gender sangatlah dibutuhkan dalam pembangunan, karena jumlah penduduk yang mencapai 50% adalah perempuan, yang tak lain pendukung utama dari pada pembangunan. “Persamaan hak dan kewajiban bagi para gender harus ada kesamaan, karena gender juga mempunyai peran dalam keberhasilan suatu pembangunan,” ungkapnya.
Ditambahkannya, dalam program kerja Pemda Poso yang berkejasama dengan lembaga pemberdayaan masyarakat, dimana Pemda telah memprogramkan kurang lebih 500 tenaga-tenaga muda yang potensial untuk dilatih di Malino yang nantinya dapat melaksanakan kegiatan home industri yang dapat mengelola seperti jagung, pisang, keripik, dan lainnya. Ini nantinya dapat juga merubah kehidupan manusia dalam kesetaraan gender.
Sebagai harapannya, mudah-mudahan kabupaten Poso kedepan bakal dan dapat muncul srikandi-srikandi yang terampil dan mandiri untuk membangun dalam kemajuan Poso dikemudian hari
Operasi Bibir Sumbing dan Katarak Di Poso
Poso – Dandim 1307 Poso Letkol Inf. Suwanto SIP beserta seluruh jajarannya mengadakan kegiatan sosial, yakni operasi Bibir sumbing dan operasi katarak dalam wilayah Kabupaten Poso, Kamis, 12 November 2009.
Kegiatan sosial ini merupakan rangkaian dari HUT TNI ,yang mana sebelumnya telah diadakan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Adapun jumlah para peserta operasi Bibir Sumbing dan Katarak untuk wilayah kabupaten Poso sebanyak 7 orang.
KODIM 1307 yang mempunyai 3 wilayah, Kabupaten Morowali, Kabupaten Tojo Una-Una, dan juga Kabupaten Poso, sampai saat ini para pasien untuk operasi bibir sumbing sebanyak 10 orang dan operasi Katarak sebanyak 1 orang.
Menurut Dandim 1307 Poso Letkol.Inf.Suwanto.SIP Kegiatan Sosial ini merupakan kerja sama dengan Yayasan Bunda Suci Jakarta. Untuk itu berapapun banyaknya penderita bibir sumbing, dan katarak akan dioperasi. Lebih dari 10 penderita, lebih baik lagi karena para penderita bibir sumbing dan katarak ini rencananya akan dibawa ke Rumah Sakit Khusus Bedah, Cinta Kasih cengkareng.
Sehubungan dengan itu, sesuai dengan Skep, bahwa beliau ditunjuk langsung sebagai Koordinator untuk Wilayah Sulawesi Tengah yang akan membawa penderita bibir sumbing dan katarak. Dengan jumlah keseluruhan untuk wilayah Sulawesi Tengah, yaitu 40 pasien bibir sumbing dan 50 katarak untuk dibawa ke Jakarta, pada tanggal 20 november, dengan menggunakan pesawat Hercules.
Untuk itu, hari ini (Kamis) bertempat di Kodim Poso, Dandim Poso menjelaskan kepada para perwira-perwira KODIM Poso, yang pada saat itupula dihadiri Kabag Humas Poso Amir Kiat,SH menyampaikan bahwa calon peserta operasi Bibir sumbing dan katarak ini ditujukan kepada keluarga miskin ataupun kurang mampu. Menutur Beliau, kegiatan ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk membantu sesama yang kurang mampu dan memerlukan bantuan.Hal ini merupakan Ibadah sekaligus membantu masyarakat Kabupaten Poso pada Khususnya dan Masyarakat Sulawesi Tengah Pada Umumnya
Ditambahkan juga bahwa Jajaran Kodim Poso sangat peka terhadap masalah sosial, dan berkewajiban untuk membantu meringankan beban. Disamping itu juga seperti masalah sosial lainnya seperti Bencana Alam. Bahkan belum lama ini Jajaran Kodim Poso telah mengutus Pelari 10 km asal tagolu kecamatan lage, bernama Ade Putra untuk mengikuti Lomba Lari 10 Km di tingkat Provinsi.
Kegiatan sosial ini merupakan rangkaian dari HUT TNI ,yang mana sebelumnya telah diadakan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Adapun jumlah para peserta operasi Bibir Sumbing dan Katarak untuk wilayah kabupaten Poso sebanyak 7 orang.
KODIM 1307 yang mempunyai 3 wilayah, Kabupaten Morowali, Kabupaten Tojo Una-Una, dan juga Kabupaten Poso, sampai saat ini para pasien untuk operasi bibir sumbing sebanyak 10 orang dan operasi Katarak sebanyak 1 orang.
Menurut Dandim 1307 Poso Letkol.Inf.Suwanto.SIP Kegiatan Sosial ini merupakan kerja sama dengan Yayasan Bunda Suci Jakarta. Untuk itu berapapun banyaknya penderita bibir sumbing, dan katarak akan dioperasi. Lebih dari 10 penderita, lebih baik lagi karena para penderita bibir sumbing dan katarak ini rencananya akan dibawa ke Rumah Sakit Khusus Bedah, Cinta Kasih cengkareng.
Sehubungan dengan itu, sesuai dengan Skep, bahwa beliau ditunjuk langsung sebagai Koordinator untuk Wilayah Sulawesi Tengah yang akan membawa penderita bibir sumbing dan katarak. Dengan jumlah keseluruhan untuk wilayah Sulawesi Tengah, yaitu 40 pasien bibir sumbing dan 50 katarak untuk dibawa ke Jakarta, pada tanggal 20 november, dengan menggunakan pesawat Hercules.
Untuk itu, hari ini (Kamis) bertempat di Kodim Poso, Dandim Poso menjelaskan kepada para perwira-perwira KODIM Poso, yang pada saat itupula dihadiri Kabag Humas Poso Amir Kiat,SH menyampaikan bahwa calon peserta operasi Bibir sumbing dan katarak ini ditujukan kepada keluarga miskin ataupun kurang mampu. Menutur Beliau, kegiatan ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk membantu sesama yang kurang mampu dan memerlukan bantuan.Hal ini merupakan Ibadah sekaligus membantu masyarakat Kabupaten Poso pada Khususnya dan Masyarakat Sulawesi Tengah Pada Umumnya
Ditambahkan juga bahwa Jajaran Kodim Poso sangat peka terhadap masalah sosial, dan berkewajiban untuk membantu meringankan beban. Disamping itu juga seperti masalah sosial lainnya seperti Bencana Alam. Bahkan belum lama ini Jajaran Kodim Poso telah mengutus Pelari 10 km asal tagolu kecamatan lage, bernama Ade Putra untuk mengikuti Lomba Lari 10 Km di tingkat Provinsi.
Peringatan Hari Pahlawan ke-64 di Poso Berlangsung Khidmat
.jpg)
Poso – peringatan Hari Pahlawan ke-64 yang ditandai dengan upacara pengibaran Sang Bendera Merah Putih, dipusatkan di Halaman Kantor Bupati Poso, Selasa, 10 November 2009 . Upacara yang berlangsung sejak pukul 08.00 Wita, dihadiri para Muspida Kabupaten Poso, para pejabat Pemda Poso, PNS, tokoh agama, tokoh pemuda/perempuan, tokoh masyarakat, organisasi pemuda/kewanitaan, unsur TNI/Polri, para guru, siswa-siswi, mahasiswa, serta para tamu undangan lainnya.
Pada pelaksanaan upacara ini, bertindak sebagai inspektur upacara, Sekertaris Daerah Kabupaten Poso Drs.Amdjad Lawasa,MM.
Menghaningkan Cipta yang dipimpin langsung oleh Inspektur Upacara, dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila, dan Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945, serta pembacaan Pesan-Pesan Para Pahlawan. Penyerahan Bingkisan kepada janda pahlawan / Ahli Waris secara simbolis kepada Anthony H. Tadjongga,B.SC.S.Sos, dan Elfis Lembah
Amanat Menteri Sosial Republik Indonesia yang dibacakan oleh Inspektur Upacara, Drs,Amdjad Lawasa,MM menyampaikan bahwa melalui momentum Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2009 yang mengambil tema “Dengan Semangat dan nilai-nilai kepahlawanan, kita perkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia” marilah kita bersama-sama bahu-membahu merapatkan barisan memberi sumbangsih yang terbaik bagi bumi pertiwi yang kita cintai.
Bagi para pelajar/mahasiswa sebagai generasi muda penerus bangsa, belajarlah dengan tekun agar kedepan dapat melahirkan ide-ide kreatif dan cemerlang yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan Negara.jika hal itu tentunya menjadi cambuk bagi kita untuk lebih giat lagi menguasai ilmu dan tehnologi.
Kita harus berusaha semaksimal mungkin melakukan hal yang terbaik sesuai dengan profesi kita masing-masing dengan dilandasi semangat dan nilai-nilai kepahlawanan seperti pantang menyerah, percaya pada kemampuan diri sendiri, bekerja tanpa pamrih dan selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan.
Kiranya peringatan hari Peringatan hari Pahlawan tahun 2009 dapat berjalan dengan Hidmad, tidak hanya bersifat seremonial semata, namun dapat menjadi momentum untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai kepahlawanan dan memantapkan wawasan kebangsaan kepada seluruh masyarakat.
Setelah Upacara Peringatan Hari Pahlawan Ke – 64 berakhir, kegiatan dilanjutkan dengan Upacara Ziarah Nasional Di Taman Makam Pahlawan Kec.Poso Kota Selatan. Bertindak Sebagai Inspektur Upacara adalah Wakapolres Poso, Kompol Esmed Eryadi,S.IK.
Peletakan Karangan Bunga oleh Inspektur Upacara, dilanjutkan dengan pembacaan doa dan penghormatan kepada Arwah Para Pahlawan. Upacara Ziarah Nasional berakhir, dilanjutkan dengan Tabur Bunga dimakam Para Pahlawan.
Upacara Ziarah Nasional berakhir, dilanjutkan dengan upacara ziarah Laut. Bertindak selaku Inspektur Upacara Kasdim 1307 Poso Mayor.Inf.I.Ketut..MG.
Diawali dengan menghaningkan cipta, dilanjutkan dengan pembacaan doa, dan penghormatan kepada Arwah Para Pahlawan, serta Pelarungan Bunga di Laut oleh Inspektur Upacara.
Teknis dan Aplikasi Teknologi Bagi Penyuluh se-Kabupaten Poso Tahun 2009
Poso – Sekertaris Daerah Kabupaten Poso Drs. Amdjad Lawasa, MM membuka secara resmi kegiatan Temu teknis dan aplikasi teknologi, bagi penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan kabupaten poso tahun 2009 bertempat di hotel kartika poso, senin, 9 Nopember 2009
Hadir Pula pada kesempatan tersebut Kepala Pusat pengembangan penyuluhan kehutanan Departemen Kehutanan RI Ir. Hazalal Arifin, MSc, Ketua Forum Koordinasi Pertanian Propinsi Sulawesi Tengah Ir. Sunarto, Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Poso Agus Sauru, Kabag Humas Setdakab Poso Amir Kiat, SH, Kepala Bidang Hortikultura Kab. Poso Ir. Markus Kadoi, para undangan dan peserta temu teknisi dan aplikasi teknologi penytulu pertanian, perikanan dan kehutanan kabupaten poso
Bupati Poso dalam Sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekertaris Daerah Kabupaten Poso Drs. Amdjad Lawasa, MM mengatakan bahwa sesuai undang-undang nomor 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan penyelenggaraan penyuluhan pusat sampai desa telah meiliki payung hukum yang kuat, sehingga kedepan kegiatan penyuluhan diharapkan akan dapat berjalan dengan baik, produktif, efektif, terarah, terkoordinasi dan berkelanjutan, dan dari implementasi undang-undang tersebut telah dilaksanakan antara lain dengan telah dibentuknya kelembagaan penyuluhan ditingkat kabupaten dengan peraturan Bupati Poso nomor 13 tahun 2008. untuk memperoleh legitimasi penuh, maka kelembagaan penyuluhan ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2009 dan dalam waktu tidak terlalu lama secara definitiv Kepala Badan dan perangkat organisasi lainnya akan dilantik, sehubungan dengan itu pula telah dikeluarkan peraturan Bupati Poso nomor 55 tahun 2009 tenatng tugas pokok dan fungsi badan pelaksanaan penyuluhan kabupaten poso.
Lanjut dikatakan dalam aspek penyelenggaraan penyuluhan dengan telah dibentuknya lembaga penyuluhan di kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan, diharapkan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penyluhan dapat dilakukan secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan agar program-program pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan dapat dilaksanakan dengan baik yang didukung oleh penyuluh yang mantap.
Diakhir sambutannya Bupati mengharapkan agar momentum ini dimanfaatkan dengan baik para peserta dapat menerima infromasi tekhnologi dari pihak-pihak terkait seperti balai pengkajian tehnologi pertanian, dinas, badan yang terkait dengan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan, selanjutnya tehnologi yang saudara peroleh dapat disebarkan kepada petani-petani dibawah binaan untuk diaplikasikan oleh petani nelayan dalam usaha taninya dengan baik yang dudukung oleh penyuluhan yang mantap.
Sementara itu Panitia kegiatan dalam laporanya yang dibacakan Muris Kunsilan mengatakan bahwa dasar pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada surat keputusan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Poso Nomor 163/BP4K.Ps/X2009 tanggal 21 Oktober 2009 tentang Penetapan Panitia Penyelenggara Temu Teknis dan Aplikasi Teknologi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan tahun 2009
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan penyuluhan bidang pertanian, perikanan dan kehutanan di lapangan. Adapun tempat waktu pelaksana temu teknis dan aplikasi teknologi di Hotel Kartika Poso selama 2 hari dari tanggal 9 s/d 10 nopember 2009 dengan jumlah peserta sebanyak 181 Orang yang terdiri dari PNS 100 orang dan Tenaga Harian Lepas berjumlah 81 orang.
Hadir Pula pada kesempatan tersebut Kepala Pusat pengembangan penyuluhan kehutanan Departemen Kehutanan RI Ir. Hazalal Arifin, MSc, Ketua Forum Koordinasi Pertanian Propinsi Sulawesi Tengah Ir. Sunarto, Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Poso Agus Sauru, Kabag Humas Setdakab Poso Amir Kiat, SH, Kepala Bidang Hortikultura Kab. Poso Ir. Markus Kadoi, para undangan dan peserta temu teknisi dan aplikasi teknologi penytulu pertanian, perikanan dan kehutanan kabupaten poso
Bupati Poso dalam Sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekertaris Daerah Kabupaten Poso Drs. Amdjad Lawasa, MM mengatakan bahwa sesuai undang-undang nomor 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan penyelenggaraan penyuluhan pusat sampai desa telah meiliki payung hukum yang kuat, sehingga kedepan kegiatan penyuluhan diharapkan akan dapat berjalan dengan baik, produktif, efektif, terarah, terkoordinasi dan berkelanjutan, dan dari implementasi undang-undang tersebut telah dilaksanakan antara lain dengan telah dibentuknya kelembagaan penyuluhan ditingkat kabupaten dengan peraturan Bupati Poso nomor 13 tahun 2008. untuk memperoleh legitimasi penuh, maka kelembagaan penyuluhan ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2009 dan dalam waktu tidak terlalu lama secara definitiv Kepala Badan dan perangkat organisasi lainnya akan dilantik, sehubungan dengan itu pula telah dikeluarkan peraturan Bupati Poso nomor 55 tahun 2009 tenatng tugas pokok dan fungsi badan pelaksanaan penyuluhan kabupaten poso.
Lanjut dikatakan dalam aspek penyelenggaraan penyuluhan dengan telah dibentuknya lembaga penyuluhan di kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan, diharapkan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penyluhan dapat dilakukan secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan agar program-program pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan dapat dilaksanakan dengan baik yang didukung oleh penyuluh yang mantap.
Diakhir sambutannya Bupati mengharapkan agar momentum ini dimanfaatkan dengan baik para peserta dapat menerima infromasi tekhnologi dari pihak-pihak terkait seperti balai pengkajian tehnologi pertanian, dinas, badan yang terkait dengan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan, selanjutnya tehnologi yang saudara peroleh dapat disebarkan kepada petani-petani dibawah binaan untuk diaplikasikan oleh petani nelayan dalam usaha taninya dengan baik yang dudukung oleh penyuluhan yang mantap.
Sementara itu Panitia kegiatan dalam laporanya yang dibacakan Muris Kunsilan mengatakan bahwa dasar pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada surat keputusan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Poso Nomor 163/BP4K.Ps/X2009 tanggal 21 Oktober 2009 tentang Penetapan Panitia Penyelenggara Temu Teknis dan Aplikasi Teknologi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan tahun 2009
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan penyuluhan bidang pertanian, perikanan dan kehutanan di lapangan. Adapun tempat waktu pelaksana temu teknis dan aplikasi teknologi di Hotel Kartika Poso selama 2 hari dari tanggal 9 s/d 10 nopember 2009 dengan jumlah peserta sebanyak 181 Orang yang terdiri dari PNS 100 orang dan Tenaga Harian Lepas berjumlah 81 orang.
Pembukaan Rapat Paripurna Pembahasan Perubahan APBD 2009
.jpg)
Poso – Pembukaan rapat paripurna DPRD Kabupaten Poso dalam rangka agenda pembahasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten Poso tahun anggaran 2009, yang berlangsung di Banua Mpogombo ruang sidang kantor DPRD Poso, dibuka resmi oleh Ketua DPRD Kabupaten Poso, Ir. Jani W.V. Mamuaja, Jum’at (6/11).
Saat rapat paripurna masa persidangan II, Bupati Poso Drs. Piet Inkiriwang MM, mengatakan dalam sambutan pengantar nota keuangan, bahwa pemerintah daerah kabupaten Poso mengalami beberapa kendala dalam hal penyusunan dan pembahasan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2009, yaitu penyusunan dan pembahasan kebijakan umum perubahan APBD, serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Yang mana sedikit menghambat proses penyusunan perubahan APBD 2009, karena penyesuaian struktur penulisan maupun nomenklatur kelembagaan yang baru sesuai dengan PP Nomor 38 Tahun 2007 dan PP Nomor 41 Tahun 2007.
Bupati menyampaikan juga, pada gambaran umum Pemda Poso mengajukan pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2009 sebesar Rp 660.010.810.253,78 atau meningkat 5,28 % sebesar Rp. 33.121.369.253,78, dibandingkan dengan penetapan APBD tahun anggaran 2009 yang hanya sebesar Rp 626.889.441.000,00. “Peningkatan tersebut disebabkan adanya kenaikan belanja tidak langsung sebesar Rp 30.319.548.372,78 atau 9,11%, dan peningkatan belanja langsung sebesar Rp 2.801.820.881,00 atau 0,95%,” jelasnya.
Sementara pendapatan daerah pada perubahan APBD Kabupaten Poso tahun anggaran 2009 sebesar Rp 573.058.597.834,02 meningkat sebesar Rp 13.686.451.834,02 atau 2,45%, dibandingkan dengan penetapan APBD tahun anggaran 2009 yaitu sebesar Rp 559.372.146.000,00. “Walaupun terjadi peningkatan pendapatan daerah namun belum dapat memenuhi kebutuhan anggaran belanja daerah, dengan kata lain prosentasi kenaikan pendapatan daerah tersebut tidak sebanding dengan kenaikan belanja daerah,” ungkap Bupati.
Adapun ringkasan pada rancangan perubahan APBD Tahun 2009 yang sebesar Rp 660.010.810.253,78, yaitu Pendapatan yang berjumlah total sebesar Rp 573.058.597.834,02, diantaranya pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 23.536.081.861,02 yang terdiri dari Pajak Daerah Rp 3.037.000.000.,00, Retribusi Daerah Rp 10.573.758.000,00, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 819.009.274,02, dan PAD yang sah Rp 9.106.314.587,00. Untuk dana perimbangan yang berjumlah Rp 483.694.764.444,00 terdiri dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Rp 35.600.504.444,00, dana alokasi umum (DAU) Rp 379.554.260.000,00, dan dana alokasi khusus (DAK) 68.540.000.000,00. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp 65.827.751.529,00 terdiri dari, dana bagi hasil pajak dari provinsi Rp 6.960.815.529,00, dana penyesuain dan otonomi khusus Rp 56.414.736.000,00, dan bantuan keuangan dari pemerintah propinsi atau pemerintah daerah lainnya Rp 2.452.200.000,00.
Untuk belanja daerah yang sebesar Rp 660.010.810.253,78, terdiri dari belanja tidak langsung sebesar 3.63.246.764.060,78, dan belanja langsung Rp 296.764.046.193,00, dengan defisit Rp 86.952.212.419,76. Untuk Belanja daerah yaitu penerimaan pembiayaan sebesar 88.980.547.693,78, sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya Rp 88.980.547.693,78, dan pengeluaran pembiayaan Rp 2.028.335.274,02 terdiri dari penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah Rp 1.799.009.274,02 dan pembayaran pokok utang Rp 229.326.000,00, dengan jumlah pembiayaan netto sebesar Rp. 86.952.212.419,76.
Olehnya, Bupati menegaskan, bahwa yang menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan rancangan perubahan APBD 2009 sebagaimana yang telah disepakati antara Pemda Poso dengan DPRD Kabupaten Poso adalah, penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sosial, pertanian, pendidikan dan kesehatan, keamanan dan ketertiban, penataan kelembagaan dan pembinaan aparatur, serta pemberantasan korupsi.
Rapat paripurna dalam pembahasan Perubahan APBD 2009 yang nantinya akan berlangsung selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari ini, ditandai dengan penandatanganan dan penyerahan rancangan nota keuangan perubahan APBD tahun anggaran 2009 dan rancangan peraturan daerah (Perda) Kabupaten Poso tentang perubahan APBD 2009, dari Bupati Poso kepada Ketua DPRD Kabupaten Poso.
Langganan:
Postingan (Atom)